Jumat, 24 Mei 2024
Selular.ID -

Pemulihan Industri Telekomunikasi: 4 Program Menkominfo Budi Arie yang Hingga Kini Masih Sebatas “Omon-Omon”

BACA JUGA

Uday Rayana
Uday Rayana
Editor in Chief
  1. Pemangkasan Regulatory Charge

Kementrian Komunikasi dan Informatika

GSMA, asosiasi operator selular global menyebutkan komposisi rata-rata BHP terhadap pendapatan di Asia Pasifik mencapai 8,7%, sementara secara global hanya sebesar 7%.

Sementara di Indonesia, regulatory charge yang dibayarkan operator kepada pemerintah, terutama dalam bentuk lisensi spectrum terbilang tinggi, melebihi indeks global.

Dalam catatan ATSI, regulatory charge rata-rata berkontribusi 20% sampai 25% dari total biaya operasional (opex).

Otomatis beban BHP di Indonesia itu sudah terlampau tinggi, serta sudah masuk pada fase tidak mendukung keberlanjutan industri.

Itu sebabnya, penggelaran jaringan 5G menjadi mandek, karena beban investasi yang sangat besar yang harus ditanggung oleh operator.

Menyadari hal itu, Menkominfo Budi Arie sudah bersedia untuk memberikan solusi. Terdapat dua opsi yang ditawarkan untuk mendorong Telkomsel, Indosat dan XL Axiata menggelar teknologi terbaru.

Insentif tersebut nantinya antara keringanan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi ataupun rumusan perhitungan ongkos regulator (regulatory charges) yang diperbaharui.

Budi mengakui saat ini industri telekomunikasi sedang berdarah-darah karena regulatory charges yang terlalu besar. Padahal di sisi lain, Indonesia membutuhkan penggelaran jaringan yang lebih masif dan merata.

Meski sudah menyadari bahwa regulatory charges terlampau tinggi, Kominfo tidak bisa sendirian dalam memutuskan pengurangan beban biaya yang mencekik operator selular itu.

Seperti disampaikan oleh Ismail, Dirjen SDPPI, karena terkait dengan PNBP, Kominfo wajib berkoordinasi dengan kementerian lain, agar tidak menjadi boomerang di kemudian hari. Kini ‘bola’ berada di kementerian/lembaga lain, terutama Kementerian Keuangan.

Meski regulatory charges belum dapat dipangkas, namun Ismail mengklaim Kominfo selalu berusaha mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pas dengan kondisi industri saat ini, sehingga bisa mendukung keberlanjutan bisnis operator.

Baca Juga: Menkominfo Ngebet Internet 100 Mbps, Padahal Pemerataan Belum Maksimal

“Kominfo memberikan kemudahan-kemudahan spektrum frekuensi, kami berdiskusi teman-teman ini soal spektrum agar affordable, sehingga regulatory charges bisa ditekan,” kata Ismail, dalam Tech and Telco Summit 2024, di Jakarta (5/3).

Kominfo juga telah memberikan keleluasaan untuk menerapkan spectrum sharing agar terjadi inovasi.

“Kami juga memberikan kesempatan untuk berinovasi, menjadikan network, kalau hanya jualan bandwidth susah, tapi harus jualan solusi.”

Kemudian, Kominfo juga membantu pembangunan infrastruktur di area yang sulit dijangkau dan biaya pembangunannya mahal lewat program BAKTI dalam bentuk satelit atau BTS.

  1. Mendorong Merger XL Axiata dan Smartfren

Mendorong Merger XL Axiata dan Smartfren

Belakangan isu merger antara XL Axiata dan Smartfren kembali berhembus kencang. Pencetusnya adalah Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Budi secara tegas mendorong konsolidasi di industri telekomunikasi terus berlanjut. Targetnya hanya ada tiga operator selular yang beroperasi di Indonesia.

Paca merger terakhir pada awal 2021 yang menghasilkan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), saat ini tersisa empat operator selular yang beroperasi.

Keempatnya adalah Telkomsel (anak perusahaan PT Telkom), IOH (anak perusahaan Qatar Telecom dan Hutchison Hong Kong) sebagai perusahaan hasil merger Indosat dan Tri Indonesia, XL Axiata (anak perusahaan Axiata Malaysia), serta Smartfren Telecom (anak perusahaan Sinar Mas Group).

