DPD RI Minta Kominfo Kaji Dampak Penurunan Biaya Interkoneksi Terhadap Daerah

image

Jakarta,  Selular.ID – Kebijakan Kementeian Komunikasi dan Informatika RI yang akan menurunkan biaya interkoneksi dinilai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perlu dikaji ulang terutama bagaimana dampaknya bagi masyarakat daerah.

DPD RI seperti yang disuarakan oleh Achmad Muqowam, Ketua Komite I DPD RI  yang membidangi  antara lain pemerintahan daerah dan juga permasalahan daerah di perbatasan, mendesak Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkoinfo) agar memprioritaskan pembangunan jaringan telekomunikasi hingga menjangkau daerah-daerah terpencil.

Hal tersebut dimaksudkan agar rakyat di daerah bisa menikmati perkembangan teknologi informasi dan memudahkan komunikasi antar masyarakat di daerah dengan cepat dan murah. Sebab sampai saat ini masih banyak ketimpangan, dalam arti masih banyak masyarakat di daerah yang belum bisa menikmati jaringan internet sehingga sulit berhubungan dengan dunia lain.

Menurutnya, Menkominfo harus menjelaskan ke publik rencana kebijakan yang akan diputuskan, apakah dengan memangkas biaya interkoneksi itu berdampak positif atau menguntungkan.

“Jika dianggap menguntungkan, lalu siapa yang diuntungkan dan sebaliknya jika ada pengaruh negatif atau kerugian, bagaimana menjelaskannya. Ini yang harus diungkap ke publik,” katanya.

Lebih lanjut Muqowam juga mempertanyakan, apakah kebijakan yang akan diambil itu menguntungkan masyarakat atau menguntungkan daerah? Jangan sampai kebijakan memangkas biaya interkoneksi justru menimbulkan prokontra di masyarakat .

“Bagi kita, yang utama dan prioritas adalah bagaimana pembangunan jaringan telekomunikasi dan internet itu bisa menjangkau masyarakat hingga ke pelosok pedesaan. Jadi, jangkauan telekomunikasi dan informasi bisa lebih jauh menembus batas –batas daerah, sehingga jarak antara daerah-kota semakin dekat dari sisi komunikasi,” tegas Muqowam.

Sementara itu, Parlindungan Purba,  Ketua Komite II DPD RI yang membidangi  antara lain, perhubungan, pekerjaan umum, dan juga pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal, menyarankan agar perluasan jaringan harus menjadi prioritas utama Kementerian Kominfo.

Jika jaringan telekomunikasi sudah meluas dan menjangkau seluruh daerah, menurutnya masyarakat akan semakin dimudahkan dan diuntungkan. Sayangnya hal itu masih sangat jauh dari harapan.

“Fokus kita kan masyarakat di daerah yang selama ini banyak tertinggal dari sisi telekomunikasi dan juga listrik. Asal tahu saja, masih banyak desa dan kecamatan di Sumut dan daerah lain yang belum teraliri listrik, bagaimana dengan komunikasinya? Sama saja,” pungkasnya.