Kamis, 25 Juli 2024

Gegara PDN Rontok, Media Terkemuka Singapura Sebut Budi Arie Sebagai Menteri “Give Away”

BACA JUGA

Uday Rayana
Uday Rayana
Editor in Chief

Selular.ID – Media terkemuka Singapura CNA (Channel News Asia), menyebut Menkominfo Budi Arie Setiadi sebagai menteri “give away”.

CNA yang merupakan bagian dari MediaCorp, konglomerat bisnis media di negara kota itu, mengatakan bahwa menteri “give away” Indonesia itu, tengah menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengundurkan diri setelah serangan siber terburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Diketahui, Budi Arie Setiadi menghadapi seruan untuk mengundurkan diri menyusul serangan ransomware terhadap Pusat data nasional (PDN) yang telah mempengaruhi 239 institusi, termasuk 30 kementerian dan lembaga pemerintah.

Petisi Change.org yang mendesak Budi untuk mundur telah mengumpulkan lebih dari 18.000 tanda tangan sejak diluncurkan minggu lalu oleh organisasi masyarakat sipil Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) yang berbasis di Bali.

Petisi tersebut menyatakan bahwa Budi harus bertanggung jawab atas rontoknya keamanan siber tersebut.

Direktur eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, juga menuduh Budi diberi jabatan tersebut karena ia mendukung Presiden Joko Widodo, saat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014 dan 2019.

“Jangan terus-terusan melakukan “give away” seperti ini. (Peran) ini posisi yang sangat strategis, apalagi kita tidak bisa lepas dari dunia digital,” kata Nenden, Kamis (27/6).

Budi sebelumnya adalah ketua Projo, sebuah kelompok relawan yang didirikan pada 2013. Projo diketahui aktif mendorong dan mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden.

Kelompok ini dibentuk oleh faksi-faksi yang menentang Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, kata kelompok itu.

Baca Juga: Hacker yang Retas PDNS Minta Maaf, Bakal Berikan Kunci Secara Gratis

Namun arah politik Jokowi berubah dengan mendukung mantan rivalnya itu. Prabowo menjadi kandidat yang secara luas dianggap mendapat restu dari Jokowi pada pemilu Februari lalu. Dukungan Jokowi pada akhirnya berujung kemenangan telak mantan Danjen Kopasus itu.

Sebelumnya Jokowi mengangkat Budi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 2019.

Menyusul ditahannya Johny G. Plate karena kasus korupsi BTS 4G, Jokowi kemudian mengangkat mantan wartawan itu,  sebagai Menkominnfo pada Juni 2023.

Budi memang tidak memiliki latar belakang IT. Menurut situs web Kominfo, pria kelahiran 20 April 1969 itu, lulus dalam bidang ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia. Ia kemudian menyelesaikan studi pascasarjana di bidang manajemen pembangunan sosial.

Terkait seruan untuk meletakan jabatan sebagai wujud tanggung jawab sebagai pejabat publik, Budi menolak mengomentari petisi tersebut.

“Itu hak masyarakat untuk bersuara”, katanya.

Bahkan Projo dalam pernyataannya, menyebut bahwa petisi tersebut bermotif politik.

“Dari pantauan tim, tokoh (di balik petisi) adalah mereka yang menentang politik dalam rangka Pilpres 2024,” kata Sekjen Projo Handoko, Minggu (30/6).

Namun Nenden dari SAFEnet membantah adanya motif politik di balik petisi tersebut.

“(Kinerja Pak Budi) berdampak langsung ke masyarakat. Masalah politik itu nomor dua karena ini untuk kepentingan umum,” ujarnya.

Serangan ransomware bulan lalu adalah yang terburuk di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hacker bahkan meminta tebusan hingga 8 juta dollar AS atau sekitar Rp 131 miliar ke pemerintah Indonesia untuk membuka kunci data.

Serangan yang dilakukan oleh para hacker itu, telah mengakibatkan hilangnya data-data vital, gangguan terhadap akses data publik, dan melambatnya layanan online dari institusi yang terkena dampak.

Baca Juga: Ransomware, Serangan Malware Paling berbahaya Bagaimana Cara Menghindarinya

Pihak berwenang Indonesia mengatakan serangan itu dilakukan menggunakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh perusahaan ransomware Rusia, LockBit.

PDN yang terkena dampak menyimpan informasi penting termasuk data kependudukan seperti nama, alamat, nomor identitas diri, dan data keluarga. Fasilitas ini juga menyimpan informasi spesifik sektor, seperti program kesehatan nasional dan kurikulum pendidikan.

Serangan tersebut juga mengganggu layanan imigrasi termasuk yang berkaitan dengan visa, izin tinggal dan pengajuan paspor online.

Pada 21 Juni 2024, terjadi antrian panjang di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta karena pemeriksaan paspor harus dilakukan secara manual setelah sistem otomatis mati.

Silmy Karim, Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, mengatakan pada Jumat lalu (28/6) bahwa sistemnya telah pulih sepenuhnya. Namun, tidak semua data berhasil dipulihkan untuk beberapa lembaga imigrasi, katanya.

Pemerintah baru mengumumkan serangan ransomware pada 24 Juni dan mengungkap luasnya pada 27 Juni, saat Budi mengadakan rapat kerja dengan anggota DPR.

Pemerintah Indonesia telah menolak membayar uang tebusan sebesar US$8 juta yang diminta oleh peretas untuk mengambil data terenkripsi, kata Budi.

Serangan ransomware juga mengungkap kerentanan dunia maya di Indonesia.

Hinsa Siburian, ketua badan keamanan siber Indonesia yang dikenal dengan singkatan BSSN, mengatakan 98% data yang disimpan di pusat data yang disusupi belum dicadangkan.

“Secara umum kami melihat masalah utama adalah tata kelola dan tidak ada solusi lain,” katanya dalam RDP dengan Komisi 1 DPR, pada 27 Juni, seperti dilansir Reuters.

Beberapa anggota parlemen membantah pernyataan Budi Arie.

“Jika tidak ada bantuan, itu bukan berarti kurangnya tata kelola,” kata Meutya Hafid, ketua komisi yang mengawasi insiden tersebut. “Itu adalah kebodohan.”

Terkait dengan ambruknya PDN, Jokowi telah memerintahkan audit terhadap pusat data pemerintah.

Perintah tersebut dilakukan karena sebagian besar data yang terkena serangan siber ransomware tidak di-back-up, sehingga memperlihatkan kerentanan negara menghadapi para penjahat di dunia maya.

Baca Juga: Indonesia Jadi Salah Satu Negara yang Paling Sering Dibobol Hacker

- Advertisement 1-

BERITA TERKAIT

BERITA PILIHAN

BERITA TERBARU