Sunday, December 15, 2019
Home News Aturan IMEI Ditandatangani, Pemerintah Butuh 6 Bulan Masa Transisi

Aturan IMEI Ditandatangani, Pemerintah Butuh 6 Bulan Masa Transisi

-

Jakarta, Selular.ID – Aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI), yang direncanakan ditandatangani 17 Agustus lalu, akhirnya hari ini Jumat, 18 Oktober 2019 ditandatangani tiga kementeriaan.

Tiga kementeriaan tersebut adalah kementerian Perindustrian (Kemenperin), kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan kementerian Perdagangan.

Menurut Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), peraturan tersebut tidak  langsung diberlakukan. Namun, terdapat masa transisi selama 6 bulan.

“Ada masa transisi selama 6 bulan. Untuk memperbaiki prosesnya, memperbaiki sistem, dan untuk sosialisasi,”ujar Rudiantara di Jakarta, (18/10/19).

Rudiantara menyebutkan, masa transisi selama 6 bulan itu, terhitung sejak ditandatanganinya peraturan menteri tersebut hingga April 2019 mendatang.

Dikatakan Rudiantara, jika pengguna yang disinyalir menggunakan ponsel Black Market (BM), baik beli di Indonesia atau di luar negeri dapat melakukan registrasi di situs Kementeriaan Perdagangan, sebelum peraturan diberlakukan.

“Dan jika setelah melakukan registrasi diketahui ponsel tersebut  barang BM dan berasal dari luar negeri akan dikenakan PPN 10 persen dan membayar ke Bea Cukai,” ujar Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan.

Baca Juga :Aturan Imei Mengancam iPhone dan Xiaomi?

Airlangga Hartarto, Menteri Perindustriaan menambahkan, masa enam bulan ini penting khususnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sistemnya telah bekerja sesuai yang diharapkan.

“Karena data base ada di Perindustrian dan juga harus terinterkoneksi dengan terhubung dengan sistem yang ada di operator. Ini perlu dilakukan beberapa penyesuaian kalibrasi dan lain sebagainya.

Latest