Thursday, October 22, 2020
Home News Meskipun Diprotes Sana-Sini, UU Ciptaker Ternyata Menembus Kebuntuan Regulasi Bidang TIK

Meskipun Diprotes Sana-Sini, UU Ciptaker Ternyata Menembus Kebuntuan Regulasi Bidang TIK

-

Jakarta, Selular.ID  –  Dalam  Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), pada bab 15 yang mengatur Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, mengubah tiga ketentuan aturan pada  undang-undang  UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos.

Perubahan itu dianggap sebagai langkah tepat dan dinilai telah menembus kebuntuan regulasi bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Saat dihubungi Selular.ID, Marwan O. Baasir, Sekjen Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengaku menyambut baik UU Cipataker di bidang TIK ini.

“Saya melihatnya sangat bagus, karena dapat mendukung kolaborasi di jaringan, frekuensi, kolabroasi di belanja modal atau capital expenditure (capex) jadi lebih efisien. Nah, efesiensinya ini kembali ke industri, masyarakat pengguna lagi. Jadi yang diuntungkan itu semua pihak, dan pemerintah mengkedepankan kepentingan masyarakat. Kemudian juga UU ini penting untuk percepatan penggelaran sekaligus teknologi baru yang lebih baik lagi,” terangnya, Rabu (8/10) Sore.

Baca juga : RUU PDP Dikebut, Tapi Ruang Pendidikan Berbasis Kurikulum Siber Belum Menjadi Prioritas?

Yang menarik, sebelumnya dalam UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pada Pasal 9 yang membahas ketentuan network sharing, menjelaskan hanya diperkenankan antara penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa yang dapat bekerja sama. Bukan antara sesama penyelenggara jaringan. Hal ini menjadi tantangan dalam menerapkan network sharing dari aspek regulasi sebelumnya.

“Dengan UU Ciptaker ini Insyaallah, kerjasama antar penyelengara jaringan bisa terjadi, kita memiliki teknologi yang memungkinkan, lalu akses kepada jaringan pasif fiber optik menjadi terbuka semua. Infrastruktur pemerintah pun mendukung digelar jaringan, dalam aturan ini kan juga disebutkan pemerintah agar hendaknya mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang terjangkau, dan penyelengara jaringan dalam hal bisa menyesuaikan berdasarkan kemampuannya,” tuturnya.

“Bisa dibayangkan missal, penyedia jaringan memiliki Capex 10,  bisa membangun cuma 5. Tapi melalui kerjasama  dengan yang ‘lain’ kita bisa bangun peluang yang jauh lebih besar, disamping kita tetap bisa membangun yang 5 itu, akhirnya malah dapat membangun lebih banyak kan? Dan menguntungkan masyarakat apa, tentu efesienya capex lebih membaik tadi,” sambungnya.

Baca juga : RUU Cipta Kerja Perkuat Pemanfaatan Infrastruktur Sharing

Kemudian melalui UU Ciptaker, dinilai menembus kebuntuan regulasi bidang Penyiaran yang telah belasan tahun tidak terealisasi. Marwan menceritakan  spektrum frekuensi radio di pita 700MHz yang digunakan TV analog yang terkenal boros ini bisa dimanfaatkan untuk broadband.

“Jumlah frekuensi saat ini kan semakin besar, ini terjadi otomatis karena penyiaran migrasi ke digital. Jadi baik dimanfaatkan untuk broadband, kapasitas frekuensi komersial broadband kita akan semiakin besar nanti, kecepatan menjadi lebih memadai, penyelengaraan lebar pita kita akan semkin bagus, kami menyambut sangat baik aturan ini,” ungkapnya.

Dan pada akhirnya semua akan memanfaatkan frekuensi  700 MHz, karena dinilai sebagai frekuensi yang sangat ideal untuk mendukung transformasi digital nasional. Lalu frekuensi ini juga sangat potensial untuk  memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia kedepan.

Latest