BAKTI Dalam Pusaran Kasus Korupsi BTS di Daerah 3T

BTS BAKTI

Selular.ID – Bisa jadi hari-hari belakangan ini, tidur Anang Latif, Direktur Utama BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) tak lagi nyenyak dibandingkan waktu-waktu sebelumnya.

Suka tak suka, pria kelahiran Bandung ini, menjadi sosok sentral dibalik kasus yang belakangan semakin mencuat di  ranah publik, yaitu dugaan korupsi BTS di lingkungan BAKTI Kominfo.

Sejak Oktober lalu, Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G oleh BAKTI Kominfo periode 2020-2022.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi menyampaikan, tim penyelidik telah melakukan pemeriksaan sekitar 60 orang untuk dimintai keterangan.

Dari situ, pada 28 Oktober 2022 pun dilaksanakan gelar perkara atau ekspose dan ditemukan adanya alat bukti permulaan yang cukup. Sehingga Kejagung meningkatkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan

Pasca peningkatan status, sejumlah pihak yang diduga terlibat juga sudah diperiksa. Diantaranya, kantor PT Adyawinsa Telecommunication & Electrical, di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik telah menyita sejumlah barang bukti.

Baca Juga: BAKTI Gandeng Telkomsel dan XL Axiata, Garap BTS 4G di 7.904 Desa 3T

Pada Senin (7/11/2022), tim penyidik Kejagung bahkan telah menyambangi Kantor Kominfo di Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Dari kantor kementerian yang dipimpin politisi Partai Nasdem, Johny G. Plate itu, penyidik juga telah melakukan penyitaan berupa dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait dengan perkara dimaksud.

Seperti diketahui, kasus ini berawal dari pengadaan lima paket proyek yang ditangani Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo untuk wilayah 3T (terluar, tertinggal dan terpencil)

Seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan NTT. Dari lima proyek tersebut, ada ribuan titik yang hendak dipasang BTS.

Berdasarkan hasil penelusuran, proyek tersebut diinisiasi sejak akhir 2020 dan terbagi dua tahap dengan target sebanyak 7.904 titik blankspot serta 3T hingga 2023.

Tahap pertama, BTS ditargetkan dipasang di 4.200 lokasi, dan rampung tahun 2022. Sementara sisanya diselesaikan pada 2023.

Meski telah memeriksa puluhan saksi dan melakukan penggeledahan pada sejumlah tempat, sejauh ini, Kejagung belum mengumumkan terkait pihak yang dijerat sebagai tersangka. Belum diketahui juga jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut.

Meski belum memutuskan siapa tersangka dan nilai kerugian, namun penyidikan yang dilakukan Kejagung tersebut, telah menempatkan BAKTI ke dalam pusaran kasus.

Baca Juga: BAKTI Kominfo Bangun BTS di Daerah 3T, Warga Selong Belanak: Kami Merdeka dari Blank Spot Internet

Dugaan tindak pidana korupsi itu dapat melunturkan kepercayaan masyarakat. Sesuatu yang sangat disayangkan, mengingat keberadaan BAKTI sangat strategis.

BAKTI memiliki tugas mulia, yaitu sebagai penyedia infrastruktur dan ekosistem TIK bagi masyarakat melalui dana kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO) Penyelenggara Telekomunikasi.

Di era Presiden Jokowi, BAKTI semakin didorong untuk meningkatkan infrastruktur di daerah-daerah kecil yang lebih dikenal dengan sebutan 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).

Tujuannya agar digitalisasi yang berkembang saat ini tidak hanya terpusat pada kota-kota besar saja. Sehingga ekonomi Indonesia semakin bertumbuh dan memberikan manfaat luas kepada seluruh masyarakat.

Demi mewujudkan target itu, pemerintah bahkan rela mengeluarkan dana besar melalui APBN, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Tengok saja, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan 4.200 BTS 4G yang diharapkan rampung sepanjang 2022 sebesar Rp11 triliun.

Keistimewaan BAKTI bahkan bertambah saat pemerintah melibatkan lembaga ini dalam rencana peluncuran 2 satelit Satria-1 dan Satria-2 sebagai bagian dari upaya akselerasi transformasi digital Indonesia melalui perluasan layanan internet hingga daerah 3T.

Diperkirakan pendanaan pembangunan satelit ini memakan biaya hingga Rp 15 Triliun yang berasal dari investasi swasta dan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

BAKTI berharap Satelit Satria 1 bisa meluncur pada pertengahan 2023 dan beroperasi pada akhir 2023.

Baca Juga :BAKTI Bangun 2.500 Lokasi Akses Internet Satelit Bersama Kacific

Diperlukan Reformasi BAKTI

Meski secara struktur di bawah Kominfo, namun BAKTI tergolong BLU (Badan Layanan Umum). Ciri khasnya punya kewenangan manajemen sendiri, dipimpin oleh direksi dan dewan pengawasnya. Hal ini berbeda dengan satuan kerja (satker) lainnya di bawah direktorat jenderal.

Dengan wilayah geografis Indonesia yang sangat luas, membangun infrastruktur internet tidak semudah di kota-kota besar.

Pembangunan TIK, khususnya di wilayah 3T dibutuhkan tambahan pendanaan atau pembiayaan yang jumlahnya tidak sedikit. Dana USO yang disetorkan oleh para penyelenggara telekomunikasi dinilai tidak cukup.

Alhasil, Kominfo bersama Kementerian Keuangan membantu BAKTI untuk menyiapkan anggaran melalui APBN yang diserahkan dan dikelola oleh BLU itu.

Meski kasus korupsi BTS ini melibatkan BAKTI, namun publik bisa saja mengaitkan hal tersebut kepada Kominfo. Mengingat BAKTI merupakan BLU di lingkungan Kominfo.

Apalagi ini bukan merupakan kasus pertama di mana Kejagung menyelidiki praktek korupsi di lingkungan Kominfo.

Pada 2012, Kejagung Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

Salah satunya adalah petinggi Balai Penyedia & Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi & Informatika (BP3TI).

Sejarah pun berulang. Jika pada 2012, dugaan korupsi melibatkan BP3TI, kini di 2022 menyasar BAKTI.

Kita tentu saja mendukung langkah Kejagung membersihkan praktek lancung itu dan memproses mereka yang terlibat. Sehingga bisa memberikan efek jera.

Di sisi lain, kita berharap proses tersebut berjalan dengan baik dan dapat segera selesai. Pasalnya, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil tetap harus berlanjut.

Jangan sampai kasus hukum ini menghambat pembangunan akses internet yang dibutuhkan masyarakat, khususnya di daerah 3T.

Kita juga berharap kasus yang melibatkan BAKTI ini tak lagi terulang di masa depan. Sehingga diperlukan reformasi kelembagaan, terutama dalam aspek supervisi dan pengawasan.

Baca Juga: BAKTI Kominfo Bangun 7000 BTS di Daerah 3T, Bagaimana dengan Dananya?