spot_img
BerandaNewsPolicyDemi Migrasi Siaran TV Analog ke Digital Sukses, Kominfo Siapkan 6,7 Juta...

Demi Migrasi Siaran TV Analog ke Digital Sukses, Kominfo Siapkan 6,7 Juta Set Top Box Gratis

-

Jakarta, Selular.ID – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pemerintah akan menyiapkan sebanyak 6,7 juta Set Top Box (STB) bagi warga kurang mampu.

“Untuk STB sedang kita siapkan agar 6,7 juta itu, tersedia pada waktunya. Sesuai dengan tahapan ASO paling lambat tanggal 2 November 2022. STB ini kita perkirakan menjagkau bagi 6,7 televisi yang dimiliki oleh warga kurang mampu.” ujarnya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/11).

Menkominfo juga menegaskan mekanisme pelaksanaan pembagian STB gratis tengah disiapkan. Hasil penghitungan sementara dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial. Terdapat sebanyak 6,7 juta rumah tangga miskin yang berdomisili di daerah yang akan dilaksanakan migrasi siaran analog ke siaran TV digital.

Selanjutnya berdasarkan data tersebut, pembagian STB akan dibagikan secara langsung kepada yang membutuhkan dan telah memenuhi syarat. Selanjutnya STB bisa dipasang ke televisi analog yang belum memiliki standar DVB T2 agar bisa menerima siaran televisi digital.

“Jadi lebih dari sekadar bagi-bagi (STB gratis), karena harus dipasang dan di-install di perangkat televisi masing-masing. Seperti misalnya di rumah kalau pakai Indihome atau pakai layanan internet itu kan ada perangkat connector-nya, sama kira-kira seperti itu ada perangkat connector-nya yang memungkinkan menerima siaran digital,” jelasnya.

Lalu soal pengadaan Menteri Johnny menegaskan bersama-sama dengan Komisi I serta Badan Anggaran telah menyetujui untuk tahun 2021 dialokasikan sebagian dari kebutuhan STB.

“Kalau saya tidak salah ingat yang sudah di komitmen bersama-sama kita sebanyak 1 juta dari permintaan atau dari usulan Kominfo sebanyak 3 juta, sehingga masih kita cari jalan keluar yang tersisa 2 jutanya,” paparnya.

Johnny menegaskan penetapan kedua sumber lain yang sah akan mengikuti ketentuan perundang-undangan.

“Jadi mekanisme pengadaannya sudah sangat jelas diatur di dalam peraturan pemerintah,” tegasnya.

Jika kita menelisik dari ketentuan pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran juga mengatur tentang STB.

Dalam ayat 3 dalam hal penyediaan alat bantu penerima siaran atau STB sebagaimana dimaksud apabila tidak mencukupi yang bersumber dari komitmen penyelenggara multipleksing, yakni Lembaga Penyiaran Publik (LPP), LPP Lokal, Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) maka ketersediaan STB bisa berasal dari sumber APBN, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Artikel Terbaru