Selular.ID – Dua tahun kepemimpinan Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyisakan pekerjaan rumah besar dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional.
Meski jaringan 4G diklaim telah menjangkau lebih dari 98% wilayah Indonesia, perluasan jaringan 5G masih belum merata dan cenderung terkonsentrasi di kawasan perkotaan.
Memasuki tahun ketiga kepemimpinan Meutya Hafid sejak menjabat pada Oktober 2024, keberhasilan transformasi digital pemerintah mulai dipertanyakan, terutama terkait kemampuan mempercepat pemerataan internet berkecepatan tinggi.
Pasalnya, perluasan jaringan telekomunikasi tidak cukup hanya diukur berdasarkan capaian cakupan 4G, sementara kebutuhan konektivitas masyarakat dan industri terus meningkat.
Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menilai pemerintah harus lebih serius menyelesaikan persoalan investasi, regulasi, dan kesenjangan infrastruktur digital.
Dua Tahun Meutya Hafid, Pemerataan 5G Belum Maksimal
Heru mengakui Indonesia telah mencatat kemajuan dalam pembangunan konektivitas digital. Namun, capaian tersebut belum cukup untuk menjawab tantangan pengembangan teknologi jaringan generasi terbaru.
“Indonesia memiliki kemajuan dalam pembangunan konektivitas, tetapi perluasan 5G masih menjadi pekerjaan besar,” ujar Heru kepada Selular.
Menurutnya, pemerintah telah menyampaikan bahwa jaringan 4G menjangkau lebih dari 98% wilayah Indonesia.
Namun, sebaran 5G masih terbatas dan membutuhkan percepatan dalam beberapa tahun mendatang.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi kepemimpinan Meutya Hafid karena jaringan 5G merupakan salah satu fondasi penting untuk mendukung transformasi industri, Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), serta layanan digital berkecepatan tinggi.
Persoalannya, pembangunan 5G membutuhkan investasi besar, sementara kemampuan operator telekomunikasi tidak terlepas dari kondisi bisnis dan beban regulasi yang dihadapi.
“Tantangannya bukan hanya ketersediaan spektrum, tetapi juga biaya investasi, kepadatan pasar, kesiapan serat optik, dan keekonomian pembangunan di luar kota besar,” jelas Heru.
Baca juga:
- Bos XLSmart Sebut Syarat Komdigi Hambat Penetrasi Perangkat 5G Indonesia
- MASTEL Sebut 5G Belum Cuan, Telekomunikasi Indonesia Mau Dibawa Ke Mana?
Komdigi Didesak Berikan Insentif, Bukan Sekadar Target
Heru menilai pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih konkret untuk mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
Ketersediaan spektrum frekuensi memang penting, tetapi tidak otomatis menjamin operator akan memperluas jaringan apabila biaya pembangunan tidak sebanding dengan potensi pendapatan.
Persoalan tersebut terutama muncul di wilayah dengan kepadatan penduduk rendah dan daya beli masyarakat yang terbatas.
Karena itu, Komdigi perlu mendorong skema berbagi infrastruktur, memberikan kepastian regulasi, serta menyiapkan insentif investasi yang terukur.
“Pemerintah perlu mendorong berbagi infrastruktur, kepastian regulasi, serta insentif yang terukur,” tegas Heru.
Tanpa kebijakan tersebut, ekspansi 5G berisiko lebih banyak dilakukan di wilayah yang secara komersial menguntungkan.
Akibatnya, kesenjangan kualitas konektivitas antara kota besar dan daerah berpotensi terus berlangsung.
Komdigi Klaim Spektrum Terjangkau, tetapi 5G Belum Merata
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail, menyatakan pemerintah telah mengubah pendekatan pengelolaan spektrum frekuensi dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Senin (19/10/2026), Ismail menegaskan bahwa spektrum tidak boleh hanya menjadi instrumen penerimaan negara, tetapi juga harus mendukung investasi jaringan.
“Spektrum bukan hanya tentang bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan dari pemanfaatannya, tetapi juga tentang bagaimana memastikan biaya pemanfaatan spektrum tetap terjangkau,” ujar Ismail.
Ia bahkan menilai operator saat ini memiliki ruang yang cukup untuk mengembangkan jaringan 5G.
“Menurut saya, sekarang seluruh operator memiliki ruang yang cukup untuk membangun jaringan 5G,” katanya.
Namun, pandangan pemerintah tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan yang disoroti Heru.
Sebab, harga spektrum hanyalah salah satu komponen dalam investasi jaringan. Operator juga harus memperhitungkan pembangunan menara, ketersediaan jaringan serat optik, biaya operasional, dan potensi pengembalian investasi.
Dengan demikian, keberhasilan kebijakan Komdigi seharusnya tidak berhenti pada tersedianya frekuensi, melainkan dibuktikan melalui perluasan cakupan dan pemanfaatan jaringan 5G secara nyata.
Heru Sentil Ukuran Keberhasilan Pemerintah
Heru juga mengkritisi cara pemerintah mengukur keberhasilan transformasi digital.
Menurutnya, dua tahun kepemimpinan di sektor digital seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah program pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur, pemblokiran konten ilegal, maupun penyelenggaraan pelatihan digital tidak cukup dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan.
“Dua tahun kepemimpinan di sektor digital seyogyanya menjadi momentum untuk mengubah ukuran keberhasilan. Kita tidak cukup hanya menghitung berapa kilometer jaringan dibangun, berapa juta konten diblokir, atau berapa banyak orang mengikuti pelatihan,” tegas Heru.
Menurutnya, pemerintah harus mulai mengukur keberhasilan berdasarkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelaku industri.
“Yang lebih penting adalah apakah internet semakin terjangkau, industri semakin mampu berinvestasi, UMKM semakin produktif, masyarakat semakin terlindungi, dan ruang digital semakin transparan,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut menjadi kritik terhadap pendekatan pembangunan digital yang terlalu menitikberatkan pada pencapaian administratif dan statistik program.
Padahal, pembangunan jaringan telekomunikasi seharusnya memberikan dampak langsung terhadap produktivitas ekonomi, daya saing industri, serta pemerataan akses digital.
Meutya Hafid Dituntut Buktikan Hasil, Bukan Sekadar Laporan
Heru menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan 5G tidak seharusnya hanya dihitung berdasarkan jumlah kota yang telah mendapatkan layanan.
Ukuran yang lebih relevan adalah seberapa luas masyarakat dan sektor industri dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan biaya terjangkau.
“Keberhasilan 5G bukan sekadar berapa kota yang terjangkau, melainkan seberapa luas masyarakat dan industri bisa memanfaatkannya dengan harga terjangkau,” katanya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi tantangan bagi Meutya Hafid untuk memastikan agenda transformasi digital tidak hanya menghasilkan pencapaian dalam laporan kinerja kementerian.
Setelah dua tahun menjabat, pemerintah perlu menunjukkan langkah yang lebih konkret dalam mempercepat investasi, memperluas konektivitas 5G, dan mengurangi kesenjangan digital antardaerah.
Terlebih, perkembangan teknologi AI dan digitalisasi industri akan semakin membutuhkan jaringan telekomunikasi yang andal, cepat, serta terjangkau.
“Transformasi digital tidak boleh hanya terlihat berhasil dalam laporan pemerintah; hasilnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Heru.
Dengan demikian, tantangan terbesar Meutya Hafid memasuki tahun ketiga bukan sekadar mempertahankan capaian pembangunan jaringan, tetapi memastikan kebijakan Komdigi mampu mendorong investasi dan menghadirkan konektivitas digital yang benar-benar merata di Indonesia.
