spot_img
BerandaNewsPolicyOtoritas Pengawas Data Di bawah Eksekutif, Kominfo: Ini Tugas dan Tanggung Jawab...

Otoritas Pengawas Data Di bawah Eksekutif, Kominfo: Ini Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah

-

Jakarta, Selular.ID – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) memang berjalan cukup lambat, meskipun rancangan aturan tersebut telah menjadi bagian dari komitmen bersama dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2021.

Koordinator Hukum dan Kerjasama Ditjen Aptika Kementerian Kominfo, Josua Sitompul menjelaskan jika memang ada kesan tertunda ataupun berlarut dari pembahasan RUU PDP, salah satu yang cukup menjadi hambatan ialah soal keberadaan badan pengawasan data independen.

“RUU PDP itu berkaitan dengan produk politik yang akan mengubah tidak hanya aturan, tapi juga legal sistem hukum di Tanah Air. Salah satu isunya ialah soal mengenai otoritas otoritas data independen yang pengawasanya perlu di bawah eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada presiden,” terang Josua, kepada Selular dalam ajang webinar bertajuk, ‘Dilema Seputar Hak Digital di Indonesia: Kebebasan Berekspresi dan Privasi Data’, Rabu (16/11).

Sekedar informasi sebelumnya memang ada perbedaan sikap antara komisi I DPR dengan pemerintah terkait penempatan lembaga otoritas pengawas data pribadi menjadi sandungan besar dalam laju pembahasan RUU PDP.

Yang dimana Kominfo berpandangan bahwa penyelenggaraan pelindungan data pribadi merupakan urusan pemerintahan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian yang membidangi Komunikasi dan Informatika yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sementara Panitia Kerja (Panja) DPR RI berpendirian badan pengawas data itu harus berdiri sendiri dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Sebab, lembaga ini akan bertugas mengawasi data pribadi yang ada di lembaga swasta maupun publik.

“Problematikanya kembali kepada konstitusi yang dimana perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) merupakan tugas tanggung jawab pemerintah, tak terkecuali dalam hal perlindungan data pribadi yang merupakan hak konstitusi yang diatur dalam UU 1945,” terang Josua.

Sehingga dalam hal ini pemerintah menekankan, kewenangan otoritas pengawasan data pribadi di bawah eksekutif, “jika dalam konteks Uni Eropa, dalam General Data Protection Regulation (GDPR) yang menjadi acuan kami, badan yang berdiri itu lebih independen memang, bukan dibawah pengawasan eksekutif karena konstitusinya memang mengedepankan otoritas independen sebagai pengawas, dan itu disepakati oleh negara-negara Uni Eropa,” sambungnya.

Sehingga perdebatan dalam pembahasan antara Kementerian Kominfo dan DPR bisa dilihat secara positif.

“Masing-masing pihak memang tengah berusaha mencari skema intistusi pengawas terbaik. Dan UU PDP kita pun juga lebih ingin menjawab, misal di Singapura dan Malaysia itu UU PDP-nya lebih mengatur sektor privat tidak ke publik. Nah, Indonesia membutuhkan keseimbangan antar kuduanya, oleh karena itu bagian penting ialah soal kepekaan dan pemahaman secara politis demi mengakomodasi setiap kepetingan,” tandasnya.

Artikel Terbaru