Beranda Fokus Terlalu Singkat, Uji Publik PP 52/53 Tahun 2000 Hanya Basa-Basi

Terlalu Singkat, Uji Publik PP 52/53 Tahun 2000 Hanya Basa-Basi

-

wp-1479004518061.jpgJakarta, Selular.ID – Setelah berlarut-larut, akhirnya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, melakukan uji publik terhadap perubahan Peraturan Pemerintah No.52 dan PP No.53 tahun 2000. Keputusan Kemkominfo melakukan uji publik, menjadi tanda telah terjadi babak baru, dalam rencana revisi kedua PP yang membuat polemik di industri telekomunikasi Tanah Air itu.

Secara umum rencana pemerintah melakukan uji publik mendapat respon baik dari banyak pengamat. Hanya saja mereka juga mempertanyakan perihal waktu uji publik yang terbilang singkat. Berdasarkan keterangan yang didapat, uji publik dilakukan mulai 14 November hingga 20 November 2016.

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI), menjadi salah satu badan yang mempertanyakan perihal waktu uji publik perubahan PP No.52 dan PP No.53 tahun 2000.

Kamilov Sagala, Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI), menjelaskan, sebenarnya pihaknya mengapresiasi uji publik PP No.52 dan PP No.53 tahun 2000. Hanya jika melihat waktu pengujian yang sangat singkat, hal tersebut menimbulkan kesan langkah pemerintah itu hanya sekedar basa-basi.

“Jika melihat tengat waktunya, kami menilai uji publik yang dibuka oleh Kominfo, hanya sekadar syarat atau basa-basi. Semua dilakukan agar terkesan pengujian PP itu , telah melibatkan semua pihak dalam pembahasannya, termasuk pihak masyarakat umum,” ucapnya.

“Tidak layak. Ini ada unsur main-main biar dikata sudah uji publik. Nah yang kayak begini ini bisa buat situasi chaos dalam industri kita. Kalau cuma basi-basi, yang jelas hasilnya sudah tidak layak saji. Bisa buat muntah dan sakit yang mau mengikuti,” sindir dalam sebuah kesempatan bertemu media.

Lebih lanjut, Kamilov menuturkan, ada kemungkinan Kemominfo takut dikritis oleh banyak pihak, seandainya uji publik itu dilakukan dalam kurun waktu yang lebih lama. “Tolong kalau mau kasih uji publik ya sewajarnya saja. Contoh, gajian aja nunggu sebulan baru bos bayar. Nah ini takut dikritisi hasil kerjaannya. Padahal itulah fungsi dari kita-kita di masyarakat untuk bantu negara,” tuntasnya.

Sebagai tambahan, sebelumnya pihak Ombudsman Republik Indonesia (ORI), juga telah mengkritik Kemkominfo, lantaran waktu pengujian publik revisi PP No.52 dan PP No.53 tahun 2000 yang sangat singkat. Dengan waktu yang hanya satu minggu, Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih, menyangsikan uji publik ini bisa mendapatkan masukan yang optimal dari seluruh kalangan masyarakat

Artikel Terbaru