Kominfo Lakukan Kesalahan Fatal Dalam Uji Publik Revisi PP 52/53 Tahun 2000

btswisataJakarta, Selular.ID – Demi menuntaskan polemik di industri telekomunikasi yang terjadi belakangan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kekominfo), akhirnya melakukan uji publik terhadap revisi PP PP 52/53 Tahun 2000. Langkah tersebut memang mendapat apresiasi, tapi di sisi lain uji publik tersebut tidak luput dari kritikan.

Waktu uji publik yang terbilang singkat, yakni kurang lebih satu minggu, menjadi salah satu poin yang mendapat kritikan dari para pengamat industri telekomunikasi di Tanah Air. Dimata pengamat, Waktu yang singkat, menimbulkan kesan jika uji publik tersebut hanya terkesan formalitas belaka.

Sperti yang disampaikan Prakoso, Staf Ahli Desk Ketahanan dan Keamanan Cyber Nasional. Menurutnya pengujian yang dilakukan saat ini hanya untuk sekedar basa-basi, lantaran waktunya sangat singkat.

Selain waktu yang terbatas, Prakoso juga mengutarakan, seharusnya sebelum melakukan uji publik, Kominfo sebaiknya melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Menurutnya, dalam nomenklatur kementrian Kabinet Kerja, Kominfo berada di bawah koordinasi kantor Menko Polhukam. Dengan demikian harusnya revisi PP 52/53 tahun 2000 dikoordinasikan kepada menteri koordinatornya. Tujuannya agar tidak ada gejolak di kemudian hari dan tidak banyak koreksi ketika dilakukan uji publik.

“Hingga saat ini draft revisi PP 52/53 tahun 2000 belum masuk ke Kantor Menko Polhukam. Harusnya Kominfo melakukan konsolidasi, koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu dengan Kantor Menko Polhukam,” papar Prakoso.

Sementara itu, Riant Nugroho, Director Institute for Policy Reform, ada beberapa kesalahan yang dilakukan pemerintah dalam merumuskan revisi PP 52/53 tahun 2000. “Kesalahan fatal pertama yang dilakukan pemerintah dalam melakukan revisi PP 52 tahun 2000 adalah Kominfo tidak melakukan konsultansi kepada para pakar teknologi dan komunikasi.

“Konsultasi dan dukungan dari para pakar ini mutlak dibutuhkan agar di kemudian hari penerapan network sharing tidak mengalami kendala teknis. Tujuannya agar keuntungan dan kerugian secara finansial dapat diketahui sedini mungkin. Namun hingga uji publik ini dilakukan, cost and benefit analysis dari network sharing tak pernah dibuka kepada masyarakat umum,” bebernya.

Kesalahan lainnya beber Riant, yakni dalam revisi PP 53 tahun 2000 Kominfo, tidak mengajak bicara para penyelenggara telekomunikasi yang telah memegang izin penyelenggaraan telekomunikasi melalui frekuwensi.

“Sama seperti revisi PP 52 tahun 2000, pemerintah juga harus membuat cost and benefit analysis terhadap revisi PP 53 tahun 2000 ini. Termasuk menjelaskan skema business to business yang akan terjadi jika pemberlakukan revisi PP 53 tahun 2000 ini berjalan,’ ucapnya

“Dalam membuat kebijakkan publik itu tidak boleh sewenang-wenang. Termasuk dalam melakukan revisi PP52/53 tahun 2000. Jangan mentang-mentang berkuasa dan memiliki keuasaan Kominfo bisa melakukan tindakkan yang sewenang-wenang. Kebijakkan publik itu berkaitan dengan kepentingan orang lain atau industri yang telah membangun jaringan,” pungkas Riant.