Beranda Fokus Ombudsman: Uji Publik Jangan Hanya Jadi Formalitas

Ombudsman: Uji Publik Jangan Hanya Jadi Formalitas

-

alamsyah

​Jakarta, Selular.ID – Ombudsman menyambut baik inisiatif Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melakukan uji publik terhadap perubahan Peraturan Pemerintah No.52 dan PP No.53 tahun 2000.

Dalam uji publik tersebut masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan terhadap perubahan PP yang dimaksud terhitung dari tanggal 14 hingga 20 November 2016.

Namun menurut Alamsyah Saragih, Komisioner Ombudsman, waktu yang hanya sepekan yang diberikan Kominfo dinilai terlalu singkat untuk sebuah peraturan yang berdampak luas dan berjangka waktu panjang. “Khawatirnya dianggap sekedar formalitas nanti,” tegas Alamsyah saat dihubungi redaksi Selular.

Lebih lanjut, Alamsyah juga menilai bahwa langkah yang dilakukan Kominfo untuk melakukan uji publik adalah sebagai pengakuan bahwa RPP tersebut belum melalui konsultasi publik yang memadai

Pasalnya, sekitar dua bulan lalu, Menkominfo Rudiantara pernah menypaikan bahwa revisi PP ini sudah siap untuk ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

Kemkominfo dikatakan Alamsyah dapat berkonsultasi ke kemenkumham mengenai mekanisme konsultasi publik yang baik dalam membentuk peraturan perundang-undangan. “Meski masih berupa draft, rancangan peraturan menteri Kumham tentang ini dapat dijadikan acuan,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, semua masukan dalam uji publik ini harus dikompilasi dan dipublikasikan mana yang bisa diterima mana yang tidak, berikut alasan mengapa diterima, mengapa tidak. 

Tentunya tidak semua masukan harus diterima, yang terpenting alasan rasionalnya disampaikan. Inilah bentuk transparansi, partisipasi dan sekaligus akuntabilitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Kami akan mengawasi prosesnya, termasuk jika ada laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan,” pungkasnya.

Artikel Terbaru