Jakarta, Selular.ID  Baru-baru ini Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), dibuat gerah terkait tudingan bahwa dirinya sengaja membocorkan data pelanggan seluler yang melakukan registrasi SIM card kepada intelijen Tiongkok.

Dalam tudingan itu disebutkan, Rudiantara dipaksa intelijen Tiongkok untuk membocorkan minimal 70 juta data KK dan NIK yang sesuai untuk kepentingan pemenangan salah satu calon presiden.

Data yang dimaksud yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).

Rudiantara pun menjawab tudingan itu. Menurut menteri yang biasa disapa Chief RA, hal ini adalah tuduhan yang cukup membuatnya emosi, sehingga membuatnya harus bertindak tegas dan merespon tudingan itu. SehinggaRudiantara mengaku akan membawanya ke ranah hukum.

‘Kalau sudah keterlaluan, akan saya bawa ke ranah hukum. Karena ini kan larinya bukan hanya ke saya, tapi juga ke pemerintah,” kata Rudiantara, di acara diskusi publik tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi  (13/3/18).

Rudiantara menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak pernah memegang data-data pribadi masyarakat seperti NIK dan KK, begitu juga dengan operator telekomunikasi. Data-data tersebut hanya ada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

“Saya tegaskan, tidak ada kebocoran data. Kominfo tidak pernah memegang data pelanggan seluler. Operatur juga tidak punya karena yang pegang itu kan Dukcapil,” tutur Rudiantara.

Baca juga: Kominfo Selidiki Penyalahgunaan NIK dalam Registrasi Prabayar

Yang mungkin terjadi menurut Rudiantara, adalah penyalahgunaan identitas orang lain yang beredar luas seperti di dunia maya untuk dipakai registrasi. Data-data ini sudah banyak berseliweran di dunia maya sebelum adanya aturan registrasi kartu prabayar.

Sebagai informasi tudingan tersebut pertama kali dilayangkan oleh pemilik akun Twitter @PartaiHulk dalam cuitannya pada Jumat (9/3/18) pekan lalu.

Disebutkan, kalau Rudiantara dipaksa intelijen Tiongkok untuk membocorkan minimal 70 juta data KK dan NIK yang sesuai untuk kepentingan pemenangan salah satu calon presiden. Tudingan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial.