Jakarta, Selular.ID – Program Registrasi Kartu Prabayar yang sudah dimulai sejak 31 Oktober 2017 dan berakhir pada 28 Februari 2018 menjadi topik hangat dan sorotan masyarakat saat ini.

Sehinga Komisi I DPR RI pun akan berdialog dengan semua operator serta Menkominfo pada Senin 19 Maret 2018 di Gedung DPR jakarta.

Hal  tersebut diungkapkan Meutia Hafidz, Wakil Ketua Komisi I DPR RI diaela-sela acara diskusi publik mengenai kesiapan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU).

Dikatakan dia, maksud Komis I DPR menggundang operator terkait evaluasi registrasi yang telah dilakukan dan bagaimana operator melindungi data konsumen, ketika data pribadi dimasukkan sistem registrasi.

“Kami akan panggil Menkominfo dan operator untuk duduk bersama, kami bukan memastikan. Tapi ke siapa mendlindungi data, cek ptoteksi data pribadi konsunen,” kata Meutia.

Karena dikatakan Meutia, kebocoran data menjadi sorotan masyarakat Indonesia, sehingga Komisi I perlu mengetahui secara detail mengenai hal itu. Komisi I akan menanyakan kepada operator apa yang dilakukan operator untuk melindungi data pengunanya.

Baca juga: Polemik Registrasi Prabayar, DPR Desak Kominfo Ungkap Kebenaran

Karena menurutnya, banyak pintu yang mengakibatkan data bocor. Dikatakan dia, pintu terlalu banyak bisa dari sisi perbankan, data perbankan, data pribadi kependudukan dilaporkan. bisa juga dari berbagai hal.

“Apalagi proses kompleks, ada pengumpulan data itu bisa terjadi kebocoran data, pemrosesan data, itu bisa terjadi kebocoran, sehingga kita perlu menanyakan hal itu, bagaimana operator melindungi data pelanggannya,” tutup Meutia.