Monday, December 9, 2019
Home News FinTech KPPU Selidiki Fintech Terkait Suku Bunga Tinggi

KPPU Selidiki Fintech Terkait Suku Bunga Tinggi

-

Jakarta, Selular.ID – Berdasarkan pasal 11 undang- undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melarang pelaku usaha untuk melakukan tindakan Kartel.

Tindakan tersebut disinyalir terjadi di industri Finansial Teknologi (Fintech), yang memberlakukan suku bunga sebesar 0,8 persen perhari secara bersama.

Tindakan Kartel sendiri terjadi apabila pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk mempengaruhi harga, dengan cara mengatur produksi atau pemasaran suatu barang secara bersama.

Menurut Chandra Setiawan, Komisioner KPPU, KPPU melihat ada pelanggaran yang dilakukan sejumlah fintech peer to peer lending (P2P).

“Ada perilaku dari beberapa fintech P2P yang diduga melanggar, salah satunya soal penetapan suku bunga,” kata Chandra, di Jakarta (28/08/19).

Chandra tidak menyebut ada dugaan Kartel, namun dia melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Ada keluhan masyarakat yang merasa dijebak.

Menurut Chandra, saat peminjam melakukan permohonan pinjaman, proses pinjaman yang dilakukan sangat mudah, namun, dikatakan Chandra bunganya berlipat-lipat, dan hampir sama polanya antara fintech satu dengan yang lainnya.

“Dan kita mau tahu penetapan bunga seperti apa, apa ada perjanjian dengan yang lain, kalau sama penetapan harga (suku bunga) sama dan kalau bersama ada perjanjian itu mengarah ke Kartel,”ujar Chandra.

Dikatakan Chandra, walaupun fintech berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun penetapan suku bunga dilakukan oleh pelaku usaha fintech yang tergabung dalam asosiasi (self regulated) atau belum ada regulasi dari OJK.

Penetapan suku bunga tidak diatur di BI atau OJK, dikatakan Chandra yang atur itu asosiasi.

“Asosiasi itu isinya pelaku. Seharusnya yang mengatur itu regulator, BI atau OJK,”tutur Chandra

Menurut Chandra, setiap industri digital ekonomi (termasuk fintech P2P Lending) harus melakukan kegiatan bisnis yang efisien, salah satunya memudahkan masyarakat dari segi biaya.

Setiap industri digital ekonomi, disebutkan Chandra harusnya kegiatan bisnis yang efisien. Kalau bunganya lebih tinggi dibanding konvensional, itu kan patut dipertanyakan.

Baca Juga :Keamanan Data Pribadi Harus Jadi Perhatian Pelaku Fintech

Chandra menambahkan, hal ini masih dalam tahap penelitian oleh KPPU. Untuk menindaklanjuti kasus ini, KPPU telah mengundang beberapa pihak berwenang soal fintech, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Dalam waktu dekat KPPU, Bank Indonesia (BI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) akan duduk bersama, persisnya kapan saya tidak tahu, namun dalam waktu dekat,”tutup Chandra

Latest