Sektor Jasa Keuangan Diberi Tugas Penting Pada Peta Jalan Digital 2021-2024

Selular.ID – Kementerian komunikasi dan informatika (Kominfo) menyatakan Pemerintah telah menyusun Peta Jalan Indonesia Digital tahun 2021-2024 sebagai pedoman transformasi digital bangsa Indonesia.

Peta jalan itu terbagi dalam empat sektor yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

“Dalam keempat peta jalan ini, terdapat 100 inisiatif pertama yang dilaksanakan di 10 sektor prioritas termasuk sektor jasa keuangan. Beberapa contoh inisiatif utama pada sektor jasa keuangan seperti misalnya memperluas program pengembangan perusahaan rintisan lokal, membangun instrumen pendanaan berbasis joint venture bagi UMKM, Ultra Mikro, dan perusahaan-perusahaan rintisan; serta menerapkan sistem skor kredit nasional untuk meningkatkan akses kredit khususnya pembiayaan adopsi teknologi digital,” terang menteri Kominfo, Menkominfo Johnny G. Plate.

Baca juga: AAEC Sah Jadi Undang-Undang, Indef: Awas Boomerang Bagi UMKM Lokal

Menurut Menteri Johnny, Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki potensi yang besar untuk mengambil bagian dalam aktivitas pasar modal.  “UMKM menjadi penopang 60% dari GDP nasional jadi lewat program ini kami, Kominfo, akan membekali mereka dengan peningkatan kapasitas kemampuan dan kinerja,” lanjutnya.

Pada tahun 2022, Program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) menargetkan dapat meliterasi sekitar 5,5 juta peserta. Sebelumnya, di tahun 2021, Kementerian Kominfo berhasil menjaring sebanyak 12,5 juta peserta dalam program yang sama.

“Kami berharap, di tahun 2024 sudah dapat menjangkau 50 juta masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Ini juga menjadi potensi investor pasar modal yang besar,” harap Menkominfo.

Melalui Program GNLD, Menteri Johnny menjelaskan tema investasi digital dan pengenalan dunia fintech juga akan dikenalkan secara konkret.

Menurutnya hal itu penting dilakukan bertepatan dengan upaya penanganan perkembangan platform fintech yang berpotensi merugikan masyarakat.

Baca juga: Dorong Pemanfaatan Ekosistem Digital, Mastel Desak Pembentukan UU Konvergensi Telematika

Yang dimana menurut pemaparan Jhonny, pemerintah telah menangani sebanyak 5.429 fintech ilegal yang beredar melalui platform website, aplikasi Google Play Store dan YouTube, Facebook, Instagram, file sharing dan Telegram.

Yang terbaru Kementerian Kominfo juga telah menerima permintaan penutupan akses atas kegiatan binary option dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan.

Sepanjang tahun 2021, Kementerian Kominfo juga menutup akses 1.130 konten pialang berjangka ilegal, investasi ilegal, forex ilegal, termasuk konten binary option.