Saturday, October 19, 2019
Home News YLKI: Pemotongan Kabel Optik, Pemprov DKI Melanggar Hak Konsumen

YLKI: Pemotongan Kabel Optik, Pemprov DKI Melanggar Hak Konsumen

-

Jakarta, Selular.ID – Meski surat somasi sudah dilayangkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) ke Pemprov DKI, namun tetap saja Dinas Bina Marga DKI Jakarta memotong kabel serat optik yang terpasang di Cikini.

Bahkan Dinas Bina Marga terus melakukan pemutusan kabel udara milik anggota APJATEL di bilangan Kuningan meski Ombudsman Jakarta Raya telah melayangkan surat permintaan penghentian sementara pemotongan kabel optik tersebut. Namun nampaknya Pemprov tak peduli dengan permintaan Ombudsman tersebut.

Tulus Abadi Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), meminta agar Gubernur DKI, Anies Baswedan, memerintahkan jajarannya untuk menghentikan sementara pemotongan kabel optik yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga.

“Langkah yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dengan memotong kabel optik milik anggota APJATEL secara sepihak melanggar hak-hak konsumen telekomunikasi. Seharusnya Pemprov DKI bisa melakukan koordinasi dengan APJATEL ketika hendak melakukan penertiban atau merapihkan trotoar jalan di DKI,”terang Tulus.

Tulus mengingatkan Pemprov DKI bahwa selain melanggar dan merugikan hak konsumen, pemotongan kabel telekomunikasi milik anggota APJATEL juga merupakan pelanggaran UU No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi.

“YLKI minta agar Pemprov DKI menghentikan langkah tersebut dan segera berkoordinasi dengan operator telekomunikasi yang tergabung dalam APJATEL. YLKI melihat banyak kebijakan Pemprov DKI yang aneh dan melanggar regulasi serta berpotensi menggangu kepentingan konsumen. Seperti rencana mengizinkan PKL untuk berjualan di trotoar. Trotoar itu untuk pejalan kaki bukan untuk PKL dan itu melanggar UU lalulintas,”papar Tulus.

Penataan dan perbaikan trotoar yang dilakukan oleh Pemprov DKI dinilai Ian Joseph Matheus Edward pengamat telekomunikasi dari ITB, sebenarnya adalah baik. Namun Ian menyayangkan eksekusi yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga. Menurut Ian sebelum Dinas Bina Marga melakukan penertiban kabel udara fiber optik, seharusnya Pemprov DKI menyiapkan terlebih dahulu ducting atau saluran yang nantinya akan dipergunakan untuk menaruh kabel optik atau kabel utilitas lainnya.

Ducting yang dibuat oleh Pemprov DKI juga bukan sekadar lubang satu yang ada di ujung-ujung jalan dan bukan hanya tengah jalan. Tetapi ducting tersebut juga harus memiliki standar internasional seperti layaknya smart city yang ada di dunia.

“Standarnya harus ada. Misalnya ducting atau saluran tersebut harus bisa menampung beberapa kabel baik FO dan sarana utilitas lainnya seperti hydrant, saluran PAM, kabel listrik. Ducting tersebut juga harus ada di dua sisi jalan dan mudah untuk di buka dan terdapat jalur akses ke arah persil. Sehingga ketika ada ganguan atau ada operator ingin menambah kapasitas FO nya mereka tak harus menggali lagi,”terang Ian.

Jika Pemprov DKI membuat Ducting berada di tengah jalan maka melanggar pasal 12 UU RI No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. Selain itu juga melanggar Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 Pasal 34 dan 35

Seharusnya sebelum membuat Ducting Pemprov DKI juga harusnya dapat membaca pedoman teknis yang tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR No.20/PRT/M/2010 Tentang Jalan. Dalam pasal 12 disebutkan bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan sarana utilitas bisa ditaruh di atas atau di bawah tanah yang di tanam pada kedalaman 1.5 meter dari permukaan jalan terendah pada pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.

Ducting tersebut ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar. Jika tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan. Jadi bukan sekadar lobang ditengah jalan atau dipinggir jalan yang tidak sesuai standar teknis yang berlaku.

Ian optimis dengan dana APBD DKI yang sangat besar, Pemprov DKI mampu menyediakan sarana ducting bersama yang sesuai dengan standar internasional dan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Namun jika Pemprov DKI tak memiliki anggaran, mereka bisa mengajak APJATEL untuk berpartisipasi membangun ducting bersama tersebut.

“Kalau Pemprov DKI tak sanggup, APJATEL pasti mau. Saya optimis APJATEL mau membangun ductin bersama tersebut jika komunikasi yang baik dijalin oleh Pemprov DKI. Apa lagi Pemprov DKI ingin membuat Jakarta sebagai smart city. Jakarta menjadi rapih dari kabel udara dan smart city yang menjadi cita-cita Gubernur DKI dapat terwujud. Kenapa pembenahan trotoar ini tidak dijadikan momentum oleh Dinas Bina Marga ya,”kata Ian.

Lanjut Ian, untuk menjadikan Jakarta sebagai Smart City selain harus tersedia aplikasi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi publik, Pemprov DKI juga harus menyediakan broadband di mana-mana. Termasuk dalam membuat blueprint penempatan kabel optik dan BTS mikro di Jakarta. Terlebih lagi nantinya Indonesia akan menyongsong 5G yang membutuhkan banyak kabel optik dan BTS mikro.

“Jika pemprov sendiri tidak memiliki blueprint penempatan kabel optik dan BTS mikro di Jakarta, bagaimana bisa Jakarta menjadi smart city. Membuat smart city tak hanya aplikasi saja tetapi memiliki blue print tata kota yang benar termasuk dalam penyediaan infrastrktur broadband di daerahnya. Tata kotanya saja ngak beres gimana DKI mau jadi Smart City,”pungkas Ian.

Latest