Friday, September 20, 2019
Home Karena Alasan Keamanan, Huawei Terancam Tak Bisa Ikut Tender 5G

Karena Alasan Keamanan, Huawei Terancam Tak Bisa Ikut Tender 5G

-

Jakarta, Selular.ID – Vendor jaringan terkemuka asal China, Huawei, sepertinya bakal terus menemukan jalan terjal dalam pengembangan bisnis dan teknologi 5G yang digadang-gadang akan memasuki masa komersialisasi dalam waktu yang tidak lama lagi. Setelah kegagalan memasuki pasar AS karena alasan keamanan nasional, virus yang sama juga mulai menjangkiti negara sekutu AS, yakni Australia.

Dalam sebuah artikel yang diturunkan oleh media terkemuka The Sydney Morning Herald, Ketua Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Australia mendesak pemerintah untuk tidak mensertakan raksasa Cina Huawei dalam tender pembangunan jaringan 5G di negeri itu.

Anggota parlemen dari Partai Liberal David Fawcett menyerukan kepada rekan-rekannya, termasuk Perdana Menteri Malcolm Turnbull dan menteri kabinet, selama pertemuan partai koalisi pada Selasa (19/6).

Seruan tersebut mewakili suara publik menyangkut kekhawatiran terhadap Huawei dari Partai Liberal menjelang keputusan penting tentang hak untuk mengajukan tawaran kontrak dengan tiga operator Australia : Telstra, Optus dan Vodafone, untuk membangun generasi berikutnya dari jaringan mobile.

Fawcett adalah anggota parlemen senior dari Partai Liberal. Ia merupakan senator dari wilayah Australia Selatan dan mantan anggota DPR yang juga ketua komite bersama tentang urusan luar negeri, pertahanan dan perdagangan.

Baca : RUU AS Larang Pemerintah Pilih Mitra Berteknologi Huawei dan ZTE

Pernyataannya termasuk panggilan bagi para pemimpin politik untuk mengambil garis keras terhadap ambisi China di wilayah tersebut, secara tidak langsung mengutip perdebatan Inggris di tahun 1930-an antara pemimpin konservatif Winston Churchill dan Neville Chamberlain.

“Kita perlu lebih Churchills dan lebih sedikit Chamberlains ketika datang ke China,” kata Senator Fawcett.

Anggota parlemen mengatakan peringatan Senator Fawcett bergema dengan rekan Liberal dan Nasional. Namun sejauh ini tidak ada tanggapan dari Perdana Menteri Malcolm Turnbull atau menteri kunci yang terlibat dalam keputusan apapun terhadap Huawei, termasuk Menteri Dalam Negeri Peter Dutton, Jaksa Agung Kristen Porter dan Menteri Komunikasi Mitch Fifield.

Namun sebelumnya, PM Turnbull telah menolak untuk berbicara tentang Huawei dan peluang melakukan penawaran untuk proyek 5G. Dengan tegas ia mengatakan tidak akan mengomentari masalah keamanan nasional.

Perdebatan mengenai kiprah vendor jaringan China, sejatinya udah mengemuka sejak beberapa waktu lalu. Badan Keamanan pemerintah Australia takut perusahaan terlalu dekat dengan pemerintah China dan Partai Komunis, menciptakan risiko “pintu belakang” yang dibangun ke dalam jaringan 5G untuk memberikan otoritas China akses ke komunikasi domestik.

Sementara jaringan yang dibangun adalah proyek-proyek komersial, dimana pemerintah federal tahun lalu mengeluarkan undang-undang baru yang memberikan kekuasaan untuk mengeluarkan bimbingan kepada perusahaan telekomunikasi tentang teknologi yang mereka gunakan, termasuk modifikasi dari sistem yang ada.

Sementara jaringan yang dibangun adalah proyek-proyek komersial, dimana pemerintah federal tahun lalu mengeluarkan undang-undang baru yang memberikan kekuasaan untuk mengeluarkan bimbingan kepada perusahaan telekomunikasi tentang teknologi yang mereka gunakan, termasuk modifikasi dari sistem yang ada.

Menanggapi seruan pemblokiran yang bisa merugikan bisnis mereka di negeri Kanguru, Huawei Australia telah menulis kepada semua anggota parlemen federal yang berisi penegasan bahwa perusahaan sudah meningkatkan kompetisi dan bisa melakukan hal yang sama dalam upaya menurunkan harga guna membangun jaringan 5G.

Baca juga: Huawei Rilis Perangkat 5G CPE Pertama di Dunia

“Meningkatnya persaingan tidak hanya berarti harga yang lebih murah tetapi yang paling penting akses yang lebih baik ke teknologi terbaru dan inovasi,” kata perusahaan itu dalam surat yang dikirimkan Jumat lalu dan diterima oleh banyak anggota parlemen pada hari Senin dan Selasa.

“Kami adalah perusahaan swasta, yang dimiliki oleh karyawan tanpa pemegang saham lainnya. Di 170 negara di mana kami beroperasi, kami mematuhi hukum dan pedoman nasional yang berlaku”, jelas pernyataan resmi Huawei.

Surat dari Huawei Australia ditandatangani oleh chairman John Lord, mantan laksamana di Angkatan Laut Australia, dan dua direktur: mantan anggota parlemen dari Partai Buruh negara bagian Victoria John Brumby dan mantan kepala eksekutif Aurizon Lance Hockridge.

Latest