Data BI Diretas, Pengamat: Indonesia Masuk Tahap ‘Red Alert’ Serangan Siber

serangan

Selular.ID – Belum genap sebulan di 2022, data Bank Indonesia (BI) diduga diretas. Informasi ini tersiar melalui akun Twitter Dark Tracer, dan pelaku serangan ialah grup ransomware Conti, yang memang terkenal akan sepak terjangnya sebagai peretas kelas kakap di dunia.

Pada kasus BI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah mengkonfirmasi kejadian tersebut, dan titik kebocoran berada di 16 komputer yang terpapar ransomaware.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) Pratama Persadha menerangkan, kejadian serangan ransomware kepada lembaga pemerintah hari ini patut disayangkan.

Baca juga: Pembahasan RUU PDP Segera Berlanjut, Kominfo: Pemerintah Kini Menunggu Jadwal dari Komisi I

“Serangan sudah dapat dipastikan berasal dari ransomware yang bisa masuk dari mana saja. Ini memang salah satu resiko work from home (WFH) sebenarnya, namun perlu digital forensik untuk mengetahui mereka menyerang dari mana. Bisa saja dengan praktik phising, credential login yang lemah atau dikarenakan pegawai mengakses sistem kantor dengan jaringan dan peralatan yang tidak aman,” terangnya kepada Selular, Kamis (20/1).

Ransomware ini berbahaya karena menginfeksi file dan bisa menyebar ke semua server yang terhubung, sehingga data lainnya tak dipungkiri bakal kena juga. Dan menurut Pratama memang Lembaga keuangan banyak menjadi target yang disasar saat ini (2022).

“Tren serangan ransomware terus meningkat setiap tahunnya mengingat semua sektor terpaksa melakukan digitalisasi lebih cepat, terutama perbankan. Sehingga perbankan dan lembaga keuangan termasuk BI akan menjadi sasaran serangan siber yang cukup terbuka di tahun-tahun mendatang. Karena itu peningkatan keamanan siber harus dilakukan oleh negara maupun swasta,” tegasnya.

Baca juga: Duh! Kemenkes Kembali Alami Kebocoran data, Kali Ini Libatkan 6 Juta Data Pasien

Dan hal tersebut menjadi penting, karena sebelumnya kejadian seperti ini terus berulang di tahun lalu, dan di 2022 jika melanjutkan tren buruk sebelumnya maka akan sangat beresiko.

“Mengingat pula Indonesia sudah masuk tahap Red Alert terhadap serangan siber. Jika dilihat negara lain yang terkena serangan peretasan rata-rata sekitar sekali dalam 1 catur wulan, maka di Indonesia dalam sebulan bisa berkali-kali kejadian,” tegasnya.

Dan pada akhirnya, Pratama menekankan agar UU Perlindungan data pribadi segera di sahkan, secepatnya.

“Agar dapat memaksa lembaga negara maupun swasta itu, mau menerapkan keamanan siber tingkat tinggi pada sistemnya, sehingga mengurangi kemungkinan kebocoran data.

Baca juga: Hambat Pembahasan RUU PDP, Sebenarnya Seberapa ‘Penting’ Polemik Badan Keamanan data Pribadi?