Jakarta, Selular.ID –Industri telekomunikasi sepanjang tahun lalu mengalami perlambatan. Semua operator mengalami penurunan pendapatan, sehingga berujung pada negative growth. Hingga akhir 2018, negative growth yang baru kali pertama terjadi ini, diprediksi berkisar 5%-6%.

Demikian disampaikan oleh Ririek Adriansyah, Ketua Umum ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia), saat menyampaikan keynote speech di ajang Selular Business Forum, di Jakarta (17/1/2019).

Menurut Ririek, ada tiga faktor utama penyebab industri selular akhirnya mengalami negative growth.

“Pertama, kebijakan registrasi prabayar yang membuat jumlah pengguna menciut drastis. Kedua, menurunnya penggunaan legacy service (SMS dan voice). Ketiga, perang tarif khususnya data yang tak kunjung usai”, paparnya.

Diakui Ririek, kebijakan registrasi pelanggan prabayar berdampak langsung pada kinerja operator. Dengan diberlakukannya registrasi ulang, jumlah kartu yang selama ini beredar dan tidak jelas penggunanya, mengalami penurunan yang sangat signifikan. Alhasil, penurunan itu membuat revenue operator terpangkas dalam.

BACA JUGA:
Rendahnya Tarif Data Sebabkan Pertumbuhan Negatif Industri Telko Indonesia

Meski menurunkan pendapatan, registrasi prabayar bisa diibaratkan obat atau pil pahit bagi industri selular. Tak ada jalan lain, hal itu harus dilakukan jika ingin industri selular tetap sehat di masa depan.

“Dalam jangka pendek operator memang harus berkoban dulu. Akan suffer di awal namun akan membaik dalam jangka panjang. Kebijakan ini juga akan mendorong perbaikan dari industri lain, karena terkontrolnya pengguna ponsel. Kita harapkan tidak ada lagi penggunaan SIM card untuk hal-hal yang bersifat negatif”, papar Ririek.

Meski belum sepenuhnya memberikan hasil yang maksimal, selaku ketua ATSI, Ririek mengapresiasi kebijakan registrasi pra bayar yang ditempuh oleh Menkominfo Rudiantara.

Pasalnya, program ini sesungguhnya sudah dicanangkan sejak lama, namun baru bisa dieksekusi pada akhir 2017. Apalagi dalam kebijakan ini, Indonesia bisa dibilang telat karena hampir semua negara di dunia, sudah menerbitkan aturan mengenai program registrasi prabayar .

BACA JUGA:
Operator Diminta Taat Regulasi Prabayar

Untuk itu pihaknya selalu mendorong agar pemerintah konsisten dalam menjalankankan beleid ini. Agar tercipta tata kelola industri selular yang lebih baik.

Sebelumnya demi mencegah terjadinya pelanggaran, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang larangan penggunaan data kependudukan tanpa hak atau melawan hukum untuk keperluan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi.

SE Nomor 1 tahun 2018 yang ditandatangani Ketua BRTI Ahmad Ramli itu, ditujukan ke pucuk pimpinan semua operator yakni Telkomsel, Indosat, XL, Tri, Smartfren Telecom, Smart Telecom, Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dan seluruh penjual kartu  perdana prabayar, distributor, agen, outlet, pelapak, dan perorangan.

Tujuan dari dikeluarkannya SE agar ketentuan registrasi pelanggan tidak diinterpretasikan berbeda dan tidak disalahgunakan oleh setiap orang, termasuk operator  dan para mitranya.

BACA JUGA:
Pertumbuhan Industri Telekomunikasi Harus Berdampak Buat Masyarakat dan Negara

Tujuan lainnya agar tidak terjadi registrasi nomor MSISDN dengan jumlah yang tidak terbatas, tanpa hak atau melawan hukum.

BRTI melihat berdasarkan monitoring dan evaluasi dari registrasi prabayar masih terdapat kartu perdana jasa telekomunikasi yang dijual dalam keadaan aktif atau penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) untuk melakukan registrasi secara tanpa hak atau melawan hukum.

BRTI mewajibkan dalam mengedarkan kartu perdana operator atau distributor dan saluran penjualan lainnnya harus memastikan dalam keadaan tidak aktif kecuali akses kepada operator untuk keperluan registrasi.

Sementara untuk nomor MSISDN yang digunakan untuk keperluan tertentu seperti komunikasi Machine to Machine (M2M) yang kebutuhannya melebihi tiga nomor hanya dapat diregistrasi melalui gerai milik operator atau mitra.