spot_img
BerandaNewsSecurityDPR RI Minta Pemerintah Audit Sistem Keamanan Siber Secara Berkala

DPR RI Minta Pemerintah Audit Sistem Keamanan Siber Secara Berkala

-

Jakarta, Selular.ID – Tingginya intensitas serangan siber yang terus menunjukkan peningkatan akhir-akhir ini, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendorong pemerintah untuk melakukan tes, audit dan pemeriksaan sistem keamanan siber secara berkala di Indonesia.

“Pemerintah perlu secara rutin memonitor dan memeriksa keamanan siber, dalam rangka meningkatkan keamanan siber di Indonesia,” ujar Kharis, dalam keteranganya.

Hal ini perlu dilakukan karena  fakta  badan pemerintahan di Indonesia rentan menjadi korban peretasan di sepanjang tahun 2021. “Berdasarkan laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terdapat 291 website milik pemerintah yang terkena peretasan dan disusupi konten-konten judi online,” jelas politisi dari F-PKS.

Sehingga Kharis menegaskan keamanan siber, khususnya bagi website-website yang memiliki fungsi pelayanan publik harus terlindungi dan terjaga dengan baik, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Ini jadi catatan bagi kami di Komisi I DPR RI bagaimana keamanan siber  menjadi prioritas terutama website yang berkaitan dengan data pribadi dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Kharis.

Selain itu, Kharis juga menegaskan pengesahan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi juga sudah sangat diperlukan. “Karena berkaitan dengan kewajiban proses audit terhadap pengelola data, termasuk instansi milik pemerintah. Karena proses audit tersebut akan mewajibkan seluruh pihak dan pengelola data untuk menerapkan sistem pencegahan kebocoran data,” paparnya.

Adapun serangan siber yang menyasar ke pemerintahan paling tinggi menjangkiri sebagian dari website  lembaga pendidikan dan pelayanan publik miliki pemerintah.

Baca juga :  Pasca Kebocoran Data eHAC Kemenkes, Pakar: Penting Hadirkan Badan Khusus CSIRT

Sebelumnya, BSSN juga telah melaporkan bahwa terdapat 291 situs milik pemerintah disusupi konten judi online oleh para peretas sepanjang tahun ini.

Baca juga :  Malware Flubot Incar Android Dengan Pembaruan Keamanan Palsu

Adapun peretasan tersebut terjadi pada 23 persen perguruan tinggi negeri (68 situs), 13 persen sekolah (38 situs), pemerintahan (37 situs), dan 51 persen situs milik pemerintah lainnya. Khusus situs perguruan tinggi menjadi sasaran utama dari peretasan untuk dijadikan situs judi online.

spot_img

Artikel Terbaru