Jakarta, Selular.ID – Pemerintah akhirnya mengeluarkan revisi perhitungan biaya tarif interkoneksi. Dalam revisi tersebut akhirnya ditentukan biaya interkoneksi turun secara agregat sebesar 26 persen.
Angka penurunan tersebut dinilai Ridwan Effendi, Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB, terlalu besar sekali dan terkesan dipaksakan. “Pemerintah terlalu memaksakan penurunan ini, tidak melihat kenyataan data yang ada. Saya yakin dengan data-data yang ada penurunannya tidak sedrastis ini. SMS bahkan sampai 50 persen,” ungkapnya.
Lebih lanjut dijelaskan Ridwan dalam WTO Reference paper jelas sekali dinyatakan tarif interkoneksi itu harus cost based, jadi harus dihitung berapa harga dasarnya, hanya untuk sekedar cost recovery.
Biaya tersebut menurutnya harus dihargai. Berapa angka yang didapat dari formula yang disepakati dengan input data-data yang sahih itu yang harus diambil. Secara teori kalau jaringan sudah mature, tarif interkoneksi ini akan terus turun, tapi tidak kalau operator terus membangun atau berganti teknologi, tarif interkoneksi bisa saja tetap atau bahkan naik.
“Sewaktu di BRTI, Saya selalu terlibat dalam perhitungan tarif interkoneksi. Yabg terakhir di saat-saat transisi masa jabatan saya memang belum selesai, tapi kalau saya lihat kecenderungannya seharusnya minimal tetap atau bahkan naik,” kata Ridwan.
Meskipun tarif interkoneksi baru ini diyatakan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika RI menggunakan metode cost based dalam perhitungannya, namun tarif baru ini dinilai tidak mencerminkan hal tersebut bahkan di bawah cost sebenarnya.
“Operator yang membangun sama sekali tidak dihargai. Dampaknya terhadap industri akan berakibat pada penurunan kualitas layanan,” tutup Ridwan.
