Jakarta,Selular.ID – Seperti diketahui 17 November 2018 menjadi batas waktu bagi PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt) untuk melunasi pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio yang terhutang.

Kementeriaan Komunikasi dan Informatika menginformasikan (Kominfo), apabila PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux Tbk (Bolt) masih belum memenuhi kewajiban membayar BHP frekuensi radio sampai tanggal 17 November 2018, maka pemerintah mencabut izin penggunaan frekuensinya, bukan pengoperasiannya.

Karena belum juga menyelesaikan hingga batas yang ditentukan, maka Kominfo kelurkan SK pencabutan izin frekuensi terhadap tiga operator tersebut.

Ferdinandus Setu, (Nando), Plt Kepala Humas Kemenkominfo menjelaskan, bahwa Kominfo sedang memproses surat keterangan (SK) pencabutan izin frekuensi radio kepada ketiga operator tersebut.

BACA JUGA:
Kini Pelanggan Bolt Bisa Nikmati Layanan Smartfren

Lalu bagaimana nasib pelanggannya, dikatakan Nando, pengguna layanan Bolt tidak akan dirugikan meski izin penggunaan frekuensi radio 2,3 Ghz milik PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt) dicabut hari ini (Senin,19/08/18).

“Berdasarkan regulasi, mereka akan dialihkan ke operator baru yang mau menampung. Harus melalui persetujuan antara operator yang dicabut izinnya dengan operator baru, diawasi oleh Kominfo,” kata Nando, melalui pesan singkatnya.

Pasalnya, pelanggan Bolt yang masih aktif akan dialihkan ke operator baru, yang mau menampung pelanggan Bolt. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku manakala terjadi penutupan layanan.

Pengguna Bolt akan dialihkan ke operator yang ditentukan lewat proses persetujuan antara Bolt dengan operator bersangkutan. Ketika disinggung lebih detail bagimana mekanismenya, dan operator mana yang akan menerima pelanggan Bolt, Nando enggan menjawab secara pasti.

BACA JUGA:
Kominfo Cabut Frekuensi, Bolt dan First Media Gulung Tikar

Kasus Bolt Bukanlah yang Pertama

Masalah Pelanggan Akan Dialihkan ke Operator Lain bukanlah kali pertama, jika menelisik beberapa tahun kebelakang, Esia pun mengalami hal serupa. Awal 2016 menjadi tahun terakhir bagi esia dalam melayani pelanggannya, setidaknya di luar pulau Jawa. Operator CDMA nasional itu mengumumkan penutupan layanan di tanah air secara bertahap sejak 1 Januari 2016.

Saat itu, bagi pelanggan yang masih ingin menggunakan nomornya, dianjurkan untuk beralih ke jaringan Smartfren, dengan mengganti kartu esia dengan kartu Smartfren di gerai esia, beserta sisa pulsa yang dimiliki.

BACA JUGA:
Kominfo : Hutang Harus Dibayar Bolt dan First Media!

Saat itu layanan Esia  di pulau Jawa sudah distop seperti Semarang, Solo, Klaten, Wonogiri, Yogyakarta, Boyolali, Purwokerto, Cilacap, Tegal, Magelang, Salatiga, Surabaya, Mojokerto, Jember, Malang, Pasuruan, dan Kediri.Sementara kota-kota di luar pulau Jawa adalah Denpasar, Mataram, Makasar, Manado,Banjarmasin, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Medan, Padang, Bukittinggi, dan Batam.

Perlu diketahui. Nilai tagihan masing-masing adalah PT First Media Tbk (KBLV) menunggak Rp364,84 miliar untuk penggunaan frekuensi di Zona 1, Sumatera bagian utara, dan Zona 4 Jabodetabek dan Banten. Internux menunggak Rp343,57 miliar untuk penggunaan di Zona 4. Sedangkan Jasnita berutang Rp2,19 miliar untuk penggunaan di Zona 12 Sulawesi bagian Utara.