Beranda News IDTUG: Ada Unsur Monopoli di Tarif Beda Zona Telkomsel

IDTUG: Ada Unsur Monopoli di Tarif Beda Zona Telkomsel

-

M Jumadi, Sekjen iDTUG
M Jumadi, Sekjen iDTUG

Jakarta, Selular.ID – Sejak beberapa waktu lalu Telkomsel memberlakukan tarif layanan yang berbeda untuk tiap wialayah yang ada di Indonesia berdasarkan zona yang terbagi menjadi 12 zona. Semakin ke timur, tarif yang dikenakan kepada pelanggan semakin mahal. Pada Zona 1 misalnya yang meliputi wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan NTB, tarif untuk quota data sebesar 2 GB dikenakan tarif sebesar Rp65.000 Rupiah. Sedangkan untuk zona 12 yang dantaranya Kota Raja Ampat, Papua Barat dikenakan tarif yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp120.000 untuk  masa aktif 30 hari.

Beberapa hari yang lalu, salah satu pelanggan Telkomsel di Indonesia Timur bernama Djali Gafur membuat petisi di situs Change.org mempertanyakan penetapan zona oleh Telkomsel yang berujung perbedaan tarif antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tarif internet Telkomsel di Indonesia bagian Timur dikatakannya bisa lebih mahal hingga 100 persen.

Menurut Muhammad Jumadi, Sekjen Indonesia Telecommunication User Group (IdTUG), tarif berdasarkan zona ini dinilai bersebarangan dengan semangat untuk mendorong pertumbuhan penetrasi initernet yang masih rendah. Padahal penetrasi internet yang meningkat akan membantu dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. “Tarif Telkomsel berdasarkan zona saat ini sangat mahal,” ujarnya.

Lebih lanjut jumadi menyampaikan tarif internet Telkomsel yang mahal ini bersifat monopolistik dan oligopolisitik. “Mentang-mentang jangkauannya paling luas perusahaan ini membuat harga monopoli dengan sistem oligopolistik untuk mendapatkan keuntungan besar,” katanya.

IdTUG berharap pemerintah turun tangan untuk menurunkan tarif operator yang dinilai cukup memberatkan pelanggan. “Ini sifatnya monopolistik dan oligopolistik. Pemerintah harus ikut mengatur, jangan diam saja,” kata Jumadi.

Menurut Jumadi perlu ada pengaturan tarif dengan menentukan batasan tertentu dan masyarakat pada berbagai wilayah dikenakan tarif sama, agar mereka merasa mendapatkan keadilan dari layananan seluler. Bagaimanapun frekuensi yang dipakai operator miliki negara dan harus bermanfaat bagi masyarakat luas.

Artikel Terbaru