Sunday, December 15, 2019
Home News Kominfo Harus Mempertimbangkan Nilai Strategis dalam Pengelolaan Frekuensi

Kominfo Harus Mempertimbangkan Nilai Strategis dalam Pengelolaan Frekuensi

-

Jakarta, Selular.ID – Dalam mengelola sumber daya alam yang terbatas seperti frekuensi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI diminta mempertimbangkan nilai strategis yang dikandungnya.

Menurut Kuskridho Dodi Ambardhi, ahli komunikasi dan telekomunikasi dari UGM Yogyakarta, pertimbangan nilai strategis tersebut diperlukan mengingat pemanfaatan frekuensi ini mempunyai multiplier efek yang sangat luas.

Pemanfaatan frekuensi yang tidak optimal akan berdampak langsung bagi hak-hak rakyat di berbagai pelosok negeri. Salah satu hal yang harus dijamin oleh negara saat ini menurutnya adalah adanya layanan internet berkecepatan tinggi secara merata di seluruh daerah.

“Akses data atau internet saat ini sudah berkembang menjadi kebutuhan dasar bagi warga dan sudah menjadi bagian langsung kehidupan masyarakat kecil. Kominfo perlu mempersiapkan penataan ulang pita frekuensi dengan mempertimbangkan agenda prioritas Presiden Jokowi dalam pengembangan start-up nasional. Lelang frekuensi BWA misalnya, perlu mempertimbangkan operator yang terbukti berkomitmen membangun pemanfaatan frekuensi broadband secara optimal, efektif dan efisien”, paparnya dalam forum yang digelar Digital Culture Syndicate, di Jakarta (12/11/2019).

Dalam kesempatan yang sama, Yustinus Prastowo pengamat kebijakan pajak dan Direktur Eksekutif CITA berpendapat saat ini kita sedang berhadapan dengan buruknya kondisi pemanfaatan frekuensi BWA. Operator BWA berguguran satu per satu, hingga akhirnya sampai dengan tahun 2019 hanya tersisa 3 Operator, yaitu Berca, Telkom dan Indosat M2.

“Bergugurannya para operator BWA berdampak buruk antara lain: hilangnya kesempatan penciptaan lapangan kerja, gagalnya penguatan UMKM dan gagalnya ambisi penciptaan digital startup/bisnis aplikasi kelas dunia, buruknya konektivitas dan menurunnya pengembangan industri telekomunikasi domestik serta hilangnya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat menambah pundi-pundi keuangan negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia”, jelasnya.

Kurang optimalnya pemanfaatan frekuensi oleh perusahaan telekomunikasi pemegang lisensi frekuensi BWA 2300 MHz saat ini berdampak langsung pada hilangnya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor telekomunikasi informasi.

Sektor PNBP Kominfo dikatakan Yustinus terkena dampak langsung, akibat selama sepuluh tahun usia perizinannya, Kominfo hanya memperoleh 72% dari target PNBP BWA atau sekitar Rp4.1 Trilyun. Jumlah tersebut jauh lebih kecil nilainya apabila dibandingkan dengan pendapatan 2300 MHz yang diterima dari alokasi perizinan bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler yang mencapai 100%, yaitu dari Smartfren (sejak tahun 2014) atau senilai Rp 2.4 Trilyun dan dari Telkomsel (sejak tahun 2017) sekitar Rp4 Trilyun (termasuk Up Front Fee).

“Spektrum frekuensi radio merupakan sumberdaya terbatas dan strategis serta memiliki nilai keekonomisan yang tinggi. Oleh sebab itu harus dapat dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat”, tambah Yustinus.

Latest