Beranda News Rakor Revisi PP Telekomunikasi, Darmin: Harus Ada Kompensasi Bagi Operator yang Sudah...

Rakor Revisi PP Telekomunikasi, Darmin: Harus Ada Kompensasi Bagi Operator yang Sudah Membangun

-

BTS-4G-XL-CirebonJakarta, Selular.ID, Dalam sebuah kesempatan, Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika, menginfokan, jika saat ini tongkat komando seputar revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 52 Tahun 2000 dan PP No 53 Tahun 2000, beralih ke tangan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Kedua PP ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Perubahan kedua PP tersebut untuk mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi, sehingga diharapkan pada 2019 seluruh kabupaten/kota di Indonesia sudah terhubung jaringan telekomunikasi.

Koneksi juga mencakup daerah terdepan, terluar, dan tertinggal di Indonesia. Dengan demikian diharapkan akses komunikasi masyarakat dapat tersedia.

Terkait dengan revisi tersebut, hari ini (08/08/2016), di bawah kendali Menko Perkonomian, telah digelar rapat koordinasi mengulas revisi PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan perubahan terhadap PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Menko Perekonomian Darmin Nasution, menerangkan, pokok perubahan terhadap dua PP tersebut intinya mengatur masalah pembangunan dan penggunaan backbone network (jaringan) sharing dan akses (spektrum) jaringan antaroperator. Pengaturan masalah sharing antar operator ini harus didasarkan pada azas fairness dengan dasar perhitungan investasi yang jelas.

“Kalau mau skema B to B, harus murni B to B. Jangan dilepas tapi ekornya masih dipegang. Begitu pula kalau sifatnya wajib, kita harus hitung agar ada kompensasi yang masuk akal bagi operator yang sudah membangun infrastruktur,” ucapnya sebagaimana dilansir dari situs resmi Menko Perekonomian, www.ekon.go.id.

Sementara itu Rudiantara yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut, revisi terhadap PP 52/2000 dilakukan agar pembagian peran antar penyelenggara jaringan telekomunikasi lebih sinergis.

“Sedangkan untuk PP 53/2000, revisi dilakukan agar penggunaan spektrum frekuensi semaksimal mungkin dapat mendukung program kerja membangun akses pita lebar (broadband) nasional,” tuturnya.

pada kesempatan yang sama, Rini Soermarno, Menteri BUMN berpandangan, pihaknya tak keberatan dengan perubahan terhadap dua PP tersebut. “Telkom sudah memberikan deviden yang cukup besar kepada negara. Juga sudah membangun infrastruktur di banyak tempat. Yang penting adil dengan perhitungan yang jelas,” katanya.

Untuk menghitung nilai investasi dan lain-lainnya, Darmin mengatakan siap menunjuk auditor independen. Sedangkan pemetaan daerah-daerah backbone di seluruh Indonesia bisa ditetapkan lewat peraturan menteri.

Sebagai info, dalam rapat koordinasi tersebut hadir antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri BUMN Rini Soemarno, Deputi Bidang Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara Muhammad Sapta Murti, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, dan Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso.

Artikel Terbaru