Beranda Fokus Industri Telekomunikasi Berpotensi Rusak, Jika Revisi PP 52/53 tahun 2000 Dilakukan

Industri Telekomunikasi Berpotensi Rusak, Jika Revisi PP 52/53 tahun 2000 Dilakukan

-

BTSJakarta, Selular.ID – Dalam hitungan hari, uji publik revisi PP 52/53 tahun 2000, yang sedang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), segera berakhir tepat 20 November nanti.

Terkait segera berakhirnya Uji publik tersebut, Ridwan Effendi Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB, menilai pengujian yang dilakukan Kominfo tersebut, sangat tidak ideal lantaran waktunya sangat singkat.

Ridwan melanjutkan, idealnya rencana revisi peraturan pemerintah yang menyedot perhatian publik, harus dilakukan lebih dari 6 hari. “Jika niat Kominfo tulus ingin mendapatkan masukan dari masyarakat, idealnya uji publik terhadap revisi PP 52/53 tahun 2000 dapat dilakukan dalam kurun waktu 30 hari kerja,” tuturnya.

Meski waktu yang diberikan oleh pemerintah sangat minim, Ridwan berharap, masyrakat dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan baik guna memberikan masukan dan pendapat terhadap revisi PP 52/53.

Dari revisi PP 52/53 yang telah dibuka oleh Kominfo, Ridwan melihat ada pasal yang memberikan manfaat bagi industri telekomunikasi dan masyarakat. Salah satu kebaikkan yang tertuang dalam revisi PP 52/53 adalah kewajiban bagi operator untuk mendahulukan kepentingan umum dan masyarakat ketika ada bahaya atau terjadi bencana alam.

Di sisi lain, walau ada revisi yang bermanfaat, Ridwan juga mendapati ada beberapa poin berpotensi akan merusak industri telekomunikasi. Bahkan di dalam revisi 53, Kominfo berpotensi melanggar UUD dan UU Telekomunikasi.

Poin yang dinilai Ridwan merugikan industri telekomunikasi diantaranya, diwajibkannya berbagi jaringan atau network sharing antar penyelenggara jaringan telekomunikasi. “Dengan diberlakukannya kewajiban berbagi jaringan tersebut, justru berpotensi merugikan industri telekomunikasi yang saat ini telah berjalan dengan baik,” ucapnya beranalis

“Selama ini sebenarnya operator telekomunikasi sudah melakukan berbagi jaringan ini dengan sekema business to business. Jika ada kata wajib network sharing pada revisi PP52/53, maka pemerintah sudah mencampuri urusan bisnis yang sebenarnya bukan menjadi domain pemerintah,” terang Ridwan.

Sementara itu, Fahmy Radhi, pengamat Bisnis dan Ekonomi UGM, menilai dalam kondisi jaringan belum menjakau seluruh wilayah Indonesia, kewajiban network sharing yang terdapat dalam revisi PP 52/53 justru berpotensi untuk menghambat penambahan pembangunan.

Fahmi pun mengedus, jika dua aturan tersebut merupakan akal-akalan, sejumlah operator yang dikuasai oleh BUMN asing untuk mengkerdilkan BUMN telekomunikasi nasional dalam suatu persaingan yang tidak sehat.

“Jika revisi PP 52 dan 53 tetap mengakomodasi kepentingan operator tertentuyang sudah dikuasai pihak asing. Jelas mengindikasikan Menteri Kominfo tidak hanya memihak kepentingan BUMN asing, tetapi juga ikut berperan aktif dalam merugikan negara. Sehingga revisi PP 52/53 ini harus dicegah dengan membatalkan,” pungkas Fahmy.

Artikel Terbaru