Thursday, May 23, 2019
Home News Feature Survey Canalys Xiaomi Sudah Nomor Dua, Bagaimana Pembayaran Pajaknya?

Survey Canalys Xiaomi Sudah Nomor Dua, Bagaimana Pembayaran Pajaknya?

-

Jakarta, Selular.ID – Vendor asal Tiongkok, Xiaomi semakin memperkuat cengkramannya di Indonesia. Persepsi sebagai brand yang mengusung kualitas premium namun harga terjangkau, membuat vendor yang berbasis di Shenzen itu, dengan cepat diterima oleh konsumen di Indonesia.

Menurut lembaga survey terkemuka dunia Canalys, pengapalan smartphone lima vendor terbesar di tanah air selama kuartal pertama 2018 didominasi brand global. Samsung masih berada diperingkat teratas dengan market share 25,5%.

Kejutan diperlihatkan Xiaomi yang sudah nangkring di posisi kedua. Dengan penguasaan pasar sebesar 18,5%, Xiaomi sukses mengungguli tiga vendor dibawahnya, masing-masing Oppo (16,8%), Vivo (6,5%), dan Smartfren Andromax (5,6%).

Keberhasilan Xiaomi yang menyodok ke posisi dua terbilang mencengangkan. Pasalnya, posisi elit itu dicapai Xiaomi hanya dalam tempo singkat, yakni empat tahun saja sejak pertama kali memasuki pasar Indonesia. Padahal persaingan di industri ponsel dalam negeri sangat ketat, karena begitu banyaknya pemain yang terjun di bisnis ini.

Baca juga: Canalys: Top 5 Vendor Smartphone di Indonesia

Apalagi Xiaomi sendiri baru memenuhi aturan ketentuan TKDN belum terlalu lama. Persisnya pada akhir 2016, saat perusahaan bermitra dengan PT Satnusa Persada, sebagai EMS (Electronic Manufacturing Services) untuk merakit sejumlah varian Xiaomi yang khusus dipasarkan di Indonesia.

Pencapaian Xiaomi yang sangat cepat, membuat sejumlah kalangan skeptis dengan hasil riset Canalys itu. Apalagi riset tersebut jauh berbeda dengan data IDC pada Q4 2017 lalu dimana Xiaomi menepati urutan nomer 5 top 5 smartphone di Indonesia.

Ditengah perbedaan pandangan, Selular mencoba menelusuri apa yang menyebabkan market share Xiaomi dengan cepat membesar, mengalahkan vendor-vendor lain yang sudah lebih lama hadir di Indonesia.

Sumber Selular mengungkapkan, bisa saja market share yang dihasilkan Xiaomi sesuai riset Canalys itu merupakan gabungan, yakni produk resmi lewat mitranya di Batam (Satnusa) dengan smartphone BM (black market) yang masih banyak ditemui di pasaran, terutama dijual lewat media daring (e-commerce).

Sudah menjadi rahasia umum, sangat banyak ponsel ilegal beredar di pusat penjualan ponsel di Indonesia. Selain iPhone, salah satu smartphone yang banyak masuk secara tidak resmi adalah Xiaomi. Disinyalir penyebab maraknya ponsel ilegal Xiaomi adalah karena beberapa varian tidak masuk ke Indonesia.

Baca juga: Pedagang: xiaomi Belum Bisa lepas dari Cap Ilegal

Menanggapi maraknya ponsel ilegal tersebut, Xiang Wang, Senior Vice President Xiaomi, mengklaim bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama yang kuat dengan rekan distribusi dan retailer untuk menekan peredaran smartphone ilegal di pasaran.

“Selling point pertama kami adalah sangat komitmen dengan TKDN. Kami bekerjasama dengan local manufactur product di Indonesia untuk mengatasi permasalahan impor ilegal ini. Lalu yang kedua, Kami bekerja dekat dengan partner distribusi kami, Erajaya, dan retailer untuk mencegah peredaran produk ilegal. Kami juga butuh banyak dukungan dari pemerintah Indonesia untuk mengontrol perbatasan,” kata Xiang Wang kepada Selular beberapa waktu lalu.

Baca : Xiaomi: Butuh Support pemerintah tekan Produk BM

Wang juga menyarankan kepada konsumen Indonesia untuk membeli ponsel Xiaomi melalui jalur resmi. Ponsel resmi berarti memiliki garansi resmi, serta telah dioptimalisasi secara software dan hardware untuk bisa digunakan di Indonesia dengan lancar.

Pembayaran Pajak

Membesarnya market share Xiaomi tentu merupakan kabar baik bagi pemerintah, karena hal itu dapat membantu meningkatkan revenue dalam bentuk pembayaran pajak.

