Tuesday, April 7, 2020
Home Fokus Bahaya Melontarkan Isu Kerugian Negara di Kisruh Interkoneksi

Bahaya Melontarkan Isu Kerugian Negara di Kisruh Interkoneksi

-

Nonot HarsonoJakarta, Selular.ID – Pasca ditundanya penetapan revisi biaya interkoneksi yang seharusnya dilakukan pada tanggal 1 September 2016 lalu, membuat polemik ini seolah belum menemui titik terang.

Interkoneksi sendiri memang merupakan sebuah keniscayaan di industri telekomunikasi selular di Indonesia yang diramaikan oleh sejumlah pemain (multi operator). Hal ini seperti diutarakan oleh Nonot Harsono, Mantan Komisioner BRTI 2009-2015.

“Andai negara memilih sistem monopoli dalam menyediakan jaringan komunikasi bagi masyarakat, maka tentu tidak ada keributan interkoneksi; karena hanya ada satu operator yang melayani seluruh rakyat. Namun negara memilih sistem persaingan (multi operator), sehingga ada lebih dari satu jaringan komunikasi yang melayani masyarakat. Sebagian masyarakat menjadi pelanggan dari satu operator, sebagian lagi memilih menjadi pelanggan operator yang lain,” kata Nonot.

Untuk itulah, lanjut Nonot, agar pelanggan dari setiap operator dapat terhubung dengan pelanggan dari operator yang manapun, maka semua jaringan itu harus saling tersambung (berinterkoneksi).

“Karena itulah UU Telekomunikasi mewajibkan interkoneksi [Pasal 25 UU 36/1999]. Tanpa interkoneksi, masyarakat pengguna/pelanggan hanya bisa melakukan panggilan telepon On-net (dalam jaringan satu operator) dan tidak mungkin Off-net ( lintas operator). Jika tidak ada interkoneksi, masyarakat harus menjadi pelanggan semua operator dan memiliki SIM-card minimal sebanyak jumlah operator,” tandasnya.

Apakah ada bisnis dalam interkoneksi? Yang menjadi perhatian dalam interkoneksi adalah berapa trafik  outgoing-call ke operator lain dan berapa incoming-call dari operator lain. Trafik ini menentukan selisih biaya antara (Outgoing-traffic x Tarif) dan (incoming-traffic x Tarif).

Untuk memahami hitung-hitungan biaya interkoneksi yang dikeluarkan setiap operator, Nonot pun memberikan contoh sederhana.

Case-1: Trafik dua arah seimbang.
Misal outgoing-traffic dari Indosat ke Telkomsel = Rp1 Milyar menit dan incoming-traffic dari Telkomsel ke Indosat = Rp1 Milyar menit. Trafik dua arah sama besar. Jika tarif interkoneksinya Rp500, maka isat membayar ke Telkomsel sebesar 1M x Rp500 = Rp500M dan menerima dari Telkomsel sebanyak Rp500M juga. Biaya interkoneksi yg diterima Indosat dari Telkomsel sebesar Rp500M, maka sebesar ini pula isat membayar kepada Telkomsel. Impas, tidak ada yg untung ataupun rugi.
Kok ribet ya? Agar tidak ribet, sepakat SKA (sender keep all) saja. Tapi bagi yang suka bikin kegaduhan, dia akan dengan lebay mengatakan “ada penurunan pendapatan sebesar Rp500M “.

Case-2: Trafik dua arah tidak seimbang
Misal, outgoing traffic Indosat ke Telkomsel = Rp1,2 Milyar menit dan incoming traffic dari Telkomsel = Rp1 Milyar menit; jika tarif biaya interkoneksi = Rp200 per menit, maka Indosat membayar ke Telkomsel sebesar 1.2M x Rp200 = Rp240 M dan akan menerima dari Telkomsel sebesar Rp200 M. Maka dalam case ini Indosat  defisit 40M dan Telkomsel surplus Rp40M.

Jika biaya interkoneksi diturunkan menjadi Rp100,- maka angka-angka di atas berubah menjadi sebagai berikut:

Indosat membayar Telkomsel sebesar 1.2M x Rp100,- = Rp120M dan Indosat  menerima dari Telkomsel sebesar 1M x Rp.100,- = Rp100M

Maka Telkomsel surplus Rp20M dan Indosat defisit Rp20M. Ada penurunan angka surplus dari Rp40 M menjadi Rp20 M di sisi Telkomsel, dan ada pengurangan beban biaya di sisi Indosat dari Rp40 M menjadi Rp20 M.

Akan heboh jika yg diangkat ke media adalah penurunan dari Rp 240 M ke Rp100 M atau ada selisih penerimaan sementara sebesar Rp140 M; lalu dibilang Opr-A rugi Rp140 M akibat turunnya tarif interkoneksi. Padahal yang terjadi adalah penurunan surplus interkoneksi sebesar Rp20 M saja.

Apakah surplus Rp20 M inipun patut di-klaim sebagai keuntungan, karena sesungguhnya ini adalah biaya tambahan (biaya Off-net) yang harus dibayar oleh pelanggan untuk bisa menelepon ke pelanggan operator lain.

Jadi, menurut Nonot, sungguh berbahaya menuduh atau melontarkan isu kerugian negara dalam hal interkoneksi. Padahal yang dinyatakan sebagai angka kerugian itu adalah beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat uuntuk sekedar bisa tersambung ke pelanggan dari operator yg berbeda. Terkait hal ini, amat menarik wacana SKA (sender keep all) yang digalang operator, karena jika benar SKA dijalankan maka heboh interkoneksi akan langsung berakhir. Sebab SKA berarti biaya interkoneksi adalah NOL.

“Evaluasi berkala biaya interkoneksi itu bisa dianalogikan dengan operasi pasar. Jika harga terlalu tinggi maka pemerintah harus memaksa turunkan harga demi masyarakat. Tidak bisa pedagang mengatakan PENDAPATAN SAYA BERKURANG lalu menggugat Regulator telah menyebabkan kerugian pendapatan,” tutup Nonot.

TERBARU

Demi Turunkan Harga Z Flip, Samsung Siap Produksi Layar...

Jakarta, Selular.ID - Samsung dikabarkan berencana untuk memproduksi kaca layar lipat miliknya sendiri. Langkah...

iPhone 12 Pro Akan Hadir dengan Dukungan Teknologi Lidar

Jakarta, Selular.ID - Apple sedang bersiap menghadirkan iPhone 12 flagship tahun ini. Bocoran mengungkapkan...

Layanan Broadband Telkomsel Naik 16% Selama Pandemi Covid-19

Jakarta, Selular.ID - Sejak masyarakat dan pelaku industri mulai menjalankan himbauan dari Pemerintah RI...

Latest