DPR: Peserta Lelang Frekuensi Dibatasi, Pemerintah Banyak Buntungnya

Hanafi RaisJakarta, Selular.ID – Rencana Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI untuk melakukan lelang “terbatas” untuk frekuensi 2,1Ghz dan 2,3Ghz dinilai DPR lebih banyak membuat negara buntung.

Hal tersebut disampaikan Hanafi Rais, Anggota Komisi I DPR RI. Menurutnya peserta lelang tidak perlu dibatasi agar pendapatan negara bisa maksimal.

“Kalau lelang model seperti ini tetap dilakukan Kominfo, akan menimbulkan kesan bahwa memang ada kepentingan Kominfo untuk memberikan priviledge kepada operator tertentu,” katanya. 

Lebih lanjut dikatakan Hanafi, saat ini ada niatan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara baim dari pajak maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP). 

“Di tengah kondisi negara yang sulit untuk mendapatkan tambahan penerimaan maka PNBP dari lelang frekuensi ini sah-sah saja untuk jadi prioritas. Oleh karena itu peserta lelang tidak boleh dibatasi,” tambahnya.

Apalagi saat ini, dikatakan anak politikus Amien Rais ini, upaya pemerintah untuk menaikkan pendapatan negara dari program tax amnesty masih jauh dari target yang diharapkan.

Untuk memaksimalkan pendapatan negara menurut Hanafi juga bisa dilakukan dengan membuat mekanisme lelang yang tidak sesederhana sekarang. Perlu dibuat mekanisme sedemikian rupa supaya penawaran bisa setinggi-tingginya.

Seperti diketahui, dalam lelang frekuensi yang akan dilakukan Kominfo, operator hanya diperkenankan memasukkan satu dokumen tender, apakah itu frekuensi 2,1Ghz atau 2,3Ghz.