Selular.ID – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengembangkan portal yang memungkinkan masyarakat memeriksa nomor seluler yang terdaftar menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya.
Fasilitas tersebut disiapkan agar masyarakat dapat mengetahui apabila terdapat nomor yang tercatat atas identitas mereka tanpa sepengetahuan pemilik NIK.
Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi, Dany Suwardany, menyampaikan pengembangan portal tersebut dalam paparan mengenai pembenahan registrasi kartu SIM dan penguatan keamanan ekosistem digital.
Melalui layanan itu, masyarakat nantinya diharapkan dapat mengidentifikasi nomor yang tidak dikenal dan mengajukan permintaan penonaktifan melalui operator seluler.
Portal tersebut masih dalam tahap pengembangan. Komdigi belum menyampaikan alamat situs maupun jadwal peluncuran yang dapat dijadikan acuan masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu menunggu pengumuman resmi sebelum menggunakan layanan pengecekan tersebut.
Masyarakat dapat menindaklanjuti nomor tak dikenal
Keberadaan portal pengecekan nomor menjadi relevan karena satu identitas kependudukan dapat berkaitan dengan sejumlah nomor seluler. Tanpa mekanisme pengecekan yang mudah, pemilik identitas bisa kesulitan mengetahui apakah datanya digunakan untuk mendaftarkan nomor yang tidak pernah mereka miliki atau gunakan.
Jika portal tersebut telah tersedia, masyarakat dapat memeriksa daftar nomor yang terhubung dengan NIK mereka. Apabila menemukan nomor yang tidak dikenal, pemilik identitas dapat mengajukan permintaan pemblokiran atau penonaktifan melalui gerai maupun kanal layanan operator terkait.
Mekanisme tindak lanjut melalui operator penting karena perusahaan telekomunikasi merupakan pihak yang mengelola layanan dan data registrasi pelanggan. Proses verifikasi tetap diperlukan agar permintaan penonaktifan tidak disalahgunakan oleh pihak lain untuk memutus layanan pelanggan yang sah.
Komdigi belum merinci bagaimana proses autentikasi pengguna portal, jenis bukti yang harus disiapkan, maupun mekanisme penyelesaian apabila terjadi perbedaan data. Detail tersebut akan menentukan kemudahan masyarakat dalam menggunakan layanan sekaligus menjaga keamanan informasi kependudukan.
Berbeda dengan layanan AduanNomor.id

Selain menyiapkan portal pengecekan nomor yang terdaftar dengan NIK, Komdigi telah memiliki kanal AduanNomor.id. Layanan tersebut digunakan untuk melaporkan nomor telepon yang diduga terlibat dalam tindak kejahatan digital, seperti penipuan atau penyalahgunaan sarana komunikasi.
Dalam paparannya, Dany menyebut laporan yang telah terbukti dan dilengkapi bukti dapat ditindaklanjuti dengan pemblokiran nomor dalam waktu 1 x 24 jam setelah persyaratan bukti dinyatakan lengkap.
Kedua layanan tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Portal pengecekan NIK diarahkan untuk membantu masyarakat mengetahui nomor apa saja yang terdaftar menggunakan identitas mereka. Sementara itu, AduanNomor.id berfokus pada pelaporan nomor yang digunakan untuk aktivitas kejahatan digital.
Pembedaan fungsi ini penting agar masyarakat dapat memilih kanal yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Nomor yang tidak dikenal dalam daftar registrasi perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme operator, sedangkan nomor yang digunakan untuk penipuan dapat dilaporkan melalui kanal pengaduan yang tersedia.
Perlindungan identitas di tengah penggunaan nomor seluler

Nomor telepon telah menjadi salah satu identitas penting dalam aktivitas digital. Selain untuk komunikasi, nomor seluler digunakan untuk menerima kode verifikasi, mengakses layanan keuangan, membuat akun platform digital, hingga memulihkan akses ke berbagai layanan daring.
Apabila nomor didaftarkan menggunakan identitas orang lain tanpa persetujuan, pemilik NIK berpotensi menghadapi risiko penyalahgunaan data. Karena itu, kemampuan memeriksa nomor yang terhubung dengan identitas kependudukan dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan pengawasan oleh masyarakat.
Rencana portal tersebut juga berkaitan dengan penerapan registrasi kartu SIM berbasis biometrik. Komdigi mencatat 41,49 juta registrasi biometrik hingga Oktober 2026.
Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat validasi identitas pelanggan, sementara portal pengecekan dapat memberi ruang bagi masyarakat untuk memantau penggunaan identitas mereka dalam proses registrasi.
Meski demikian, pengembangan layanan pengecekan harus memperhatikan keamanan data. Informasi nomor yang terhubung dengan NIK tidak boleh dapat diakses sembarang pihak.
Sistem perlu memastikan bahwa hanya pemilik identitas atau pihak yang berwenang yang dapat melihat dan mengajukan perubahan atas data tersebut.
Ketersediaan portal, kejelasan prosedur pengaduan, dan respons operator akan menentukan manfaat layanan bagi masyarakat.
Jika dikembangkan dengan mekanisme verifikasi dan perlindungan data yang memadai, fasilitas tersebut dapat membantu masyarakat mengenali potensi penyalahgunaan identitas sekaligus memperkuat pengawasan terhadap registrasi nomor seluler.
baca Juga:Â Langkah Mudah Cek Nomor HP Dari Berbagai Operator

