Thursday, October 24, 2019
Home News Feature Menjaring Ponsel Gelap di Ambang Senja Kabinet Kerja

Menjaring Ponsel Gelap di Ambang Senja Kabinet Kerja

Ditulis Oleh: Garuda Sugardo (Anggota Dewan TIK Nasional)

-

Jakarta, Selular.ID – Penasaran terhadap isu hangat rencana Validasi IMEI Ponsel, saya hadir di Acara Talk Show & Seminar Nasional IMEI di Kantor Menteri Kominfo, Jumat 2 Agustus 2019 siang. Acara dibuka dengan sambutan Menkominfo, Chief Rudiantara. Kemudian berbicara juga beberapa Dirjen dari Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, Bea & Cukai, Perdagangan, ATSI dan YLKI.

Ibarat kendaraan, IMEI adalah nomor mesin dari sebuah ponsel. Bila sebuah ponsel bisa diisi dua SIM Card, maka dua IMEI pula yang dimilikinya. Tekan *#06# lalu “Call”; itulah IMEI ponsel Anda.

Di mobil atau motor, dengan STNK di mana nomor polisi dan nomor mesin tercantum di dalamnya, maka sah si kendaraan meluncur di jalan raya. Begitu pula prosedur yang diberlakukan operator seluler global saat ini. Ponsel pelanggan berhak mengudara ketika MSISDN (nomer dari operator) dikawinkan dengan IMEI ponsel. Tetapi di Indonesia rada lain. Hanya dengan MSISDN saja, operator sudah bisa mengaktifkan ponsel pelanggannya.

Saat di Telkomsel, seperempat abad yang silam, bersama Rudiantara saya memang berperan membuat “terobosan” tersebut. Tapi itu adalah cara untuk menaklukkan kartel ponsel. Menyerahkan peredaran ponsel ke mekanisme pasar terbukti berhasil membanting harga ponsel turun drastis menjadi seperlimanya. Sekarang kita berharap IMEI pun menjadi bahagian dari aktivasi, sehingga ketika “on” sistem bisa mendeteksi status dan keberadaannya.

Celakanya, di pasaran banyak beredar gadget ilegal, refurbish, rekondisi, duplikat atau tentengan. Semuanya tidak bayar PPN dan PPh, sehingga negara dirugikan sekitar Rp2,8 T setahun. Ini sudah berlangsung sejak lama. Semua aparat mengerti, media mengabarkan, dan kita pun sadar. Lalu, di mana salahnya? Inilah fenomena pasar kita.

Masyarakat umumnya hanya kenal merek ponsel; seperti iPhone, Samsung, Oppo, Xiaomi dan lain-lain. Tapi ketahuilah, semua brand itu tidak akan “bernyawa” tanpa prosesor dan chipset. Nah, rajanya chip tersebut adalah Snapdragon produk Qualcomm, USA. Itulah jantung dan otak ponsel Anda.

Itulah sebabnya kita amat “terharu”, manakala mendengar Qualcomm demikian baik hatinya mau menghibahkan seperangkat data base IMEI untuk Kemenperin RI, termasuk pelatihannya. Pernahkah Anda mendengar kisah bisnis yang sedermawan ini?

Mesinnya disebut Device Identification, Registration and Blocking System (DIRBS); dan para ahli kita, setelah berpikir keras akhirnya berhasil memberinya nama Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional (SIBINA).

Sibina inilah yang secara real time akan terhubung on-line dengan semua operator seluler. Semua ponsel ilegal yang IMEI-nya tidak terregistrasi kelak akan langsung “ditilang” dan diblokir oleh Sibina. “Untungnya” hal ini hanya diberlakukan untuk ponsel yang baru saja. Sedangkan ponsel existing tenang saja, gak akan kena filter. On teruuus.

Masalahnya, operator di Indonesia bukanlah di bawah kendali Kemenperin, tapi Kominfo. Kedua, setiap terjadi kebijakan retail seluler di pasar, pengaruhnya sensitif terhadap revenue operator. Selain itu operator harus merogoh kantong untuk penyediaan sistem antarmuka IMEI.