Sayangnya, jika peningkatan market share Xiaomi itu lebih karena kontribusi smartphone yang berasal dari jalur BM, maka hal itu tidak berdampak apa-apa. Malah yang terjadi, pemerintah dirugikan karena kehilangan potensi pajak yang sesungguhnya sangat besar.

Sejauh ini, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian terus gencar memerangi ponsel ilegal yang beredar di Indonesia, karena peredaran ponsel BM ini telah menyebabkan kerugian negara sekitar Rp1 triliun.

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartato, kerugian tersebut diperoleh dari penjualan ponsel ilegal yang mencapai 12 juta unit setiap tahunnya, sementara penjualan ponsel di dalam negeri mencapai 60 juta unit per tahun.

“Kalau kita bicara satu tahun 60 juta unit, berarti 20 persen ada 12 juta unit. Dari 12 juta unit itu kalau rata-rata harganya 100 dolar AS, sudah berapa? Kerugiannya bisa sampai Rp 1 triliun,” jelas Airlangga dalam satu kesempatan.

Airlangga menjelaskan, untuk melacak peredaran ponsel ilegal ini ia telah menggandeng perusahaan teknologi Qualcomm asal Amerika Serikat untuk mengidentifikasi ponsel yang akan masuk. Hal ini bertujuan mengecek jumlah ponsel ilegal yang beredar nantinya, dan Kemenperin akan melakukan pengecekan melalui International Mobile Station Equipment Identity (IMEI).

“Secara prinsip kita hanya mengolah data IMEI untuk melawan telepon ilegal. Kementerian yang lain nanti. Kalau data ini sudah terolah kita akan ada kerja sama lanjutan. Kemendag terkait impor ilegal, ke operator juga nanti berikutnya,” tegasnya.

Airlangga menambahkan, dengan beleid yang terbilang ketat, saat ini tidak ada lagi celah bagi importir untuk menyelundupkan ponsel. Sebab, semua merek ponsel telah diproduksi di Indonesia. Untuk 2017, produksi ponsel nasional meningkat dari 57 juta menjadi 60 juta unit. Perinciannya 11 merek dalam negeri dan sebelas merek luar negeri.

Sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Kemenperin, Kementerian Perdagangan juga mengklaim telah memperkuat jejaring pengawasan dan penegakan hukum terkait kegiatan perdagangan dan pengawasan barang beredar.

“Kami lebih kepada pengawasan barang setelah di pasar. Saya tidak berbicara ilegal dan legal. Tapi pengawasan barang perlu memenuhi parameter-parameter pengawasan barang seperti label, kartu garansi, dan manual book tertulis harus pakai Bahasa Indonesia kalau misalkan dari luar. Itu yang harus diperhatikan nantinya,” ujar Tjahya Widayanti, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.

Aturan TKDN yang sudah berjalan ini diharap bisa mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.

“Saya kan berhubungan dengan urusan perdagangan dalam negeri. Karena nanti smartphone merupakan salah satu produk lokal, jadi bagaimana kita meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,” ujarnya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diketahui telah memusnahkan jutaan barang sitaan sepanjang 2017 hingga awal 2018.

Pemusnahan barang sitaan ini diklaim sebagai yang terbesar dalam sejarah Bea dan Cukai. Nilai barang sitaan mencapai lebih dari Rp 150 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar lebih dari Rp 260 miliar.

Secara khusus, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penyitaan ponsel ilegal pada 2017-2018 mencapai 20.545 unit dari 1.208 kasus. Total perkiraan nilai barang mencapai Rp 59,6 miliar dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 10,3 miliar.

Dengan masih banyaknya peredaran ponsel BM, pemerintah mulai bersikap tegas. Setiap kementrian, mulai dari Kementerian Kominfo, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan, telah bersinergi untuk memerangi penyelundupan smartphone BM melalui berbagai sistem, termasuk validasi untuk pengguna pra bayar dan pengaktifan IMEI oleh operator. Diharapkan sinergi tersebut perlahan akan menuai hasil yang diharapkan.

Sri Mulyani mendorong persiapan sistem tersebut sebagai bentuk komitmen dari pimpinan lembaga terkait. Menurut dia, adanya perbaikan sistem selain bisa mengurangi potensi peredaran ponsel BM, juga akan memicu peningkatan investasi di Indonesia, khususnya industri ponsel. Sehingga ujung-ujungnya negara diuntungkan dengan terserapnya banyak tenaga kerja, alih teknologi , serta membesarnya pendapatan pajak.

Subscribe to Selular Newsletter

Dapatkan berita menarik seputar harga smartphone terbaru dan informasi telekomunikasi Indonesia.

Latest