Friday, September 20, 2019
Home News Telco Joy Wahyudi Blak-blakan Tentang Polemik dan Dampak Registrasi Ulang Prabayar

Joy Wahyudi Blak-blakan Tentang Polemik dan Dampak Registrasi Ulang Prabayar

-

Jakarta, Selular.ID – Menjelang akhir tahun lalu, pemerintah mewajibkan operator untuk menjalankankan program registrasi ulang SIM card pra-bayar. Berbeda dengan program sebelumnya, proses registrasi kali ini harus divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).

Tercatat, sejak dimulainya program tersebut pada 31 Oktober 2017 sampai 28 Februari 2018, sebanyak 350 juta nomor sudah terdaftar.

Meski terbilang berhasil, tak urung program tersebut menimbulkan sejumlah polemik. Pasalnya, selama proses tersebut, Kominfo, operator selular, hingga Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri kerap diterpa isu kebocoran data pelanggan.

Selain itu, terdapat perbedaan yang cukup besar antara data yang sudah teregistrasi di dalam database Dukcapil dan masing-masing operator.

Dalam RDP Kominfo dengan Komisi I DPR Senin (19/3/2018), terungkap data Dukcapil ada 304 juta pengguna yang sudah di daftarkan. Sedangkan di operator mencapai 350 juta pengguna. Sehingga terdapat selisih sekitar 46 juta nomor.

Dengan masih terdapat sejumlah isu krusial, bagaimana operator mensikapi persoalan tersebut? Selular mewawancarai khusus Dirut Indosat Ooredoo Joy Wahyudi. Berikut petikannya.

Tentang perbedaan data antara operator dan Dukcapil seperti apa yang sebenarnya terjadi?

Sudah lebih dari 12 tahun program registrasi pra bayar terus menggantung. Kali ini program tersebut sudah jauh lebih baik. Progres yang dilakukan pemerintah sudah banyak sekali. Paling tidak kita punya data base yang tidak bohong. Data yang ada sekarang sesuai dengan satu NIK.

Pasti ada KTP yang bisa divalidasi karena tidak mungkin. ‘Kan harus ngelink ke dukcapil. Kalau beneran yang kedua itu sesuai dengan peruntukannya. Nah, saat ini saya akui memang belum.

Tapi dari nothing ke something itu sudah satu journey itu harus didukung. Artinya dari titik dari sini ke sini, tinggal dilanjut lagi. Memang ada komplen-komplen di titik ini, tapi wajar-wajar aja. Pemerintah sih menurut saya tidak bisa perfect juga kan, karena harus mengakomodir kepentingannya operator dan dealer.

Bagaimana peran operator? Apakah benar Indosat Ooredoo bermain dalam penggelembungan data pelanggan?

Dari sisi operator kita kan sesuai dengan permintaan pemerintah kita buat di sistem. Satu orang tidak boleh lebih dari satu. Jadi kita sesuai aturan. Menurut saya di aturan pertama pemerintah sudah mengakomodir kepentingan bersama yang sudah fully terkoneksi dengan data kependudukan. Jadi data yang dimasukan itu dalam hal ini KTP sudah valid. Misalnya KTP saya, digunakan oleh saya sendiri tidak oleh orang atau pihak lain.

Tentunya progress itu yang dibuat, tinggal pemerintah meningkatkan. Ok, next nya begini, terus dijalankan, sehingga pada satu titik kita bisa seperti negara lain, strict by the rule.

Tapi biasanya, seperti yang kemarin terjadi pada kasus Indosat Ooredoo. Pelanggan kasih ID nya ke toko, tolong diregistrasi dan valid. Tapi foto copynya lupa diambil dan dipake orang toko. Kita tahu, toko kan mau gampang aja.

Pelanggan maunya juga simple aja, saya gak mau daftar. Sudah nih pake aja, karena kan sudah diaktifkan dengan KTP yang valid. Kita juga siapkan fasilitas untuk customer atas perintah dan keinginan pemerintah juga. Jika ada indikasi disalahgunakan, bisa cek di web site atau di UMB nanti akan keluar nomornya.

Kalau merasa itu bukan nomor saya atau NIK saya dipake, pelanggan bisa langsung lapor ke kita dan kita bisa langsung tutup. Tapi aturannya kan sampai hari ini belum ada. Aturannya hanya bilang boleh buat sebanyak-banyaknya selama NIK-nya valid. Kalau toko yang melakukan di atas 10 selama tokonya mendaftar itu tidak masalah. Jadi kita ikuti aturan.

