Jakarta, Selular.ID – Peredaran ponsel Black Market (BM) di Indonesia semakin marak. Sejumlah ponsel dari vendor smartphone global yang tidak dirilis di Indnesia, namun tetap masuk ke tanah air secara tidak resmi. Sejumlah oknum sengaja mengedarkan ponsel BM tersebut di Indonesia.

Pemerintah Indonesia terus memerangi ponsel BM tersebut melalui sejumlah lembaga. Salah satunya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kominfo melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis aplikasi bernama Sirani untuk mendeteksi ponsel BM.

BACA JUGA:
Cara Mudah Tambahkan Kontak ke Gmail

Dilansir situs resmi Kominfo, aplikasi Sirani ini memudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai sertifikasi resmi dari ponsel yang mereka gunakan.

“Melalui aplikasi ini, masyarakat dan pengguna bisa mengakses informasi mengenai daftar sertifikat, informasi sertifikasi, balai uji, hingga tarif sertifikasi perangkat telekomunikasi. Aplikasi mobile e-Sertifikasi Sirani ditujukan untuk mendukung perizinan online terpadu One Single Submission yang diresmikan Pemerintah,” jelas Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Ditjen SDPPI, Mochamad Hadiyana melalui keterangan tertulis di situs Kominfo.

BACA JUGA:
UMKM Tidak Mudah Naik Kelas, Ini Kendalanya

Aplikasi Sirani ini kini sudah tersedia di Play Store untuk perangkat Android. Untuk perangakat iOS belum tersedia.

Beberapa waktu lalu, Kominfo juga menggelar pertemuan dengan vendor ponsel dalam acara Temu Vendor 2018. Dalam Temu Vendor 2018, Kementerian Kominfo menegaskan kembali komitmen menumbuhkan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam negeri agar mampu bersaing baik di pasar lokal maupun internasional.

BACA JUGA:
2019 Seluruh Wilayah Indonesia Terlayani 4G LTE

Temu Vendor 2018 yang digelar Ditjen SDPPI ini membahas mengenai perubahan regulasi sertifikasi alat atau perangkat telekomunikasi, simulasi aplikasi e-Sertifikasi, serta kewajiban vendor produk telekomunikasi terhadap perlindungan konsumen dan penerapan post border.

“Dukungan pemerintah itu diberikan antara lain melalui kebijakan-kebijakan importasi komponen pendukung proses produksi TIK di dalam negeri serta insentif-insentif yang mendorong investor asing membangun fasilitas-fasilitas produksi di Indonesia,” tutup Hadiyana.