spot_img
BerandaNewsTelcoKominfo Terbitkan Surat Teguran Pertama pada STI     

Kominfo Terbitkan Surat Teguran Pertama pada STI     

-

Jakarta, Selular.ID – PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI) selaku pemegang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler hingga kini belum menenuhi kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) tahun 2019 dan tahun 2020, dengan tunggakan berupa tagihan pokok serta denda per bulan Mei 2021 sekitar Rp435 Miliar.

Kini Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan sanksi administratif berupa penerbitan surat teguran pertama kepada STI sehubungan dengan tunggakan pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk IPFR, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021).

Baca juga: Pengamat: Walaupun Perusahaan Belum Untung, BHP Frekuensi Seharusnya Dibayar

Dalam hal ini apabila STI tidak segera melunasi kewajiban pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk IPFR tahun 2019 dan tahun 2020, Kementerian Kominfo akan melanjutkan pengenaan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan Kementerian Kominfo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/5) untuk selanjutnya berhak untuk melakukan pencabutan IPFR STI. Lalu melakukan penghentian operasional sementara kegiatan STI pada tanggal 1 Agustus 2021 yang dilanjutkan dengan pencabutan IPFR milik pada tanggal 1 November 2021 jika STI tidak melakukan pelunasan kewajiban pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan.

Untuk menjamin kelangsungan pelayanan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh STI, Kementerian Kominfo akan meminta STI untuk segera menyerahkan skenario perlindungan konsumen sebagai langkah antisipasi jika mereka gagal melunasi pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk IPFR tahun 2019 dan tahun 2020 yang dapat berakibat pencabutan IPFR.

Baca juga :  5G Mendominasi Pasar Smartphone Domestik Tahun Depan

Baca juga: Potensi Merger dan Lelang Frekuensi, Membuat Operator Semakin Kuat!  

Melalui surat teguran ini, Kementerian Kominfo juga menghimbau STI untuk segera melunasi kewajiban pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk IPFR tahun 2019 dan tahun 2020 sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Pada kesempatan berbeda, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung, Muhammad Ridwan Effendi kepada Selular mengungkapkan langkah menagih kewajiban pembayaran STI sudah tepat, karena berdasarkan amanat UU yang berlaku.

Baca juga :  5G Mendominasi Pasar Smartphone Domestik Tahun Depan

Kemudian dirinya juga berpandangan, sudah seharusnya pelaku industri telekomunikasi memiliki keseriusan dalam mengelar usahanya.

Baca juga: Buntut Merger Gojek Tokopedia, Persaingan Di Ranah Ekonomi Digital Kian Meruncing

“Perlu disadari industri telekomunikasi merupakan industri yang highly regulated dan cont intensive, sehingga diperlukan keseriusan dalam berusaha. Kalau niatnya berusaha, cost yang timbul seperti BHP frekuensi seharusnya dibayar walaupun perusahaan belum untung sekalipun,” tutur Ridwan.

Sekedar informasi, STI merupakan satu-satunya operator seluler di Indonesia yang beroperasi menggunakan pita 450 MHz. STI menggunakan merek dagang Net1 Indonesia untuk memasarkan layanan 4G LTE yang mereka miliki. Berdasarkan catatan di laman resminya, daya jangkau 4G LTE Net1 mencapai 100 km, paling luas untuk teknologi 4G di Indonesia.

spot_img

Artikel Terbaru