Tanggal Hari Ini Satu Dekade Lalu, Gegara Utang Rp 5 Milyar Telkomsel Dipailitkan!

Selular.ID – Telkomsel layak disebut sebagai fenomena dalam dunia bisnis Indonesia. Dengan lebih dari 165 juta pelanggan, operator selular yang identik dengan warna merah itu, menjadi yang terbesar bukan saja di Asia Tenggara, namun juga Asia Pasifik.

Pendapatan Telkomsel juga terbilang eksesif. Padahal operator yang didirikan pada 1995 itu, bukan tergolong konglomerat atau grup usaha yang memiliki banyak lini usaha berbeda.

Pendapatan perusahaan, utamanya hanya bersumber pada satu bidang saja, telekomunikasi (SMS dan voice) dan kini berkembang ke layanan data/digital.

Baca Juga: (26 Tahun) Telkomsel: Sang Raksasa Memburu Pijakan Baru

Tengok saja pada tahun lalu, anak perusahaan PT Telkom itu berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 87,5 triliun dengan pertumbuhan laba bersih 4,4% YoY, atau Rp 24,8 triliun.

Pendapatan sebesar itu jauh melebihi dua pesaing terdekatnya, Indosat Ooredoo dan XL Axiata. Seperti diketahui, Indosat Ooredoo meraih pendapatan Rp 31,39 triliun atau naik 12,4% sepanjang 2021. Dengan laba bersih Rp 6,75 triliun.

Begitu pun dengan XL Axiata. Anak usaha Axiata Malaysia itu, mencatatkan pendapatan sebesar Rp 26,8 triliun, meningkat 2,8% dengan laba bersih sebesar Rp 1,29 triliun.

Tak dapat dipungkiri, dengan jumlah pendapatan yang hampir menyentuh Rp 90 triliun, Telkomsel menjadi mesin uang yang tak tertandingi oleh operator lainnya.

Baca Juga: Gonjang-Ganjing Industri Selular, Mampukah Telkomsel Mempertahankan Supremasi?

Namun dibalik catatan fenomenal itu, Telkomsel pernah mengalami masa kelam yang nyaris membuat collapse perusahaan.

Melongok ke belakang (pada tanggal yang sama hari ini), 14 September 2012, manajemen Telkomsel yang saat itu dipimpin Alex J. Sinaga menerima kabar yang sangat mengejutkan.

Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat memutuskan, raksasa telekomunikasi itu dinyatakan bangkrut lantaran tidak memenuhi perjanjian yang disepakati dengan rekanannya.

“Gugatan pailit memenuhi unsur pasal 2 ayat 2 Undang-undang Kepailitan tentang syarat pailit, yakni ada utang jatuh tempo dari dua pihak atau lebih,” kata ketua Majelis Hakim Agus Iskandar dalam sidang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jumat 14 September 2012.

Gugatan pailit diajukan PT Prima Jaya Informatika (PJI). Perusahaan ini menilai Telkomsel mangkir dari kewajibannya mengalokasikan voucher isi ulang dan kartu perdana.

Baca Juga: Cerita “Pecah Telur” Dirut Baru Telkomsel, Hendri Mulya Syam

Kontrak kerja sama antara Telkomsel dan PJI disepakati pada 1 Juni 2011 yang isinya Telkomsel menunjuk PJI untuk mendistribusikan Kartu Prima voucher isi ulang dan kartu perdana prabayar selama dua tahun.

Kontrak itu menyebutkan Telkomsel wajib menyediakan voucher isi ulang bertema khusus olah raga minimal 120 juta lembar yang terdiri kartu dengan nominal Rp 25 ribu dan Rp 50 ribu.

Adapun untuk kartu perdana prabayar, Telkomsel terikat kontrak untuk menyediakan 10 juta kartu untuk dijual oleh PJI.

Dalam pelaksanaannya, dua surat pemesanan tanggal 20 Juni 2012 yang dilakukan PJI ternyata tidak dipenuhi Telkomsel.

Baca Juga: Menanti Kiprah Emma Sri Martini Membesut Telkomsel (Bagian 1)

Pailitnya Telkomsel, tentu saja menggegerkan masyarakat Indonesia. Sejumlah kalangan bahkan menilai keputusan PN Jakarta Pusat yang memailitkan Telkomsel dinilai telah mencederai hukum dan akan menjadi preseden buruk bagi dunia usaha di Indonesia.

“Keputusan pailit Telkomsel ini, harus dipertanyakan karena bermuatan intervensi terhadap hakim. Atau bahkan hakim ikut bermain dalam kasus tersebut,” kata Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN.

Menurut Said, dalam menyelesaikan sengketa bisnis, seharusnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat menggunakan UU Perdata biasa, tapi pada prakteknya pengadilan menggunakan UU lain, yaitu UU Kepailitan.

Seharusnya UU Pailit baru bisa digunakan apabila ada sengketa utang yang nilainya sudah dapat dikategorikan membangkrutkan perusahaan.

“Bagaimana mungkin, Telkomsel yang punya aset dan sehat secara keuangan bisa disebut bangkrut. Ini berarti ada sesuatu yang tidak beres pada aparat pengadilan,” kata Said penuh selidik.

Menurut Said, secara logika saja, Telkomsel tidak mungkin bangkrut hanya cuma sekedar utang sekitar Rp 5 miliar, bandingkan dengan pendapatan perusahaan yang sangat besar dengan aset ratusan triliun rupiah.

“Kalau seperti ini jadinya, akhirnya kepercayaan saya kepada penegak hukum rendah,” sesalnya.

Mendapat banyak dukungan, pihak Telkomsel kemudian mengajukan kasasi atas putusan ini. Alasannya, dalam kontrak kerjasama, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh mitra.

Baca Juga: Adita Irawati, Sang Penjaga Reputasi Telkomsel

Yaitu, PJI harus memenuhi target yang diinginkan oleh Telkomsel, menjual sebanyak 120 juta voucher isi ulang dan 10 juta kartu perdana bergambar atlit Indonesia setiap tahunnya. Namun, pada kenyataannya PJI hanya mampu menjual 524.000 voucher isi ulang dan kartu perdana.

Kewajiban lain, PJI juga harus membentuk komunitas prima sebanyak 10 juta anggota. Komunitas ini adalah komunitas olah raga yang harus dibentuk selama satu tahun.

Beruntung, langkah kasasi yang diajukan oleh Telkomsel pada akhirnya diterima oleh Mahkamah Agung.

“Amar kabul, adili sendiri tolak permohonan pailit,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Ridwan Mansyur, Kamis (22/11/2012).

Ridwan mengatakan, Majelis Hakim yang diketuai Abdul Kadir Mappong, beranggotakan Suwardi dan Sultoni memutuskan mengabulkan kasasi bernomor 704 K/Pdt.Sus/2012 antara PT Telekomunikasi Selular melawan PT Prima Jaya Informatika.

Baca Juga: Siapa Datang dan Siapa Pergi di Industri Selular?

Dengan keputusan MA itu, Telkomsel pun terbebas dari keputusan pailit yang sebelumnya dijatuhkan oleh PN Jakarta Pusat.