BerandaNewsPemerintah Bakal Revisi 2 PP Telekomunikasi, XL Di Atas Angin

Pemerintah Bakal Revisi 2 PP Telekomunikasi, XL Di Atas Angin

-

Dian XLJakarta, Selular.ID – Pemerintah akan segera melakukan perubahan terbatas terhadap dua peraturan pemerintah di bidang telekomunikasi, yaitu PP Nomor 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP Nomor 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Kedua PP itu merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Pokok perubahan terhadap dua PP tersebut adalah untuk mengatur masalah backbone network (jaringan) sharing dan akses (spektrum) jaringan antar operator. Pengaturan masalah sharing antar operator ini harus didasarkan pada azas fairness dengan dasar perhitungan investasi yang jelas.

Pada Rapat Koordinasi yang membahas Perubahan terbatas dua PP tersebut (8/8/2016), Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, mengatakan perubahan ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi, salah satunya proyek Palapa Ring. Pemerintah berharap, pada 2019, semua ibu kota kabupaten/kotamadya di Indonesia sudah terhubung dengan jaringan telekomunikasi.

Menanggapi hal tersebut, Dian Siswarini, CEO XL Axiata menyambut baik rencana perubahan du PP tersebut.

“Kami sudah menunggu-nunggu sejak satu tahun lalu. Tentu kabar ini merupakan angin positif, peraturan (sharing infrastruktur) itu akhirnya akan keluar,” ujar Dian saat ditemui Selular.ID usai acara Accelerating Infrastructure Development, di Jakarta (9/8/2016).

Seperti diketahui, XL Axiata telah bekerjasama dengan operator Indosat Ooredoo untuk network sharing (berbagi jaringan). Langkah tersebut diambil kedua perusahaan guna lebih memaksimalkan layanan 4G LTE kepada seluruh pelanggan dengan cara yang lebih efisien.

“Selama ini (kerjasama) kan masih passive sharing. Kalau revisi PP sudah keluar, berarti kita sudah bisa active sharing, tentu efisiensinya akan lebih besar lagi,” imbuh Dian.

Ya, kerjasama XL Axiata-Indosat Ooredoo masih menggunakan skema Multi Operator Radio Access Network (MORAN). Dalam praktik, ada lima model network sharing: CME Sharing, MORAN, multi operator core network (MOCN), Roaming, dan mobile virtual network operator (MVNO).

MORAN adalah operator bisa berbagi BTS, tapi tetap menggunakan spektrum masing-masing. Sedangkan MOCN adalah operator tidak hanya berbagi BTS, tapi juga spektrum dimanfaatkan secara bersama, atau dalam istilah lain, active sharing.

Dian memaparkan bahwa Indonesia Broadband Plan (IBP) masih banyak PR (pekerjaan rumah). Targetnya, tahun 2019 Indonesia harus punya internet penetrasi 50,2 persen untuk broadband dengan minimal speed 1Mbps, dimana itu membutuhkan biaya USD27 miliar.

Sementara, lanjut Dian, investment rate nasional hanya USD3 miliar per tahun, jadi akan butuh waktu sekitar 9 tahun. Padahal IBP itu periodenya 4 tahun, sampai 2019.

“Jadi kalau kita tidak pintar-pintar investasi dengan efisien, berati IBP itu sulit untuk dicapai. Nah, salah satu cara agar investasi lebih efisien adalah dengan cara sharing. Dengan sharing, kita bisa membangun lebih banyak infrastruktur dengan jumlah uang yang sama. Efektivitasnya sangat tinggi. Tentu kami sangat menyambut baik, kalau bisa segera keluar (revisi PP), lebih senang lagi,” pungkas Dian.

Artikel Terbaru