Tuesday, November 12, 2019
Home News Disahkannya Aturan IMEI, Seperti Tendangan Penalti Di Masa Injury Time

Disahkannya Aturan IMEI, Seperti Tendangan Penalti Di Masa Injury Time

-

Jakarta, Selular.ID- Aturan IMEI International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang sudah ditandatangani Kementerian Perindustrian (Kemenperin), kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan kementerian Perdagangan Jumat, (18/10/10) ditanggapi
Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT).

Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan menjelang masa selesai tugas para menteri, seperti tendangan penalti di masa injury time, yang sesungguhnya berdampak pada konsumen secara luas

“Apa tidak mendengar yang disampaikan Pak Jokowi supaya para pembantunya tidak mengeluarkan kebijakan strategis di masa jelang pergantian kabinet,”ujar Heru, dalam pesan singkatnya.

Dikatakan Heru, pencegahan ponsel Black Market (BM), merupakan tugas bea cukai untuk menutup semua pintu masuk, malahan menurutnya, tanpa aturan IMEI ini peredaran ponsel BM  bisa dihalau. Caranya, pintu masuk ponsel dari luar negeri diperketat atau ‘jalur tikus ditutup.

“Tugasnya kementerian perdagangan
juga untuk operasi pasar. Aneh saja kok sekarang jadi tugas operator telekomunikasi. Belum lagi operator harus menyediakan layanan lost and stolen serta sistem penghubung sibina dan EIR,” kata dia lagi.

Lanjut Heru, sistem Sibina juga perlu diaudit, karena cara kerjanya, akan menyimpan banyak data termasuk data pengguna yang terhubung ke e-ktp, IMEI dan sibina juga merupakan perangkat yang diberikan oleh vendor.

Baca Juga :Aturan IMEI Disambut Baik APSI

Heru juga menuturkan, bahwa sesuai peraturan yang tertuang di undang -undang bahwa tidak ada tugas peredaran ponsel BM dibebani ke penyelenggara telekomunikasi. Pasalnya, tugas Kominfo hanya sertifikasi produk telekomunikasi.

“Yang jelas sih, boleh dilakukan pengaturan soal IMEI ini. Tapi maksimal itu dilakukan ditingkat penjual, bukan sampai ke konsumen. Kalau konsumen sudah beli, dia akan rugi kalau diblok. Edukasi dan literasi soal IMEI kan masih minim. Kalau ditingkap penjual atau di pelabuhan diblok ketika barang masuk ya silakan,”tegas Heru.

Baca Juga :Aturan IMEI Ditandatangani, Pemerintah Butuh 6 Bulan Masa Transisi

Meskipun ada masa transisi, Heru meyakini hal itu tidak terlalu efektif. Dia berkaca pada kebijakan registrasi prabayar. Menurutnya, dalam aturan itu juga ada masa transisi, tapi tetap spam masih tersebar setiap hari.

“Soal transisi apakah akan efektif kita lihat, intinya tidak merugikan konsumen.Jadi, ponsel BM yang ada di konsumen tahun depan yang diblok akan banyak, bahkan jutaan karena kan katanya ponsel BM 20 persen,”pungkas Heru.

 

 

Latest