Selular.ID – Pemerintah membuka peluang percepatan pembangunan jaringan 5G di Indonesia melalui kebijakan harga spektrum frekuensi yang lebih terjangkau.
Dengan biaya penggunaan frekuensi yang lebih rendah, operator telekomunikasi diharapkan memiliki ruang investasi lebih besar untuk memperluas jaringan 5G ke berbagai wilayah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ismail, menegaskan bahwa spektrum frekuensi tidak boleh hanya dipandang sebagai sumber penerimaan negara.
Menurutnya, pengelolaan spektrum harus menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi sekaligus meningkatkan kualitas konektivitas masyarakat.
Baca juga:
- Telkomsel Perkuat 296 BTS dan Spektrum 2600 MHz di MotoGP Mandalika 2026
- XLSmart Manfaatkan Spektrum Baru untuk Perluas 5G
Kebijakan harga spektrum yang terjangkau dinilai dapat membantu operator mengalokasikan lebih banyak belanja modal untuk pembangunan jaringan, termasuk memperluas cakupan layanan 5G.
Pemerintah Tak Ingin Spektrum Jadi Beban Operator
Ismail mengatakan pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, kemampuan investasi operator, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan jaringan telekomunikasi.
“Spektrum bukan hanya tentang bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan dari pemanfaatannya, tetapi juga tentang bagaimana memastikan biaya pemanfaatan spektrum tetap terjangkau. Dengan begitu, seluruh operator dapat membangun dan mengembangkan infrastrukturnya sesegera mungkin,” ujar Ismail.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi panel Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).
Menurut Ismail, biaya spektrum merupakan salah satu komponen penting yang memengaruhi kemampuan operator dalam membangun infrastruktur.
Jika biaya penggunaan frekuensi terlalu tinggi, ruang investasi untuk pengembangan jaringan berpotensi semakin terbatas.
Sebaliknya, harga spektrum yang lebih terjangkau dapat memberikan fleksibilitas bagi operator untuk mempercepat pembangunan jaringan dan meningkatkan kualitas layanan.
Jaringan 4G Sudah 98%, Kini Giliran 5G Digeber
Ismail mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi Indonesia telah mencapai perkembangan signifikan.
Menurut data yang disampaikannya, cakupan jaringan 4G telah menjangkau lebih dari 98% wilayah Indonesia.
Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk mempercepat pemerataan konektivitas generasi terbaru, khususnya jaringan 5G.
“Lebih dari 98 persen wilayah Indonesia telah terhubung dengan jaringan 4G. Perkembangan 5G juga berlangsung sangat cepat. Karena itu, persoalan spektrum frekuensi menjadi sangat penting,” tuturnya.
Jaringan 5G menawarkan kapasitas lebih besar, latensi lebih rendah, serta kemampuan mendukung berbagai layanan digital yang membutuhkan konektivitas berkecepatan tinggi.
Teknologi tersebut juga menjadi fondasi bagi pengembangan industri berbasis kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), otomasi industri, dan layanan digital lainnya.
Karena itu, ketersediaan spektrum dengan biaya yang sesuai menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat adopsi 5G di Indonesia.
Lelang Frekuensi Murah Jadi Strategi Pemerintah
Ismail menjelaskan bahwa pemerintah telah mengubah pendekatan pengelolaan spektrum frekuensi dalam lima hingga tujuh tahun terakhir.
Perubahan tersebut diarahkan untuk memberikan ruang investasi yang lebih luas bagi industri telekomunikasi.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah pelaksanaan lelang spektrum dengan harga relatif terjangkau.
Melalui kebijakan tersebut, operator diharapkan tidak terbebani biaya frekuensi yang mengurangi kemampuan mereka dalam membangun jaringan.
“Menurut saya, sekarang seluruh operator memiliki ruang yang cukup untuk membangun jaringan 5G,” kata Ismail.
Pernyataan ini sekaligus menunjukkan keyakinan pemerintah bahwa kebijakan spektrum saat ini dapat mendukung percepatan ekspansi 5G.
Meski demikian, pembangunan jaringan tetap bergantung pada strategi investasi, kesiapan infrastruktur, dan perhitungan bisnis masing-masing operator.
Pemerintah Janji Siapkan Spektrum Tambahan
Ke depan, pemerintah berkomitmen terus mengupayakan ketersediaan alokasi spektrum untuk mendukung perkembangan teknologi telekomunikasi.
Ismail menekankan bahwa pengelolaan frekuensi harus mempertimbangkan kebutuhan industri dalam jangka panjang.
Pasalnya, pembangunan infrastruktur telekomunikasi membutuhkan investasi modal besar dengan periode pengembalian yang tidak singkat.
“Kata kunci yang perlu kita perhatikan adalah keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang panjang dan investasi modal yang besar. Karena itu, keberlanjutan menjadi salah satu aspek yang sangat penting,” ujarnya.
Menurut Ismail, keberlanjutan investasi merupakan kunci agar operator mampu terus memperluas jaringan sekaligus meningkatkan kualitas layanan.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak hanya memberikan keuntungan bagi industri, tetapi juga manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan kebijakan spektrum yang lebih terjangkau, pemerintah berharap operator telekomunikasi semakin agresif memperluas jaringan 5G di Indonesia.
Tantangannya kini adalah memastikan ruang investasi yang tersedia benar-benar diterjemahkan menjadi pembangunan infrastruktur, perluasan cakupan layanan, dan peningkatan kualitas konektivitas digital secara berkelanjutan.
