Selasa, 5 Maret 2024
Selular.ID -

4 Alasan Mengapa Starlink Bernafsu Garap Pasar Internet Ritel di Indonesia

BACA JUGA

Uday Rayana
Uday Rayana
Editor in Chief

Selular.ID – Bermula dari pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan (LBP), rencana Starlink menggarap pasar internet retail di Indonesia, tak dapat dipungkiri telah menimbulkan polemik yang terus berkembang hingga saat ini.

Diketahui, perusahaan yang berkantor pusat di Dubai, UEA itu, langsung melobi LBP. Hasilnya, LBP menilai perizinan layanan internet satelit milik miliarder Elon Musk, Starlink, seharusnya berjalan mulus dan tidak ada masalah.

“Ya sedang kita proses semua mestinya tidak ada masalah,” kata LBP usai meresmikan EdgeConnex Indonesia di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/9/2023).

Berbekal pernyataan LBP itu, Starlink pun cukup yakin jika Kominfo juga memuluskan rencana mereka menggarap pasar internet ritel di Indonesia.

Perwakilan Starlink pada akhirnya menemui Menkominfo Budi Arie Setiadi. Namun berbeda dengan LBP,  Budie Arie Setiadi menyatakan bahwa pihaknya tak akan memberi keistimewaan untuk Starlink soal regulasi.

“Nggak ada, semuanya ke semua pemain kita equal treatment,” tegas Budi kepada awak media ditemui di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (20/9/2023).

Budi Arie menegaskan, kerjasama ini dapat berlangsung apabila Starlink mematuhi regulasi akses internet yang berlaku di Indonesia.

Ditambahkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kementerian Kominfo, Wayan Toni Supriyanto, pemerintah tidak akan memberikan izin kepada Starlink masuk ke pasar ritel jika perusahaan tersebut tidak mengikuti aturan yang berlaku.

Baca Juga: Andalkan Starlink, SpaceX Diprediksi Raup Penjualan $15 Milyar Pada 2024

“(Demi) menjaga level playing field sesama (pemain industri telekomunikasi) kepada semua. Kemarin yang kita sampaikan (ke perwakilan Starlink) Online Single Submission atau OSS-nya seperti ini, itu yang punya ini BKPM, regulasinya seperti ini,” tutur Wayan.

Untuk diketahui, salah satu regulasi yang wajib dipenuhi oleh Starlink adalah izin sebagai Penyelenggara Jaringan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kominfo 5 Tahun 2021.

Sebagai Penyelenggara Jaringan, maka Starlink wajib memenuhi sejumlah kewajiban. Seperti menggunakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi badan yang berwenang.

Kemudian secara teknis harus mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional.

Sesuai aturan modern lisencing, seperti halnya operator selular, Starlink juga wajib memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi atau BHP Tel sebesar 0,5% dan BHP USO (universal service obligation) sebesar 1,25% dari pendapatan kotor.

Di sisi lain, seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), XL Axiata dan Smartfren, Starlink juga wajib melaksanakan komitmen Pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi secara menyeluruh ke seluruh wilayah Indonesia.

Dengan regulasi yang telah berjalan selama ini, maka operasi Starlink tidak cukup hanya dengan negosiasi dan memiliki nomor induk izin berusaha saja, kemudian bisa langsung berjualan layanan internet di Indonesia.

Sejatinya, Kominfo di era Johnny G. Plate, diketahui telah memberikan Hak Labuh Satelit Starlink kepada Telkomsat, anak usaha Telkom pada Juni 2022.

Hak labuh satelit tersebut merupakan lisensi bagi Telkomsat untuk memberikan layanan pada jaringan perantara yang menghubungkan infrastruktur backbone telekomunikasi milik TelkomGroup dengan tower BTS/ tower WiFi/ perangkat distribusi akses melalui fiber optik.

Namun layanan yang diberikan kepada Starlink ini hanya ada dalam penyelenggaraan jaringan tetap tertutup, bukan untuk layanan internet retail.

Lantas mengapa Starlink yang sudah mendapatkan izin berbisnis melalui skema B2B melalui Telkomsat, tetap membidik pasar internet retail? Inilah jawabannya.

  1. Besarnya Pengguna Internet di Indonesia

Menurut laporan We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 213 juta orang per Januari 2023. Jumlah ini setara 77% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 276,4 juta orang pada awal tahun ini.

Jumlah itu naik 5,44% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Pada Januari 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia baru sebanyak 202 juta orang.

Meski jumlah pengguna terus meningkat setiap tahunnya, namun di sisi lain, terungkap fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak penduduknya belum terkoneksi internet.

We Are Social melaporkan, ada 63,51 juta penduduk di seluruh Tanah Air yang belum terkoneksi internet hingga awal 2023.

Adapun jumlah tersebut menjadi yang terbesar kedelapan secara global. Sementara, posisi pertama ditempati oleh India dengan 730,02 juta penduduk belum terkoneksi internet.

