Jumat, 19 April 2024
Selular.ID -

Pemulihan Industri Telekomunikasi: 4 Program Menkominfo Budi Arie yang Hingga Kini Masih Sebatas “Omon-Omon”

BACA JUGA

Uday Rayana
Uday Rayana
Editor in Chief

Selular.ID – Tak dapat dipungkiri, sejak memasuki era 4G pada 2014, industri selular kini menjadi tumpuan tumbuhnya ekonomi digital.

Dalam catatan ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia), lebih dari Rp 4.000 triliun ekonomi digital berputar di Indonesia saat ini.

Senada dengan ATSI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Penawaran Umum Perdana Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, di Jakarta, Senin (11/4/2022), mengungkapkan bahwa ekonomi digital Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara.

Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai sekitar USD 70 miliar pada 2021. Jumlah itu terus meningkat, diperkirakan menembus USD 146 miliar pada 2025.

Ironisnya, di saat ekonomi digital berkembang sangat pesat, industri selular malah sedang tidak sedang baik-baik saja.

Tercermin dari pertumbuhan yang kini menukik tajam, hanya berkisar 5% – 6% per tahun. Padahal dua dekade lalu, saat basic service (voice dan SMS) masih medominasi, pertumbuhan mampu mencapai double digit.

Malahan pada 2018, akibat perang tarif data yang memuncak, industri yang kini menjadi pilar ekonomi digital ini terjungkal. Tumbuh negatif, minus 6,4%.

Lihat Juga: 

Ini adalah kali pertama industri selular mengalami negative growth sejak teknologi AMPS (Advanced Mobile Phone System) dan GSM (Global System for Mobile), yang merupakan nenek moyang teknologi selular, pertama kali masuk ke Indonesia pada 1991 dan 1993.

Rendahnya pertumbuhan operator selular, menunjukkan industri ini sedang tidak sehat. Alhasil, sejumlah kalangan menyuarakan agar pemerintah bergerak cepat, agar industri ini tidak semakin semaput.

Di sisi lain, Menkominfo Budi Arie Setiadi, tidak tinggal diam. Menteri yang mantan Ketua Umum ormas Projo (Pro Jokowi) itu, menggaungkan empat program yang bisa membantu pemulihan industri strategis ini.

Keempatnya adalah: lelang spektrum 700 Mhz dan 26 Ghz, pemangkasan regulatory charge, pemberian insentif 5G, dan mendorong langkah merger XL Axiata dengan Smartfren.

Sayangnya, dari empat program itu, hingga kini tak satu pun yang terealisasi. Mari kita telisik mengapa program-program itu masih mandek, meski sudah dicetuskan sejak akhir tahun lalu.

  1. Pemberian Insentif 5G

5G

Guna mempercepat penetrasi 5G, Menkominfo Budi Arie Setiadi bersedia memberikan insentif kepada operator selular.

Budi Arie Setiadi mengatakan hal itu sebagai langkah strategis agar jaringan 5G dapat dioptimalkan untuk peningkatan kecepatan internet di Indonesia yang lebih baik.

“Jadi negara investasi dulu tidak usah bayar sehingga bisa lebih murah operator mau melakukan investasi dalam jumlah yang besar,” kata Budi di Jakarta, Kamis (28/09/2023).

Budi Arie optimistis kecepatan internet Indonesia terus meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi digital.

Menurutnya, Kominfo senantiasa mendorong agar kecepatan internet Indonesia menduduki peringkat 10 besar di dunia dengan jaringan 5G. Oleh karena itu, Kominfo tetap fokus pada penyelenggaraan infrastruktur digital.

“Memang perlu investasi yang besar, dana yang besar dan perlu komitmen yang besar untuk mewujudkan infrastruktur digital,” katanya.

Menkominfo menargetkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk peringkat ke-4 dunia dapat menempati peringkat ke-10 di dunia dalam penyelenggaraan jaringan 5G.

Baca Juga: Indonesia Jadi Pasar di Bidang Teknologi, PR Bagi Kominfo

Rencana pemberian insentif, tentu disambut baik oleh operator selular. Untuk memuluskan rencana tersebut telah dibentuk task force bersama, antara operator selular dan Kominfo.

Sayangnya, rencana pemberian insentif 5G masih belum menemukan titik temu. Demi mendorong keberlanjutan industri, operator selular diketahui meminta penurunan BHP spektrum lama sebesar 20%. Sedangkan untuk yang baru, diberikan grace period antara 3 hingga 4 tahun

Di sisi lain, insentif yang diminta operator dapat berdampak pada target PNBP yang sudah dipatok Kemenkominfo. Sehingga mengurangi setoran kepada pemerintah.

Untuk diketahui, Kominfo menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2024 sebesar Rp 25,58 triliun. Target itu meningkat sebesar Rp 471,21 miliar dibandingkan 2023.

Ironisnya, sebagian besar dari PNBP itu berasal dari lelang spektrum yang dibayarkan operator pemenang lelang. Padahal operator kini tengah ‘kembang kempis’.

Dengan pertumbuhan yang tak lagi mewah, wajar jika operator mendesak Kominfo agar mengubah mekanisme lelang. Baik dari sisi harga yang lebih terjangkau maupun metode pembayaran.

  1. Lelang Spektrum 700 Mhz dan 26 Ghz

Bagi operator selular, frekuensi merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan. Dengan memiliki tambahan spektrum di pita 700 MHz dan 26 Ghz, operator dapat memberikan layanan yang lebih optimal para pelanggan.

Itu sebabnya, rencana Kominfo menggelar lelang spectrum 700 Mhz dan 26 Ghz disambut baik oleh operator selular.

Kehadiran dua spektum tersebut, akan berdampak pada peningkatkan jangkauan (coverage) maupun kualitas layanan yang diterima oleh pelanggan dalam bentuk peningkatan kecepatan broadband.

Sayangnya hingga memasuki pertengahan Maret 2024, rencana lelang spectrum 700 Mhz dan 26 Ghz yang sebelumnya direncanakan pada awal tahun ini, dipastikan mundur.

Hal itu disampaikan Ismail, Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo.

“Belum ada tenggat waktu untuk menggelar lelang, karena masih terdapat penyesuaian, juga koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya”, ujar Ismail, di sela-sela peresmian Huawei 5G Warehouse di Ckarang, Bekasi (7/3/2024).

Ismail mengakui, lelang belum dapat digelar karena menunggu regulasi insentif 5G. Saat ini skema insentif masih dalam tahap komunikasi dengan Menteri Keuangan dan sejumlah stakeholder terkait.

Ismail menyebutkan, saat ini Kominfo sudah bergerak, tapi belum bisa memastikannya. Hal ini mengingat, menurut Ismail, harus ada kordinasi antar instansi, sehingga pihaknya tidak bisa menentukan sendiri.

Untuk diketahui, lelang frekuensi 700MHz dan 26GHz kali ini berbeda dengan lelang-lelang sebelumnya.

Kominfo akan menggelar lelang bersamaan dengan penerbitan regulasi insentif 5G. Insentif tersebut berupa subsidi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pembayaran BHP frekwensi.

Pengurangan BHP frekwensi sejalan dengan usulan operator selular yang menilai komponen tersebut sudah sangat tinggi, dan membebani Capex.

Baca Juga: Kominfo Klaim Semua Operator Berminat Ikut Lelang Spektrum 700 Mhz

Halaman Selanjutnya..

- Advertisement 1-

BERITA TERKAIT

BERITA PILIHAN

BERITA TERBARU