Dengan banyaknya ekses, apakah kebijakan harus distop dulu?

Aturan itu dibuat kan untuk mengakomodir banyak pihak terutama pemerintah. Nah, tinggal next stepnya aja ‘kan. Kalau saya kan next stepnya logikanya ada kesalahan. Merasa bahwa datanya dipakai ya kejar tokonya saja, siapa sih yang melakukan.

Menurut saya begini loh. Kalau misalnya ID saya ketinggalan misalnya di gedung kemudian di pake orang kan bisa aja. Nah, yang penting itu kan kalo di atas 10 siapa yang daftar, dia mesti terdaftar sebagai toko resmi dari operator mana pun. Kan itu bisa dikejar, melalui jalur hukum.

Itu next step dibuat aturan lagi. Tapi yang program saat ini jangan sampai berhenti. Kebijakan ini sudah bagus sekali. Pemerintah sudah mencapai di titik ini merupakan lompatan, karena 12 tahun sebelumnya jalan di tempat.

Bagaimana dengan suara-suara sumbang yang mengkritisi kebijakan ini?

Menurut saya ya wajar saja banyak suara-suara negatif. Tapi di mana kita mulai dan kita tutup adalah sebuah milestone. Tinggal berikutnya diperbaiki. Next step lah. Tidak bisa semuanya langsung beres.

Kita belum bisa seperti Pakistan untuk membeli kartu sudah harus pakai finger scan. Di sana itu satu orang hanya boleh dua atau tiga nomor. Kalo dia mau pakai kartu ke empat, dia mesti delete kartu yang satunya.

Namun itu adalah contoh. Banyak negara yang mulai bersikap tegas demi keamanan. Makanya saya bilang pelajari dari tempat lain yang sudah menjalankan. Sekarang validasi data sudah beres jadi lebih aman.

Kita tentunya akan mengarah ke situ, kalo kita konsekwen. Ini sudah di tanam. Biasalah kalo namanya fondasi sedikit berantakan biasalah. Jangan diributin terus. Sekarang ini baru jadi sudah rame. Menurut saya tidak fair. Apalagi jika dibumbui dengan soal kerahasiaan data pelanggan.

Tapi operator sudah kadung dituding tidak menjaga data pribadi pelanggan?

Soal keamanan data pribadi pelanggan, masuknya dari mana. Hari ini pun kerahasiaan data bisa bocor dari mana-mana. Ini karena kita melakukan dengan massif saja. Menggunakan identitas orang secara salah kan ada hukumannya. Siapa yang melakukan itu yang kena. Itu saja masalahnya. Jadi yang sudah dilakukan pemerintah dan operator jangan diganggu gugat lagi.

Kalo ada yang minta stop-lah, batalin-lah, akan membuat semua menjadi mundur. Proses yang sudah dijalankan selama berbulan-bulan tidak ada artinya. Ini bukan pekerjaan sekali pukul selesai. Ini butuh beberapa fase. Fase satu, fase dua, hingga fase tiga. It’s never ending. Karena akan ada aturan berikutnya dan teknologi lanjutan kalau kita mau semakin strict. Kita perlu menjaga ini.

Kalau di Pakistan kan memang tindak terorisnya tergolong tinggi. Apakah kita nanti akan mengarah kesitu semua tergantung kebijakan pemerintah. Kita sebagai pemain di industri mengikuti aturan yang digariskan oleh Kominfo.

Registrasi ulang pra bayar berdampak terhadap menurunnya jumlah pelanggan real semua operator. Bagaimana Indosat Ooredoo mensikapi hal ini?

Kedepannya kalau kita tanya apa sih growth industri? itu kan total subscriber. Dengan lebih dari 300 juta, berarti semua orang sudah menggunakan kartu. Berarti yang addressable sudah habis. Berarti game-nya sudah beda. 12 tahun lalu kita memang masih jor-joran menggaet sebanyak-banyaknya pelanggan.

Dengan berkurangnya pelanggan karena program registrasi ulang pra-bayar, buat saya pribadi sih ada bagusnya. Efiesiensinya jauh lebih meningkat. Dalam arti kita mengurangi jualan-jualan yang tidak produktif.

Kita akui semua ada bodongnya. Termasuk Indosat Ooredoo. Tapi in a long run akan bagus untuk industri. Artinya kalo hilang pelanggan hingga 30% itu normal aja.

Latest