Beranda News Sembilan Poin Aturan Taksi Online yang Berlaku 1 November 2017

Sembilan Poin Aturan Taksi Online yang Berlaku 1 November 2017

-

P_20171019_144434
Jakarta, Selular.ID – Masalah transportasi online masih menjadi persoalan serius di Indonesia, seiring bergejolaknya penolakan dari pelaku transportasi konvensional di sejumlah daerah.

Pasca putusan Mahkamah Agung RI yang menganulir Peraturan Menteri Perhubungan PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 26), praktis Indonesia tidak memiliki aturan yang mengatur hubungan dan keselarasan antara transportasi online dengan transportasi konvensional.

Pemerintah pun akhirnya mengumumkan aturan baru soal taksi online. Aturan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek atau taksi online.

Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan menjelaskan bahwa nantinya akan ada sembilan yang ditekankan dalam aturan tersebut, antara lain argometer, tarif, wilayah operasi, kuota/perencanaan kebutuhan, persyaratan minimal kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor domisili tanda nomor kendaraan bermotor, sertifikat registrasi uji tipe (SRUT), dan peran aplikator.

“Lewat peraturan ini, Budi menginginkan adanya kesetaraan antara taksi konvensional dan taksi online. Sehingga keduanya bisa bersaing dengan sehat,”ujar Budi di Kementerian Perhubungan Jakarta Pusat (19/10/17)

Budi mengatakan bahwa hal tersebut sudah berkomunikasi dengan Gojek, Uber dan Grab. Budi juga menegaskan bahwa Peraturan Menteri ini akan diberlakukan efektif mulai tanggal 1 November 2017.

Tidak hanya itu dikatakan Budi angkutan taksi online diwajibkan menggunakan stiker sehingga bisa dibedakan dari kendaraan pribadi lainnya. Pengemudi taksi online juga diwajibkan memiliki SIM umum.

Perusahaan taksi online juga diwajibkan mengasuransikan tanggung jawab sebagai penyelenggara angkutan, yaitu berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut. Aplikator atau perusahaan taksi online juga diwajibkan memberikan akses kepada Dirjen Perhubungan Darat, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/ Wali Kota dengan kewenangannya.

Sementara Luhut B Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang menambahkan bahwa dia memahami tidak semua paham dan Luhut mengajak untuk berjalan terlebih dulu, jangan semua mau diadu-adu, dan jika kedepan ada masalah lagi dicari solusinya.

Luhut menambahkan apa yang akan dibuat di sini filosofinya memberikan kesetaraan bagi semua stakeholder yang ada.

“Online suatu keniscayaan, kita tampung berikan ruang yang baik, tapi di sisi lain berikan payung baik juga taksi-taksi lain,” tutur Luhut

Artikel Terbaru