Selular.ID – Pemerintah mulai menyiapkan langkah besar untuk membenahi industri telekomunikasi nasional.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) tengah mengkaji deregulasi menyeluruh guna memangkas beban operasional operator seluler yang saat ini mencapai 13–14% dari total pendapatan industri.
Tingginya beban regulasi tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan bagi operator telekomunikasi dalam memperluas investasi dan meningkatkan kualitas layanan digital di Indonesia.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo mengatakan pemerintah tengah mencari formula kebijakan yang mampu menciptakan industri telekomunikasi lebih sehat, efisien, dan kompetitif.
Baca juga:
- Lelang Spektrum Frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz Bakal Dilakukan Tahun Ini
- Lonjakan PNBP: Komdigi “Pesta Pora” Saat Operator Selular Sesak Nafas Gegara Beban Regulatory Charge
Langkah deregulasi ini juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi hingga 5%, sekaligus membuka ruang investasi yang lebih besar bagi pembangunan infrastruktur digital.
Beban Regulasi Operator Capai 14% Pendapatan
Berbicara dalam forum Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026), Angga mengungkapkan bahwa beban regulasi atau regulatory cost yang ditanggung operator telekomunikasi saat ini tergolong tinggi.
Menurutnya, biaya tersebut menyerap sekitar 13–14% dari total pendapatan industri telekomunikasi nasional.
Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah karena beban biaya yang besar dapat membatasi ruang operator untuk melakukan investasi jaringan dan meningkatkan kualitas layanan.
Padahal, kebutuhan pembangunan infrastruktur telekomunikasi terus meningkat seiring pertumbuhan penggunaan internet, layanan digital, dan kebutuhan konektivitas masyarakat.
Angga menegaskan deregulasi tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan keringanan kepada perusahaan telekomunikasi.
“Deregulasi bukan semata-mata untuk mempermudah kegiatan usaha, melainkan menciptakan ekosistem investasi yang efisien, kompetitif, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas untuk rakyat,” ujar Angga.
Pemerintah Cari Formula agar Negara Tak Dirugikan
Meski berupaya mengurangi beban industri, Kemenkomdigi menegaskan kebijakan deregulasi tetap harus mempertimbangkan kepentingan negara.
Pemerintah tidak ingin penyederhanaan aturan justru mengorbankan penerimaan negara yang berasal dari aktivitas industri telekomunikasi.
Karena itu, evaluasi regulasi dilakukan dengan mencari keseimbangan antara kemampuan investasi operator, penerimaan negara, dan manfaat layanan bagi masyarakat.
“Kita mencoba mencari titik tengah, artinya negara juga tidak boleh dirugikan. Tapi utamanya, kita berbuat yang terbaik untuk rakyat,” tegas Angga.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan industri tanpa mengabaikan kontribusi sektor telekomunikasi terhadap perekonomian nasional.
Namun, Kemenkomdigi belum merinci regulasi maupun komponen biaya yang akan menjadi prioritas penyederhanaan.
Deregulasi Diharapkan Percepat Investasi Jaringan
Rencana deregulasi menjadi perhatian penting bagi industri telekomunikasi yang membutuhkan belanja modal besar untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kapasitas layanan.
Operator seluler harus terus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas jaringan 4G, serta pengembangan layanan 5G.
Di sisi lain, kebutuhan konektivitas semakin besar seiring berkembangnya ekonomi digital, layanan berbasis cloud, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Apabila beban regulasi dapat ditekan, operator berpotensi memiliki ruang keuangan lebih luas untuk mendukung investasi infrastruktur.
Efisiensi tersebut juga diharapkan membantu industri menghadirkan layanan internet yang lebih terjangkau dan berkualitas.
Meski demikian, penurunan beban regulasi tidak otomatis membuat tarif internet langsung turun. Dampaknya akan bergantung pada kebijakan operator, kondisi persaingan, serta implementasi deregulasi.
Target Pertumbuhan Industri Telekomunikasi 5%
Selain meningkatkan efisiensi, pemerintah menargetkan kebijakan deregulasi dapat mendukung pertumbuhan industri telekomunikasi hingga 5%.
Target tersebut menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis operator dan kebutuhan masyarakat terhadap konektivitas digital.
Bagi industri, kepastian regulasi dan struktur biaya yang lebih efisien menjadi faktor penting untuk mendorong investasi jangka panjang.
Sementara bagi masyarakat, keberhasilan deregulasi diharapkan tercermin melalui peningkatan kualitas jaringan, perluasan jangkauan layanan, dan akses internet yang semakin terjangkau.
Kemenkomdigi kini menghadapi tantangan untuk merumuskan kebijakan yang mampu menekan beban operator tanpa mengurangi penerimaan negara secara tidak proporsional.
Dengan beban regulasi yang disebut mencapai 14% dari pendapatan industri, hasil kajian deregulasi akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan arah investasi dan pertumbuhan sektor telekomunikasi Indonesia.
