Selular.ID – Dua tahun kepemimpinan Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendapat sorotan dari pengamat telekomunikasi.
Meski sejumlah program menunjukkan kemajuan, pemerintah dinilai masih memiliki pekerjaan rumah besar, terutama pemerataan jaringan 5G, tingginya biaya regulasi, penipuan digital, hingga transparansi moderasi konten.
Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif ICT, Heru Sutadi, menilai evaluasi dua tahun kepemimpinan Meutya Hafid harus dilakukan secara berimbang dengan melihat capaian sekaligus persoalan yang belum terselesaikan.
Menurut Heru, Kementerian Komdigi telah menjalankan sejumlah program penting, mulai dari perluasan konektivitas, pengembangan talenta digital, perlindungan anak di ruang digital, hingga pemberantasan judi online.
Namun, keberhasilan kementerian tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan jumlah program, regulasi, atau infrastruktur yang dibangun.
Heru Sutadi Soroti Kinerja Dua Tahun Meutya Hafid
Heru mengakui terdapat sejumlah kemajuan selama dua tahun kepemimpinan Meutya Hafid di sektor komunikasi dan digital.
Salah satunya adalah program perlindungan anak melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.
Selain itu, Komdigi juga mencatat upaya perluasan konektivitas, peningkatan kemampuan talenta digital, serta penanganan konten perjudian online.
Baca juga:
- Rapor Merah Meutya Hafid? Penipuan Digital Tembus Rp7,5 Triliun, Data Pribadi Masih Bocor
- Dua Tahun Meutya Hafid, Kritik Pemerintah Diduga Dibungkam di Media Sosial
Dari sisi tata kelola keuangan, Heru turut menyoroti keberhasilan kementerian mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan 2024 dan 2025.
“Menurut saya, evaluasi dua tahun ini perlu melihat dua sisi. Pada sisi kemajuan, Komdigi mencatat perluasan konektivitas, pengembangan talenta digital, program perlindungan anak melalui PP TUNAS, serta penanganan judi online,” ujar Heru kepada Selular.
“Kementerian juga mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk laporan keuangan 2024 dan 2025,” lanjutnya.
Meski demikian, Heru mengingatkan bahwa pencapaian administratif dan pelaksanaan program belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan transformasi digital secara menyeluruh.
Pemerataan 5G dan Biaya Regulasi Masih Jadi PR
Heru menilai salah satu tantangan besar yang masih dihadapi Komdigi adalah pemerataan layanan 5G di Indonesia.
Perluasan jaringan generasi kelima tersebut penting untuk mendukung kebutuhan konektivitas masyarakat dan perkembangan ekonomi digital.
Selain persoalan jaringan, Heru juga menyoroti perlunya efisiensi biaya regulasi yang ditanggung industri telekomunikasi.
Biaya regulasi menjadi perhatian karena berkaitan dengan kemampuan operator untuk melakukan investasi dan memperluas layanan.
Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu menciptakan ruang bagi industri agar tetap mampu mengembangkan infrastruktur sekaligus menyediakan layanan internet yang terjangkau.
“Namun, pekerjaan rumahnya masih besar: pemerataan 5G, efisiensi biaya regulasi, perlindungan masyarakat dari penipuan digital, dan transparansi moderasi konten,” tegas Heru.
Penipuan Digital dan Moderasi Konten Perlu Perhatian
Selain persoalan infrastruktur, Heru menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk penipuan digital.
Meningkatnya penggunaan layanan digital harus diimbangi dengan upaya menjaga keamanan pengguna.
Pemerintah juga dinilai perlu memastikan bahwa kebijakan moderasi konten dilakukan secara transparan.
Transparansi menjadi penting agar masyarakat dapat memahami alasan pembatasan konten dan memiliki kepastian mengenai penerapan aturan di ruang digital.
Dengan demikian, penguatan keamanan dan pengawasan ruang digital perlu berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat.
Keberhasilan Komdigi Harus Dirasakan Masyarakat
Heru menegaskan bahwa evaluasi dua tahun Meutya Hafid seharusnya menjadi momentum untuk mengubah indikator keberhasilan transformasi digital.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menampilkan jumlah jaringan yang dibangun, konten yang diblokir, maupun peserta pelatihan digital.
Ukuran keberhasilan harus bergeser kepada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dan pelaku industri.
“Dua tahun kepemimpinan di sektor digital seyogyanya menjadi momentum untuk mengubah ukuran keberhasilan. Kita tidak cukup hanya menghitung berapa kilometer jaringan dibangun, berapa juta konten diblokir, atau berapa banyak orang mengikuti pelatihan,” kata Heru.
“Yang lebih penting adalah apakah internet semakin terjangkau, industri semakin mampu berinvestasi, UMKM semakin produktif, masyarakat semakin terlindungi, dan ruang digital semakin transparan,” sambungnya.
Heru menilai, lima indikator tersebut dapat menjadi tolok ukur untuk menilai efektivitas kebijakan digital pemerintah ke depan.
Terlebih, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga daya saing industri dan peningkatan produktivitas ekonomi.
“Tahap berikutnya harus berfokus pada hasil yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar banyaknya program dan regulasi yang diluncurkan,” ujarnya.
Heru pun mengingatkan agar capaian transformasi digital tidak berhenti pada laporan kinerja kementerian.
“Transformasi digital tidak boleh hanya terlihat berhasil dalam laporan pemerintah; hasilnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Heru.
Evaluasi dua tahun kepemimpinan Meutya Hafid pada akhirnya menjadi ujian bagi Komdigi untuk membuktikan bahwa berbagai program digitalisasi tidak sekadar menghasilkan capaian administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, industri telekomunikasi, dan perekonomian Indonesia.
