Industri Ekonomi Digital Sambut Baik UU PDP Bila Disahkan?

Industri Ekonomi Digital Sambut Baik UU PDP Bila Disahkan?
Industri Ekonomi Digital Sambut Baik UU PDP Bila Disahkan?

Selular.ID – Pemerintah disebut-sebut bakal segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Namun demikian, diperlukan pengkajian lebih dalam mengenai peraturan teknis mengingat mayoritas pelaku industri belum memiliki infrastruktur yang memadai.

Andre Soelistyo, Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, mengatakan, aturan perlindungan data pribadi bisa meningkatkan literasi konsumen mengenai privasi dan keamanan ekosistem ekonomi digital, sehingga akan semakin terjaga.

Menurutnya, adanya standardisasi tata kelola pemrosesan data pribadi melalui UU PDP juga akan menjadi insentif yang baik bagi pengembangan industri ekonomi digital dengan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan konsumen serta investor.

Pemerintah diharapkan dapat terus mengedepankan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Baca Juga: Ekonomi Digital Indonesia Akan Tumbuh Pesat Berkat Adopsi Fintech

“Utamanya pelaku usaha, agar privasi ini implementatif dan mendorong keberlanjutan serta laju transformasi digital yang penting bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi,” kata Andre.

Devi Ariyani, Executive Director Indonesia Services Dialogue (ISD) Council, menerangkan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disusun dengan niat baik untuk melindungi pemilik data dan mendorong pengembangan industri pada ekosistem ekonomi digital.

Sehingga guna memastikan tingkat kepatuhan yang baik saat undang-undang ini disahkan butuh keterlibatan semua pihak di dalamnya.

Namun demikian, kapasitas yang memadai untuk mematuhi UU PDP saat aturan tersebut disahkan masih menjadi tantangan tersendiri bagi industri.

Riset terbaru dari ISD Council bersama Badan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Kamar Dagang dan Industri (KADIN) terhadap hampir 65 perusahaan di bidang industri ekonomi digital menemukan, mayoritas perusahaan digital akan terdampak dengan ketentuan dalam aturan PDP.