  1. Akses Internet Masih Terbatas Terutama di Daerah 3T

Masyarakat Indonesia yang mendapatkan sinyal telepon atau internet sekitar lokasi rumahnya belum merata. Apalagi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Hal ini berdasarkan temuan dari laporan survei kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Katadata Insight Center (KIC) bertajuk “Status Literasi Digital di Indonesia 2022”.

Menurut laporan tersebut, sebanyak 88% responden yang berada di wilayah 3T telah mendapatkan sinyal telepon seluler di sekitar rumah mereka.

Baca Juga: Kominfo Bantah Beri Karpet Merah Untuk Starlink Masuk ke Indonesia

Hal ini sama halnya dengan masyarakat di wilayah non-3T, di mana mayoritas mengatakan hal sama, namun dengan proporsi responden lebih besar yaitu 94%.

“Sementara sekitar 12% responden (wilayah 3T) mengaku belum mendapatkan sinyal telepon dengan sebagian besar responden berasal dari wilayah Indonesia timur, seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan,” kata Kementerian Kominfo dan KIC.

Di sisi lain, responden wilayah non-3T yang mengaku belum mendapatkan sinyal telepon lebih sedikit proporsinya yaitu hanya 6%.

Survei Kementerian Kominfo-KIC juga menemukan, mayoritas responden di wilayah 3T dan non-3T mengakses internet dengan menggunakan kuota smartphone.

“Hal ini memungkinkan responden untuk mengakses internet di mana saja responden berada. Namun, kendala masih dirasakan oleh seluruh responden di wilayah 3T, terutama terkait jaringan yang tidak stabil,” tambah Kementerian Kominfo dalam laporannya.

Selain wilayah 3T, akses internet juga belum sepenuhnya merata di seluruh desa di Indonesia. Menurut catatan BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesai), saat ini sudah ada 9 ribu desa yang tercakup internet, dengan 7 ribu desa akan on air. Tersisa hampir 2.500 desa yang betul-betul tidak ada teknologi selular.

  1. ARPU Internet Berlangganan Masih Terbilang Baik

Starlink memang sudah menggandeng Telkomsat untuk menggarap bisnis dengan skema B2B di Indonesia. Namun soal harga berlangganan masih menjadi kendala.

Pasalnya, biaya yang dipatok oleh Telkomsat berkisar antara Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan. Harga yang cukup tinggi itu, tentu membuat kue yang dibidik Starlink menjadi terbatas.

Dengan memasuki pasar ritel, Starlink berpeluang untuk meningkatkan jumlah pengguna sekaligus menggenjot pendapatan.

Dengan catatan, harga yang dipatok Starlink dapat kompetitif dengan operator selular atau penyedia fixed broadband.

Apalagi harga internet berlangganan khususnya fixed broadband, masih cukup baik jika dibandingkan mobile broadband. Yaitu berkisar Rp 250.000 – 450.000.

Sementara ARPU mobile broadband terbilang stagnan. Berdasarkan catatan Selular, hingga akhir 2022, tidak ada satu pun operator selular yang ARPU gabungannya (prabayar dan pasca bayar) menyentuh angka Rp 50.000.

  1. Mendorong Pendapatan dan Jumlah Pelanggan

Jika berhasil masuk dan menggarap pasar internet ritel di Indonesia, Starlink berpotensi untuk mengerek kinerja, terutama dari sisi pendapatan dan jumlah pelanggan.

Menurut laporan The Wall Streel Journal, sejatinya kinerja Starlink tidak cukup mentereng. Pada akhir 2022, pendapatan Starlink hanya mencapai $1,4 miliar. Jumlah tersebut cuma naik dari $222 juta dibandingkan 2021. Sehingga $11 miliar lebih rendah dari proyeksi awal.

SpaceX, perusahaan yang menaungi Starlink, juga memproyeksikan divisi tersebut akan memiliki 20 juta pelanggan pada akhir 2022. Namun pada akhir tahun lalu, Starlink hanya memiliki lebih dari 1 juta pelanggan aktif.

Meski belum terlalu mentereng, namun Starlink diperkirakan semakin berotot pada tahun-tahun mendatang.

Dilansir dari Bloomberg News, Senin (13/11), SpaceX -perusahaan yang membawahi Starlink – diproyeksikan bakal menghasilkan pendapatan sekitar $9 miliar tahun ini. Jumlah itu disumbang dari bisnis peluncuran roket dan penyediaan komunikasi internet Starlink.

Proyeksi menunjukkan peningkatan lebih lanjut, dengan penjualan diperkirakan mencapai sekitar $15 miliar pada 2024.

Sumber-sumber yang mengetahui proyeksi ini mengindikasikan bahwa penjualan Starlink siap untuk melampaui pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis peluncuran di tahun mendatang.

Pergeseran ini diantisipasi seiring Starlink memperluas ketersediaannya ke wilayah global lainnya, termasuk Indonesia yang ditargetkan dapat beroperasi pada 2024. Akibatnya, Starlink diperkirakan akan menyumbang sebagian besar pendapatan SpaceX.

Baca Juga: Starlink Baik Untuk Masyarakat, Tapi Bikin Operator Garuk Kepala

- Advertisement 1-

BERITA TERKAIT

BERITA PILIHAN

INDEPTH STORIES

BERITA TERBARU