News Telco

Pengamat: Walaupun Perusahaan Belum Untung, BHP Frekuensi Seharusnya Dibayar

Jakarta, Selular.ID – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) kini tengah berupaya mendapatkan tunggakan Rp428 Miliar dari PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI), atas Biaya Hak Penggunaan (BHP) izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) tahun Keempat (2019) dan Tahun Kelima (2020). Disamping itu perusahaan yang memiliki merek dagang Net1 Indonesia diketahui masih tetap menggelar layanan komersilnya.

Merespon hal itu, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung, Muhammad Ridwan Effendi menuturkan jika sudah seharusnya pelaku industri telekomunikasi memiliki keseriusan dalam mengelar usahanya.

Baca juga: Potensi Merger dan Lelang Frekuensi, Membuat Operator Semakin Kuat!  

“Perlu disadari industri telekomunikasi merupakan industri yang highly regulated dan cont intensive, sehingga diperlukan keseriusan dalam berusaha. Kalau niatnya berusaha, cost yang timbul seperti BHP frekuensi seharusnya dibayar walaupun perusahaan belum untung sekalipun,” tutur Ridwan kepada tim Selular, Selasa, (11/5) sore.

Kasus STI pun kini menjadi gambaran terbaru dari kasus terhambatnya pembayaran BHP IPFR yang berpotensi merugikan negara. Yang sebenarnya jika ditelisik kasus serupa pernah bergulir sebelumnya.

yang cukup menyorot perhatian ialah ketika Kementerian Komunikasi dan Infomatika (Kemkominfo) memutuskan mencabut izin penggunaan frekuensi radio 2.3GHz milik PT First Media Tbk dan PT Internux (selaku operator penyedia layanan internet 4G Bolt) lantaran belum melunasi utang BHP.

Baca juga :  Indosat Ooredoo Hadirkan solusi iSOC Security dan Hybrid Cloud

Nasip serupa (pencabutan izin) pun tak dipungkiri dihadapi pula oleh STI. Yang dimana mereka untuk menyelenggarakan Net1 Indonesia yang mencakup daerah rural dengan memanfaatkan pita frekuensi 450 MHz.

Baca juga: Pengamat: Smartfren Dan Telkomsel Berpeluang Menjadi Operator 5G Pertama di Indonesia

Ya, yang dilakukan Kemkominfo sudah betul, harus sesuai dengan UU dan turunanya untuk terus dapat menagih utang tersebut. Dan memang STI dalam hal ini masih bisa tetap menggelar layanan komersilnya selama izin mereka belum di cabut, dan meskipun belum membayar hutang,” ungkap Ridwan.

Kemkominfo dalam hal ini mengungkapkan, hingga kini STI belum membayar tunggakan BHP IPFR yang jika ditotal tunggakan yang perlu dibayar kepada negara mencapai Rp 428 miliar, dengan rincian tunggakan tahun keempat (2019) yang jatuh tempo 30 November 2019 sebesar Rp212.970.309.964. Kemudian tunggakan tahun kelima (2020) yang jatuh tempo 30 November 2020, dengan total tagihan sebesar Rp 215.050.238.607.

Baca juga :  Biznet Perluas Jaringan ke Lebih Banyak Area di Kota Medan

Konsolidasi menjadi ideal

Tentunya setelah kasus ini bergulir, sepertinya menjadi penting untuk mengingat kembali peran penting konsolidasi antar operator.

Sebelumnya Kemkominfo pun telah kembali menegaskan agar operator telekomunikasi untuk terus melakukan konsolidasi agar industri menjadi jauh lebih sehat.

Baca juga: Lelang Frekuensi 2,3 GHz Dihentikan, Rencana 5G Pantang Mundur 

Hal ini disebabkan, jumlah operator telekomunikasi yang ada di Indonesia dinilai terlalu penuh, sehingga perlu dikerucutkan. Sekedar informasi saat ini setidaknya ada 7 operator seluler di Indonesia, Yakini PT. Hutchison 3 Indonesia (Tri), PT. XL Axiata (XL), PT. Indosat (Indosat), PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Ceria), PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT. Smartfren dan PT. Bakrie Telecom.

Tri Indonesia dan Indosat Ooredoo kini tengah berada ditahap negosiasi rencana penggabungan bisnis atau merger. Dan belum jelas ujung ceritanya.

Ridwan menekankan idealnya memang ada analisis pasar yang komperhensif untuk dijadikan roadmap dalam pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi kedepanya, “Dan memang penyelenggara jaringan selular idealnya hanya 4 pemain saja,” tandasnya.

About the author

Imantoko Kurniadi