Beranda News E-Commerce Ketentuan KYC di E-Commerce Tidak Masuk Akal

Ketentuan KYC di E-Commerce Tidak Masuk Akal

-

image

Jakarta, Selular.ID – Kementrian Perdagangan telah mengeluarkan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai e-commerce. Dalam RPP tersebut pelaku bisnis online harus menerapkan prinsip Know Your customer (KYC), semua merchant maupun pembeli pun harus melakukan registrasi ke Kementrian Perdagangan.

Nurul Yakin Setyabudi, Ketua Indonesia Telecommunication User Group (IDTUG) berpendapat aturan tersebut merupakan hal yang konyol. “Pola bisnis internet yang berkembang berbeda dengan pola bisnis konvensional. Tidak bisa peer to peer disamakan, ada keunikan yang harusnya dipahami ,” jelasnya kepada Selular.ID (10/7/2015).

Menurutnya, iDEA sebagai asosiasi yang menaungi para pelaku e-commerce sudah melakukan KYC kepada merchant. Budi juga mensarankan agar iDEA membuat semacam platform untuk mendaftarkan merchant sehingga mendaftar satu-satu ke banyak tempat. Jadi ada semacam trustmark atau verisign  yang dilakukan dunia usaha.

“Biarkan industri melakukan self regulation. Kalau industri sudah mengatur dirinya sendiri pemerintah hanya perlu mengatur yang besar-besar saja seperti pola bisnisnya,” ungkapnya. Meski demikian, perlindungan terhadap konsumen juga harus tetap diperhatikan.

Lebih lanjut Budi menyampaikan peraturan pemerintah yang akan dibuat jangan sampai copy paste dengan apa yang ada dalm undang-undang perdaganagn dan jangan repetisi terhadap peraturan lain seperti domain yang sudah ada di peraturan lain dan kehandalan sistem yang sudah ada dalam PP No.82 tahun 2012.

“Peraturan itu harusnya enabler terhadap bisnis bukan menjadi barrier. Barrier untuk pelaku asing tidak apa-apa jangan pemain lokal yang dibatasi,” pungkasnya.

Artikel Terbaru