Selular.ID – Dua tahun kepemimpinan Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi momentum evaluasi terhadap kebijakan industri telekomunikasi nasional.
Salah satu persoalan yang masih membayangi operator seluler adalah tingginya beban regulasi, sementara insentif fiskal maupun keringanan biaya yang diharapkan dapat mempercepat investasi jaringan belum menunjukkan terobosan signifikan.
Persoalan ini menjadi sorotan karena operator telekomunikasi dituntut terus memperluas jaringan 4G dan 5G, meningkatkan kualitas internet, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Namun, kebutuhan investasi yang besar belum sepenuhnya diimbangi kebijakan yang memberikan ruang finansial lebih longgar bagi industri.
Baca juga:
- Mastel Imbau Pemerintah Segera Berikan Insentif untuk Percepat Penetrasi 5G Nasional
- Pemerintah Kembali Memberikan Insentif Kendaraan Listrik
Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menilai pemerintah harus segera menyeimbangkan target penerimaan negara dengan kemampuan operator membangun infrastruktur.
Heru Sutadi: Pengakuan Masalah Harus Jadi Kebijakan Konkret
Heru menyoroti besarnya beban regulasi yang selama ini ditanggung industri telekomunikasi.
Menurutnya, Kementerian Komdigi pada Oktober 2026 telah mengakui bahwa beban regulasi sektor telekomunikasi mencapai sekitar 13–14% dari pendapatan operator.
Angka tersebut menjadi persoalan serius karena biaya regulasi dapat mengurangi ruang perusahaan untuk mengalokasikan investasi jaringan.
“Menurut saya, persoalan utamanya adalah bagaimana menyeimbangkan penerimaan negara dengan kebutuhan investasi industri,” ujar Heru kepada Selular.
Ia menilai langkah pemerintah mengkaji deregulasi merupakan sinyal positif. Namun, evaluasi tersebut harus segera menghasilkan keputusan yang dapat dirasakan industri.
“Komdigi sendiri pada Oktober 2026 menyebut beban regulasi telekomunikasi mencapai sekitar 13–14% dari pendapatan operator dan pemerintah sedang mengkaji deregulasi. Ini menunjukkan persoalan tersebut sudah diakui, tetapi pengakuan perlu segera diterjemahkan menjadi kebijakan konkret,” tegasnya.
Biaya Frekuensi dan USO Perlu Dievaluasi
Heru meminta pemerintah meninjau kembali sejumlah komponen biaya yang menjadi kewajiban operator telekomunikasi.
Di antaranya adalah Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, kontribusi Universal Service Obligation (USO), serta berbagai pungutan lainnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dirancang agar penerimaan negara tetap terjaga tanpa menghambat investasi infrastruktur digital.
“Pemerintah perlu mengevaluasi biaya hak penggunaan frekuensi, kontribusi USO, dan pungutan lain agar tidak mengurangi kemampuan operator memperluas jaringan,” jelas Heru.
Evaluasi tersebut dinilai semakin mendesak seiring meningkatnya kebutuhan konektivitas data dan perluasan jaringan 5G.
Operator membutuhkan belanja modal besar untuk pengadaan perangkat, pembangunan jaringan, modernisasi infrastruktur, serta pengembangan kapasitas layanan.
Jika beban regulasi tetap tinggi, kemampuan industri memperluas jaringan secara berkelanjutan berpotensi tertekan.
“Jangan sampai kita menuntut internet cepat dan merata, tetapi struktur biaya justru membatasi investasi untuk mewujudkannya,” tegas Heru.
Dua Tahun Meutya Hafid, Insentif Operator Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Evaluasi dua tahun kepemimpinan Meutya Hafid tidak hanya berkaitan dengan capaian pembangunan infrastruktur digital, tetapi juga keberpihakan kebijakan terhadap keberlanjutan industri telekomunikasi.
Selama periode tersebut, persoalan tingginya biaya regulasi masih menjadi salah satu keluhan utama pelaku industri.
Di sisi lain, operator menghadapi kebutuhan investasi yang terus meningkat untuk memperluas jaringan, meningkatkan kapasitas, dan mendukung layanan digital generasi berikutnya.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi telekomunikasi yang lebih kompetitif.
Terlebih, insentif yang secara langsung meringankan kewajiban regulasi operator secara menyeluruh belum terlihat sebagai kebijakan yang telah terealisasi.
Bagi industri, kepastian mengenai penurunan beban biaya menjadi penting agar rencana investasi jangka panjang dapat disusun secara lebih terukur.
