Jakarta, Selular.ID – Pemerintah Negeri Kanguru melarang dua vendor yang berbasis di China, Huawei dan ZTE untuk berpartisipasi dalam penerapan infrastruktur jaringan 5G.

Otoritas setempat mengatakan, bahwa setiap vendor kemungkinan memiliki “kendali” atau arahan di luar hukum dari pemerintah asing yang berkonflik dengan undang-undang telekomunikasi Australia.

Dalam pernyataan bersama, pejabat Menteri Dalam Negeri, Scott Morrison dan Menteri Komunikasi Mitch Fifield mengatakan bahwa para vendor akan dikesampingkan, kecuali mereka dapat memastikan infrastrukturnya (jaringan 5G) bebas dari arahan pemerintah asing.

Scott Morrison menyatakan prioritas pemerintah adalah keamanan warga Australia. Sehingga mereka tidak ingin mengambil risiko jika memberi izin vendor asing untuk turut serta membangun jaringan 5G.

Dikutip Selular.ID dari MobileWorldLive, pernyataan otoritas Australia tidak secara langsung menyebut kedua vendor tersebut, namun tweet yang dicuitkan Huawei mengkonfirmasi larangan itu menargetkan vendor yang berbasis di China.


Huawei mengakui bahwa mereka dan ZTE telah dilarang oleh pemerintah Australia untuk menyediakan teknologi jaringan 5G. Dalam cuitannya, Huawei mengklaim bahwa mereka merupakan pemimpin di jaringan 5G, juga menjelaskan bahwa teknologi nirkabel mereka aman.

Baca: Sanksi Terhadap ZTE dan Huawei, Apa Sesungguhnya yang Terjadi?

Diketahui, pemerintah setempat juga telah membuat undang-undang baru untuk para operator jaringan yang akan berlaku pada 18 September mendatang. Diharapkan, operator jaringan dapat memahami kewajiban baru mereka untuk penerapan jaringan 5G.

Sebelumnya, hal serupa juga terjadi di wilayah hukum Amerika Serikat, dimana Huawei tidak mendapatkan izin untuk menerapkan jaringan 5G di Negeri Paman Sam. Sama seperti otoritas Australia, pemerintah AS menolak vendor China untuk membangun jaringan 5G dengan alasan kemanan nasional.