Selular.ID – Tingkat adopsi jaringan 5G di Indonesia masih tergolong sangat rendah, yakni berada di bawah 10 persen meski teknologi tersebut telah diluncurkan secara komersial di pasar global sejak 2017.
Hal tersebut diungkapkan Sarwoto Atmosutarno, Ketua Umum Mastel, dikatakan Sarwoto, bahwa minimnya penetrasi ini terjadi akibat peran pemerintah yang cenderung terhenti pada tahap pelelangan frekuensi.
“Tanpa melanjutkannya dengan penyediaan paket insentif investasi yang konkret bagi para penyelenggara jaringan telekomunikasi,”ungkap Sarwoto, kepada Selular, dalam Bincang Eksekutif baru-baru ini.
Sarwoto menyebutkan, pendekatan regulasi saat ini yang dinilai belum cukup agresif dalam mendorong penggelaran infrastruktur secara masif di seluruh wilayah Indonesia.
Setelah proses lelang spektrum frekuensi selesai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terkumpul ke kas negara, pembuat kebijakan kerap menyerahkan seluruh beban pembangunan jaringan kepada industri.
Padahal, penyelesaian lelang spektrum baru merupakan langkah awal dari siklus investasi jangka panjang yang membutuhkan alokasi modal serta biaya operasional yang sangat besar dari pihak penyedia jasa telekomunikasi.
Dalam situasi industri saat ini, para operator telekomunikasi nasional seperti Telkomsel dan Indosat Ooredoo Hutchison dituntut untuk memperhitungkan tingkat pengembalian modal (return on investment) secara cermat sebelum mengeksekusi ekspansi jaringan 5G.
Pengalokasian pita frekuensi seperti 700 MHz maupun 2,6 GHz, yang secara teknis sangat potensial untuk memperluas cakupan layanan hingga ke kawasan rural atau pedesaan, menjadi sulit terealisasi apabila penyedia layanan tidak melihat potensi imbal hasil komersial yang jelas dalam waktu singkat.
Kondisi lambatnya adopsi teknologi generasi kelima ini juga diperparah oleh keterbatasan ekosistem perangkat pendukung di tingkat konsumen akhir.
Berdasarkan catatan Mastel, jumlah ponsel pintar (handset) yang telah dilengkapi kapabilitas jaringan 5G di tengah masyarakat Indonesia masih berada di bawah angka 20 persen dari total perkiraan 353 juta nomor pelanggan seluler yang aktif.
Ketimpangan antara ketersediaan infrastruktur dan kesiapan perangkat pengguna ini memicu keraguan operator untuk menginvestasikan modal dalam skala besar.
Untuk mengatasi kemandekannya penetrasi 5G nasional, Mastel mendesak pemerintah Indonesia agar mengadopsi langkah-langkah strategis yang telah diterapkan oleh sejumlah negara di kawasan Asia.
Negara-negara seperti China dan India, serta sesama anggota ASEAN seperti Malaysia dan Vietnam, berhasil memacu penggelaran 5G secara signifikan karena pemerintah mereka hadir secara aktif memberikan berbagai bentuk stimulan.
Insentif tersebut dapat berupa penyesuaian tarif biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi, kemudahan izin penggelaran menara, hingga skema bagi hasil yang mampu meringankan beban keuangan operator.
Kebutuhan akan insentif menjadi semakin mendesak mengingat fungsi pita frekuensi gelombang rendah, khususnya 700 MHz, sangat vital untuk menjangkau jangkauan geografis yang luas dengan efisiensi biaya yang lebih baik.
Tanpa adanya insentif khusus dari regulator, alokasi spektrum frekuensi yang didapatkan oleh operator berisiko hanya dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas jaringan 4G yang sudah ada.
Ketimbang digunakan membangun pemancar 5G baru yang membutuhkan investasi ekosistem secara menyeluruh.
Secara global, pemanfaatan jaringan 5G tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan komunikasi seluler masyarakat umum.
Tetapi juga menjadi tulang punggung digitalisasi sektor industri, manufaktur, dan layanan publik berbasis Internet of Things (IoT).
Keberadaan regulasi pendukung yang adaptif serta pemberian insentif finansial maupun non-finansial dari pemerintah diharapkan mampu mengurai hambatan investasi operator.
Baca Juga:Mastel Desak Pemerintah Mengakselerasi Digitalisasi Demi Target Ekonomi 8 Persen
Sinergi yang kuat antara pembuat kebijakan dan pelaku industri telekomunikasi menjadi kunci utama agar adopsi 5G di Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mencapai skala ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.