Dampak registrasi kartu SIM Prabayar bagi operator masih terasa. Dengan sosialisasi bersama semua pihak yang terkait, mudah-mudahan gerakan validasi IMEI tidak menghantui benak operator, industri dan masyarakat.

Validasi IMEI sejatinya wajib diterapkan di Indonesia. Menghadang peredaran ponsel black market adalah upaya yang bagus banget dan harus didukung. Namun, dalam kita bernegara konten tidaklah boleh mengalahkan konteks.

Hemat saya, faktor harga diri bangsa, kemandirian dan aspek ketahanan nasional mutlak dipertimbangkan. Untuk menyelamatkan triliunan rupiah pendapatan negara, masa sih pemerintah begitu pelit berinvestasi puluhan milyar?

Apakah tidak ada cara lain, ketimbang menggunakan sistem pemberian vendor kelas langit yang jelas berkepentingan dengan bisnisnya?. Mereka berada nun jauh di sana dan tangannya memang tidak menyentuh kita, tapi mereka memiliki “awan” yang ada di atas kita. Sudah lumpuhkah kemampuan pengembangan TIK di BUMN dan Universitas kita? Sekedar heran.

Halo Pak Polisi. Ratusan (atau ribuan?) ponsel pelanggan hilang setiap hari, tanpa kita berdaya mengatasinya. Hilang ya sudah, pasrah dan silakan ratapi nasibmu. Kasihan.

Lapor ke operator, paling-paling nomor diamankan, selesai. Bila IMEI-nya langsung diblokir total, malah tidak bisa dilacak. Jadi, negara harus hadir memberi solusi komprehensif, kenyamanan dan keamanan.

Bila ponsel milik pelanggan hilang atau dicuri, lapornya adalah ke polisi. Tapi kepolisian pun manyun mau berbuat apa. Kan gak mungkin dong menggeledah semua toko ponsel yang ada.

Padahal upaya menindaklanjuti pengaduan warga, memonitor dan melacak keberadaan ponsel yang raib adalah cyber job dari institusi kepolisian modern. Barang hilang lapornya bukan ke operator, apalagi kementerian, Bro.

Guna komitmen keberpihakan kepada pelanggan, Kominfo sebagai “kementerian ponsel” dan regulator teknis telematika, justru seharusnya mengoperasikan data base IMEI sendiri yang terintegrasi total ke semua Operator, lalu konek ke Kemenperin, Bea Cukai, dan Polri. Bukan “follower”.

Dengan basis data IMEI nasional yang terintegrasi tadi, maka validasi IMEI akan efektif dilakukan. Clear, harus ada pemilahan tugas pokok dan fungsi, siapa berbuat apa dan untuk tujuan apa. IMEI bukanlah sekedar isu legal/ilegal atau penerimaan negara, tetapi juga harus “propelanggan”.

Aparat harus diberi tools agar berdaya dalam melakukan pelacakan ponsel yang hilang. Asa untuk menemukan kembali ponsel yang hilang, dan sekaligus membekuk pengepulnya adalah kemaslahatan bagi lebih dari 300 juta pelanggan seluler kita.

Acara Talk Show di atas, memang diselenggarakan untuk memperkuat alasan implementasi Sibina. Sah saja. Sayangnya, ekspose sama-sekali tidak menyentuh makna kedaulatan data dan kebanggaan kita sebagai bangsa. Tidak ada acuan implementasi dan sukses storinya di mancanegara; seakan-akan kasus black market hanya ada di negara kita.

Kita sudah manapak waktu senja dari masa bakti Kabinet Kerja. Namun agar tercapai tujuan kemaslahatan bersama, kita berharap segala hal yang terkait validasi IMEI ini disiapkan secara seksama dan tidak terkesan tergesa-gesa.

Sahabat, sebentar lagi kita merayakan HUT RI yang ke-74. Para Syuhada yang telah mengorbankan jiwanya tentu akan tersenyum bangga bila kita memiliki data base IMEI Merah Putih; sebaliknya arwah mereka akan kecewa bila ketidakmerdekaan kembali membelenggu kita.

Latest