Menkominfo beralasan, menciutnya jumlah operator selular dapat mendorong industri telekomunikasi yang lebih efisien dan sehat. Dia beralasan banyak negara saat ini hanya dilayani oleh tiga operator saja.

“Konsolidasi harus tercipta untuk menjadi tiga operator sehingga terjadi peningkatan kualitas pelanggan, jaringan yang lebih kuat serta efisiensi biaya,” kata Budi Arie, Kamis (28/9/2023).

Budi pun secara terbuka mendorong agar operator lain seperti Smartfren melakukan merger dengan operator lainnya.

“Selain opsi merger dengan XL, bisa juga Smartfren merger dengan operator lainnya baik Indosat maupun Telkomsel. Yang terpenting konsolidasi menjadi tiga operator bisa terwujud,” jelas Budi Arie.

Baca Juga: Menkominfo Ngebet Internet 100 Mbps, Padahal Pemerataan Belum Maksimal

Untuk mendorong terjadinya konsolidasi, Menkominfo berjanji pemerintah akan memfasilitasi proses merger Smartfren agar tercipta industri telekomunikasi yang lebih baik dan sehat.

Budi Arie haqul yakin lewat konsolidasi, industri telco dapat mendongkrak kualitas layanan internet di Indonesia.

Saat ini, menurutnya, kecepatan internet Indonesia nomor 9 dari 10 negara Asean dan nomor 121 dari 182 negara di dunia.

“Ini sangat memprihatinkan. Padahal kita berjuang untuk menjadi negara maju,” pungkas Budi Arie.

Meski telah berupaya mendorong konsolidasi, upaya menggabungkan Smartfren dan XL Axiata belum disambut antusias oleh kedua operator.

Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys menyebutkan bahwa pihaknya terbuka untuk melakukan merger.

“Pemerintah sebagai pengelola spektrum ini mengalami suatu kendala kalau harus membagi spektrum yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan ke depan. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong industri ini konsolidasi,” kata Merza, kepada Selular.

Lebih lanjut Merza menjelaskan, apabila merger terjadi maka tidak hanya sumber finansial saja yang mampu mengakselerasi kinerja perusahaan.

“Oleh sebab itu pemerintah sangat mendorong konsolidasi terjadi. Memang kemarin Indosat-Tri berhasil merger, sehingga kami yang tersisa ini didorong untuk konsolidasi,” ujarnya.

Meski demikian, Merza tidak dapat memastikan jika upaya korporasi ini akan terjadi. Menurutnya, jika memang kedua manajemen berjodoh, hal ini akan terjadi. Akan tetapi sebaliknya, jika tidak menemukan titik temu, upaya merger sulit untuk dapat direalisasikan.

Seperti halnya Merza, CEO XL Axiata Siswarini juga menanggapi rumor merger kedua operator. Di sela-sela acara Syukuran Anniversary XL Axiata 27th, Dian mengatakan merger  merupakan kewenangan Axiata Group Bhd selaku induk usaha. Sampai saat ini sebagai manajemen, dikatakan Dian sebetulnya tidak banyak terlibat.

“Pasalnya yang banyak terlibat adalah stakeholder. Namun dari XL, kami mendukung untuk terjadi konsolidasi,” ujar Dian di Jakarta (09/10/12).

Menurut Dian, pihaknya tidak alergi terhadap merger. Hal itu dibuktikan saat XL mengakuisisi Axis yang rampung pada 2013. Dian menyebutkan bahwa konsolidasi sebenarnya baik buat industri.

“Konsolidasi baik buat industri agar menjadi lebih sehat karena mungkin memang empat terlalu banyak,” tandas Dian.

Memang aksi merger tidak semudah dibayangkan. Pasalnya, ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan untuk merger. Di antaranya adalah nilai saham, teknologi, pasar modal, global investor, spektrum, aset, sumber daya manusia, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, Kominfo juga mengakui bahwa proses merger murni urusan bisnis. Budi Arie menegaskan bahwa pihaknya tidak memaksa realisasi merger ini melainkan hanya mengimbau. Persoalan merger ini diserahkan sepenuhnya kepada kedua perusahaan sebagai suatu proses bisnis.

Baca Juga: Seberapa Penting Lelang Spektrum Frekuensi 700 Mhz dan 26 Ghz?

- Advertisement 1-

BERITA TERKAIT

BERITA PILIHAN

BERITA TERBARU